English Bahasa
    |    persuratan@kemsos.go.id
  • الأخبار
  • Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

Kemensos Fasilitasi Perekaman Data Kependudukan dan Luncurkan ATM ATENSI bagi Warga Marjinal

  • Kemensos Fasilitasi Perekaman Data Kependudukan dan Luncurkan ATM ATENSI bagi Warga Marjinal
  • WhatsApp Image 2021-01-13 at 17.21.50
  • WhatsApp Image 2021-01-13 at 17.21.51
  • WhatsApp Image 2021-01-13 at 17.21.49

Penulis :
Humas Ditjen Rehsos
Editor :
Intan Qonita N
Penerjemah :
Karlina Irsalyana

JAKARTA (13 Januari 2021) - Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini didampingi Dirjen Rehabilitasi Sosial, Harry Hikmat menghadiri kegiatan perekaman identitas kependudukan dan peluncuran kartu ATM Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) bagi warga marjinal/terlantar di Gedung Aneka Bhakti, Kemensos RI.

Sebanyak 136 warga terlantar yang terdiri dari gelandangan, pengemis, pemulung, anak terlantar disabilitas berat, lansia terlantar dan lain-lain akan mendapat identitas kependudukan berupa KTP serta rekening tabungan dan kartu ATM ATENSI. Kegiatan ini merupakan wujud dari layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Kemensos berupa dukungan aksesibilitas yang diberikan kepada warga marjinal/terlantar.

Sebelumnya, warga marjinal/terlantar ini sebagian besar tidak memiliki KTP sehingga mereka belum mendapat bantuan dari Kemensos seperti dari Program ATENSI, PKH, BST maupun bantuan dari Kementerian/Lembaga lain seperti KIS, KKS atau KIP.

Kondisi warga marjinal/terlantar yang sebagian besar tidak memiliki tempat tinggal tetap/unregister juga menyulitkan mereka untuk mendapat identitas kependudukan. Terbukti beberapa warga terlantar ditemui Risma tinggal di kolong jembatan, ada juga yang tidur di pinggir jalan.

Oleh karena itu pembuatan KTP bagi warga marjinal/terlantar ini dilakukan agar data mereka bisa masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga para warga marjinal/terlantar mampu mengakses berbagai program bantuan sosial dari Kemensos maupun bantuan dari Kementerian/Lembaga lain.

Sejak awal kepemimpinannya, Risma telah melakukan gebrakan untuk penanganan warga marjinal/terlantar. Risma mendatangi beberapa lokasi seperti kolong jembatan di belakang kantor kemensos, kolong jembatan tol gedong panjang dan rutinitas hariannya berangkat kerja sambil memperhatikan situasi sosial sepanjang jalan. 

Dari kunjungan dan penyusurannya tersebut, ditemukan beberapa warga marjinal/terlantar. Risma mengajak mereka yang tidak memiliki tempat tinggal tersebut untuk tinggal di Balai Karya "Pangudi Luhur" Bekasi, salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Rehabilitasi Sosial Kemensos RI.

Kemensos menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan perekaman identitas kependudukan bagi warga marjinal/terlantar yang sebagian besar tidak memiliki KTP ini.

"Mereka mau kita bantu tetapi mereka tidak punya identitas apapun, ada yang KTP hilang, ada yg belum terdata sama sekali. Karena itu kami kerja sama dengan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan perekaman identitas mereka," tutur Risma.

Selain warga marjinal/terlantar yang berada di Balai Karya "Pangudi Luhur" Bekasi, warga marjinal/terlantar binaan dari beberapa Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) juga menjadi peserta dalam perekaman identitas kependudukan ini. LKS tersebut yaitu, LKS Bhakti Nurul Iman, LKS Kumala, LKS Swara Peduli Indonesia, LKS Education Religion Be Entertainment (ERBE) dan LKS Setia Kawan Raharja (Sekar).

"Hari ini kita mulai perekaman untuk 136 warga terlantar. Saya berterima kasih kepada teman-teman LKS. Mereka ini jadi penjamin sehingga KTP PM bisa diproses," ungkap Risma.

Risma ingin Kemensos bisa memberikan akses berbagai bantuan bagi warga terlantar agar mereka mampu keluar dari kemiskinan. Namun sebagai persyaratan menerima bantuan, warga marjinal/terlantar harus memiliki identitas kependudukan terlebih dahulu.

Selain mengakseskan pada identitas kependudukan, Risma juga menggandeng Bank Mandiri untuk membukakan rekening tabungan bagi warga marjinal/terlantar yang telah memiliki KTP. Rekening tabungan yang disebut dengan ATM ATENSI ini diluncurkan secara resmi oleh Mantan Walikota Surabaya ini.

"Kita juga bukakan rekening. Nanti kita sesuaikan bantuannya, kita analisa dulu. Bisa mendapat bantuan dari Program ATENSI, PKH, BST, KIS, KKS atau KIP. Bantuan diberikan tergantung kebutuhan warga terlantar tersebut," jelas Risma.

Tidak hanya warga marjinal/terlantar, pada kesempatan ini Risma juga meluncurkan Kartu ATM ATENSI bagi para Pendamping Rehabilitasi Sosial di 5 Klaster Rehabilitasi Sosial yaitu Pendamping Rehsos Anak, Pendamping Rehsos Penyandang Disabilitas, Pendamping Rehsos Lanjut Usia, Pendamping Rehsos Korban Penyalahgunaan Napza serta Pendamping Rehsos Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang. ATM ATENSI ini akan difungsikan untuk mentransfer honor bagi para pendamping rehabilitasi sosial.

Salah satu pemulung dari Balai Karya "Pangudi Luhur" Bekasi yang kini telah bekerja di Grand Lagoon Bekasi pun merasa terbantu dengan program perekaman KTP dan ATM ATENSI ini. "Saya senang mbak, saya sudah dari tahun 2011 menunggu KTP jadi, Alhamdulillah sekarang sudah punya KTP dan saya sudah dapat ATM ATENSI juga, jadi saya bisa nabung untuk naik haji mertua saya," ungkap Roni.

Risma menyampaikan bahwa Kemensos tidak hanya meluncurkan ini di Jabodetabek. "Di daerah lain jg akan kita bukakan ATM ATENSI sehingga warga terlantar bisa kita bantu. Pendekatannya harus komprehensif. Kita akan lakukan proses perekaman dan peluncuran ATM ATENSI ini di Balai Rehabilitasi Sosial milik Kemensos di seluruh Indonesia," beber Risma.

Tidak hanya memfasilitasi perekaman data kependudukan, Kemensos juga sedang bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membangun Rumah Susun Sewa (Rusunawa) bagi warga terlantar.

Rusunawa ini akan dibangun di 2 lokasi, yaitu di Balai Karya "Pangudi Luhur" Bekasi dan Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) milik Kemensos. Rusunawa ini akan dibangun di lahan seluas 3000 m2, terdiri dari 5 lantai dengan luas per ruangan yaitu 24 m2 dan mampu menampung 100 Kepala Keluarga.

Risma menyebutkan bahwa biaya sewa Rusunawa sebesar Rp. 10 ribu/bulan. Biaya sewa ini akan menjadi modal bagi koperasi yang dikelola oleh penghuni rusunawa.

Dalam kegiatan ini hadir para pejabat Eselon I di lingkungan Kemensos RI, Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang beserta jajaran, Kasubdit Fasilitas Pencatatan Perkawinan dan Perceraian Kemendagri sekaligus sebagai Penanggung jawab pencatatan sipil wilayah  DKI Jakarta beserta jajaran dan Direktur Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri beserta tim.
نشر :