Direktur PFM Wilayah II Minta Pusat dan Daerah Bersinergi dalam Penyaluran Program Sembako

DENPASAR (27 Februari 2020) – Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II mengadakan kegiatan sosialisasi program penanganan fakir miskin tahun 2020 di salah satu hotel di kota Denpasar (27/02). Tema yang diangkat dalam kegiatan tersebut yaitu "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas".

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Direktur PFM Wilayah II, Bapak I Wayan Wirawan dan dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi serta Kepala Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota sewilayah II.

Dalam arahannya, Direktur PFM Wilayah II menyampaikan bahwa upaya mengatasi kemiskinan di Indonesia telah dilakukan oleh pemerintah. Upaya-upaya tersebut dalam program penanganan fakir miskin diantaranya terdapat program sembako yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan keterpenuhan kualitas nutrisi yang lebih baik bagi keluarga penerima manfaat (KPM). Selain itu, terdapat program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang membantu dalam hal permodalan untuk usaha agar dapat memberikan pendapatan yang berkesinambungan sehingga KPM dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Terakhir untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal yang layak dari aspek kesehatan maupun keamanan terdapat program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS RTLH)

Lebih lanjut, Direktur PFM Wilayah II menekankan berdasarkan upaya-upaya tersebut kita tidak boleh langsung berpuas diri. Menurut Direktur PFM Wilayah II masih banyak hal penting yang harus dilakukan khususnya dalam penyaluran program sembako. “Saat ini masalah-masalahnya bervariasi. Kendala-kendala seperti pengelolaan data harus dikelola secara baik oleh orang-orang yg memiliki pengetahuan di bidang tata kelola khusus data agar semakin hari kemurnian data dan akurasi data kita menjadi lebih baik,” jelas Direktur PFM Wilayah II.

Selain permasalahan data tersebut, Direktur PFM Wilayah II juga mengingatkan terkait kartu KKS yang belum terdistribusi. Untuk perpanjangan waktu distribusi kartu KKS dari sisi penyiapan anggaran kartu KKS yang sudah melewati batas 31 Desember 2019 telah diberhentikan. “Jika ada KKS yang masih belum terdistribusi bisa diusulkan kembali melalui sistem,” jelas Direktur PFM Wilayah II.

Adanya kendala-kendala tersebut Direktur PFM Wilayah II menyampaikan agar antara pusat dan daerah harus bersinergi mengatasi kendala-kendala yang sering muncul ini. “Kita perlu meningkatkan integritas kita sebagi aparatur sipil negara, pendamping, dan semua pihak yang ada di lapangan harus fokus untuk membantu masyarakat,” ujar Direktur PFM Wilayah II.