7000-an Kartu Bantuan Sosial Belum Terdistribusi, Mensos Minta Pemkab Nganjuk Selesaikan Senin Besok

NGANJUK (21 November 2021) - Menteri Sosial Tri Rismaharini melakukan monitoring dan pemadanan data bantuan sosial di Kota Nganjuk. Mensos menyoroti masih tingginya jumlah kartu yang belum terdistribusi.

Mensos menyatakan, keterlambatan penyaluran bansos kebanyakan dari jenis Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako. Namun untuk Program Keluarga Harapan (PKH), relatif lancar. Karena, penyaluran PKH menggunakan skema transfer langsung ke rekening KPM dan dicairkan secara tunai.  

"BPNT ini kan ada peran e-warong. Jadi tidak selancar PKH. Kami ada mekanisme yang sedang diujicobakan sehingga nanti bisa mengontrol penggunaan bantuan di BPNT," kata Mensos di Kabupaten Nganjuk (21/11).

Dari data yang tersedia, untuk BPNT/Kartu Sembako, terlihat bahwa pada bulan September sebanyak 3.582 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) belum terdistribusi. Kemudian pada bulan Oktober sebanyak 3.579 KKS belum terdistribusi. Sehingga total terdapat 7.161 KKS yang belum terdistribusi di Kabupaten Nganjuk.

Mensos menyatakan keprihatinannya terhadap Informasi tersebut. "Saya minta hari Senin besok semuanya sudah clear. Semua KPM harus sudah menerima bantuan secara  cash. Ini sudah bulan November pak. Sudah tidak ada waktu lagi," kata Mensos.

Kepada pihak terkait seperti perwakilan Bank-bank Milik Negara (Himbara), Mensos menekankan untuk mempercepat proses pencairan bantuan. Mensos menyatakan kepada bank, bahwa tidak ada hambatan dalam penyaluran bantuan.

Baik dengan alasan rekening terblokir atau data ganda. "Blokir sudah kami buka semua. Jadi tidak ada alasan blokir," katanya. 

Mensos juga menyoroti data di Kabupaten Jombang. Dari data yang tersaji, terdapat 2017 KKS yang belum terdistribusi dikarenakan KPM meninggal dunia. Data ini menimbulkan pertanyaan karena pendamping menyatakan dari KPM yang meninggal dunia, tidak ada ahli waris. 

Dalam kesempatan tersebut, Mensos juga menyoroti adanya transaksi pencairan bantuan yang dirasa tidak semestinya. Mensos menemukan adanya KKS yang berada di tangan pendamping, KPM yang belum menerima bantuan sejak Januari, dan pencairan banyak namun tidak segera diserahkan kepada KPM. 

Mensos mengingatkan, agar stakeholder dalam penyaluran bantuan sosial, baik pendamping maupun Himbara agar bekerja profesional dan akuntabel.

Mensos mengingatkan bahwa KKS harus dipegang KPM. "Dengan alasan apapun tidak bisa KKS dibawa pendamping. KKS harus tetap di tangan penerima manfaat," katanya. 

Dalam kesempatan berbeda, Mensos juga menghadiri acara penyaluran bantuan di Gedung Juang 45 Kabupaten Nganjuk. Secara simbolis Mensos menyalurkan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) kepada 1.496 anak, bantuan sembako kepada 136.243 orang dan bantuan PKH kepada 5 orang. Total bantuan sebanyak Rp28,117 miliar.

Mensos memberikan semangat kepada anak-anak yatim, piatu dan yatim-piatu yang hadir dalam pertemuan tersebut. Karena dengan semangat mereka bisa meraih masa depan. 

Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Sosial RI