PADANG (29 April 2025) — Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan calon siswa sekolah rakyat haruslah mereka yang berasal dari desil satu arau mereka yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

"Arahan Presiden Prabowo, yang bisa sekolah di sini (Sekolah Rakyat) adalah mereka dari keluarga tidak mampu. Di statistik istilahnya itu miskin atau miskin ekstrem. Mereka harus sudah ada di DTSEN,” kata Gus Ipul saat menemui 50 calon siswa dan orangtuanya di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Padang, Selasa (29/4/2025).

Kedatangan Gus Ipul ke Padang sekaligus untuk mengecek kesiapan Sekolah Rakyat sekaligus kesiapan calon siswa yang rencananya akan bersekolah di Sekolah Rakyat yang berada di BBPPKS Padang.

Gus Ipul menjelaskan bahwa proses pemilihan calon siswa dimulai dari verifikasi administrasi berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Kemudian kunjungan ke rumah calon siswa untuk mencocokkan data dengan kondisi lapangan, serta pemeriksaan kesehatan.

Di tahap awal, BBPPKS Padang akan membuka dua rombongan belajar masing-masing berkapasitas 25 siswa. Lokasi sekolah ini berdiri di lahan seluas 9.733 meter persegi, dilengkapi fasilitas asrama, perpustakaan, ruang makan, aula, dan tempat ibadah. Dari hasil seleksi, tercatat 50 calon siswa diterima, terdiri dari 25 laki-laki dan 25 perempuan.

Guna menjaga transparansi dan akuntabilitas, proses koordinasi dilakukan intensif bersama pemerintah daerah. Setiap tahap penerimaan diawasi ketat untuk mencegah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

“Kami datang ke sini ini, koordinasi dengan gubernur, dengan bupati, wali kota untuk terus menyamakan persepsi. Jangan sampai rekrutmen ini diwarnai dengan KKN,” tegas Gus Ipul.

Lebih lanjut, Gus Ipul menekankan bahwa siswa Sekolah Rakyat harus berasal dari wilayah setempat. "(Siswa) enggak boleh (dari luar). Jadi khusus di Kota Padang dulu titik pembelajarannya," kata Gus Ipul. 

Marco (12), salah satu calon siswa, merasa senang dengan kehadiran Sekolah Rakyat. Ia berharap, melalui program ini, dapat mengembangkan prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. 

Dukungan juga datang dari sang ayah, Gea (53) yang berprofesi sebagai buruh tani. Dia menyambut baik program sekolah rakyat. “Harapannya, Sekolah Rakyat ini mencetak anak-anak yang berprestasi, sehingga ke depannya memiliki masa depan yang baik. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo,” ujar Gea.

Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy, optimistis dengan adanya sekolah rakyat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. "Ke depan Sekolah Rakyat ini bisa menjadi penyangga terutama bagi masyarakat kurang mampu di Sumbar. Mohon doanya Program prioritas Pak Presiden bisa kita kerjakan dan berjalan cepat untuk Sumbar," kata dia. 

Tenaga Pengajar

Sementara itu, para guru sekolah rakyat akan diprioritaskan dari ASN setempat, disusul PPPK penuh dan paruh waktu, dan jika diperlukan, dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG). 

Untuk awalan, di Sumbar baru dua Sekolah Rakyat yang siap memulai pembelajaran tahun ini. Lokasi pertama di BBPKS Padang kemudian di Kabupaten Solok. Sementara untuk keseluruhan, pemerintah menargetkan pembangunan 200 titik baru Sekolah Rakyat pada tahun ini, dengan partisipasi swasta dan APBN.

Rencananya, tahun ini akan sekolah rakyat akan dibangun sebanyak 100 titik dengan menggunakan APBN. Dan 100 titik partisipasi swasta. Sekolah Rakyat akan dilengkapi berbagai fasilitas, mulai dari ruang kelas untuk SD, SMP, hingga SMA, perumahan guru, fasilitas olahraga, serta sarana pendukung lainnya, dan dirancang untuk menampung sekitar 1.000 siswa per lokasi.

Antusiasme daerah untuk membangun Sekolah Rakyat sangat tinggi. Tercatat lebih dari 300 kabupaten/kota telah mengajukan permohonan. Pemerintah menargetkan setiap kabupaten/kota memiliki minimal satu Sekolah Rakyat sebagai wujud pemerataan akses pendidikan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem, sesuai dengan visi Presiden Prabowo.