Usai Lebaran, Kemensos Perbarui Progres Penyaluran BST

  • Usai Lebaran, Kemensos Perbarui Progres Penyaluran BST
  • 7e8cec63-469d-42ff-a160-62f01696b270
  • ae8f65d4-dbf0-438d-aa56-9f5d1c928984
  • 1c39bb95-73ed-41cd-91a2-a10670200c87
JAKARTA (28 Mei 2020) - Usai lebaran, Kementerian Sosial (Kemensos) memperbaharui perkembangan penyaluran Bantuan Sosial. Bantuan Sosial Tunai (BST) mengcover 9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di luar penerima bansos sembako yang ada di Jabodetabek (Kamis, 28/5).

Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Hartono Laras, perkembangan BST sebelum lebaran data yang masuk ke Kemensos ada sekitar 8,3jt KPM. Sekjen Kemensos juga menambahkan jika Presiden memerintahkan pada Menteri Sosial untuk menyalurkan BST sebelum lebaran. 

“Namun seperti yang kita ketahui tidak semua daerah menyampaikan usulan BST yang masing-masing daerah kabupaten/kota sudah diberikan alokasi pagu untuk KPM. Ada yang masih memperbaiki datanya, ada yang menunda untuk penyalurannya dan ada juga yang masuk di cluster 3T tertinggal, terpencil, terluar/terisolasi,” jelas Sekjen Kemensos. 

Berdasarkan kondisi tersebut, BST sebelum lebaran telah mencapai 95%. Lebih lanjut, Sekjen Kemensos juga menambahkan bahwa data KPM merupakan usulan dari daerah kabupaten/kota. 

Apabila ada beberapa daerah kabupaten/kota yang tidak mengusulkan data KPM pada kuota yang sudah dialokasikan pagu untuk daerahnya maka akan alihkan atau ditambahkan ke daerah kabupaten/kota yang lain. “Hal tersebut sebagai upaya kita untuk mempercepat dan memutus prosedur serta mekanisme untuk percepatan Bantuan Sosial,” jelas Sekjen Kemensos.

Selanjutnya, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Dirjen PFM), Asep Sasa Purnama menambahkan untuk BST yang telah disalurkan oleh Himpunan Bank Negara (Himbara) telah menyalurkan 753.998 KPM yang sudah tersebar di seluruh Indonesia kecuali Jabodetabek. Sedangkan sisanya, sekitar 8,3 juta akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

“Untuk BST direncanakan minggu ini dapat memenuhi target 8,3 juta. Beberapa hari ini kami terus mendapat update data dari daerah, sehingga data yang kami miliki dari Pusdatin sekitar 8,7 juta. Ada beberapa  nanti yang akan disempurnakan dan dalam waktu dekat di bulan Juni target 9 juta akan terpenuhi,” jelas Dirjen PFM.

Dirjen PFM juga menyampaikan apabila terjadi data ganda seperti ada KPM Bantuan Lansung Tunai (BLT) Dana Desa dan BST yang sama, maka akan dilakukan musyawarah dan mufakat melalui perangkat desa untuk menggantikan KPM BLT Dana Desa. 

“Untuk KPM data BST-nya tetap, karena penetapan data KPM BST cukup panjang, harus masuk SIKS-NG yang sebelumnya harus berdasarkan persetujuan bupati/wali kota," jelas Dirjen PFM. 

Dirjen PFM menambahkan bahwa lebih baik mengganti KPM BLT Dana Desa sementara untuk KPM BST tetap. 

“Proses perubahan penerima BLT Dana Desa prosesnya lebih sederhana karena berdasarkan musyawarah desa, untuk itu yang diganti penerima BLT dana desa saja,“ tegas Dirjen PFM.

Penulis :
UHH PFM
Editor :
Intan Qonita N

Bagikan :