95 Persen Penyandang Disabilitas di Enam Provinsi Telah Vaksinasi Dosis Pertama

JAKARTA (29 September 2021) -  Sebanyak 95 persen penyandang disabilitas di enam provinsi telah selesai vaksinasi dosis pertama. Hal ini berdasarkan laporan dari Kantor Staf Presiden yang disampaikan oleh Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia di Kantor Kementerian Sosial, di Jakarta, Rabu (29/09).

"Hari ini kami menyerahkan laporan 450.000 dosis vaksin Sinopharm untuk penyandang disabilitas hibah dari Raja Uni Emirat Arab. Vaksinasi dosis pertama untuk enam provinsi yakni Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali sudah berjalan 95 persen. Dan saat ini dosis 2 terus berjalan," kata Angkie Yudistia.

Angkie mengatakan (dari presentase tersebut) artinya herd immunity penyandang disabilitas sudah terbentuk.

"Sebanyak 225.000 target sasaran penyandang disabilitas dan juga pendampingnya telah divaksinasi. Ini tidak lepas dari kolaborasi pemerintah pusat Kemensos, Kemenkes, dan Kemendagri. Terima kasih bu Menteri beserta jajarannya dan Dinsos yang telah bekerja dengan sangat baik karena data semua terpusat di Kemensos melalui Dinas Sosial," kata Angkie.

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, percepatan vaksinasi bagi penyandang disabilitas telah menjadi prioritas karena penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok paling rentan terpapar virus Covid-19.

"95 persen penyandang disabilitas telah divaksinasi, meski masih banyak keluarga penyandang disabilitas yang tidak mau melakukan vaksinasi karena masih takut. Ini yang menjadi PR (Pekerjaan Rumah) kita. Kita akan terus lakukan sosialisasi," Kata Mensos.

Sementara itu menyambut Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVI Papua, Mensos memastikan semua atlet dan pelatih selesai divaksinasi di bulan Oktober.  

"Memang kita dorong penyandang disabilitas untuk bisa melakukan vaksinasi sebelum berangkat. Terutama nanti November akan ada PEPARNAS XVI. Jadi kita dorong dan pastikan baik atlet maupun pelatih dan pendamping di bulan Oktober telah selesai divaksinasi," kata Mensos.

Percepatan vaksinasi bagi penyandang disabilitas telah tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Kesehatan No. HK.02.01/MENKES/598/2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Bagi Masyarakat Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas serta Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Kementerian Sosial bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk pendataan dan pendaftaran NIK penyandang disabilitas yang diperoleh dari dari Balai, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Penyandang Disabilitas, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), dan Dinas Sosial. Serta bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dalam penyediaan sentra-sentra vaksinasi bagi penyandang disabilitas.

Rencana Kolaborasi Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas

Mensos Risma menyatakan akan melakukan kolaborasi dengan Kantor Staf Presiden dalam upaya perlindungan penyandang disabilitas di Indonesia, salah satunya bantuan bagi penyandang disabilitas berat.

"Ke depan kita akan siapkan membuat aturan untuk bisa memperhatikan penyandang disabilitas berat. Bukan hanya sekedar mendapatkan bantuan sosial tetapi keluarganya bisa diringankan bebannya untuk kebutuhan lain di luar kebutuhan pokok seperti makanan," kata Mensos.

Untuk membantu anak-anak yang mengalami hilang pendengaran, lanjutnya, pihaknya berencana membuat modul bagi orang tua untuk melatih anak-anak mereka bicara. 

Selain itu bagi penyandang disabilitas yang masih produktif, Kementerian Sosial akan siapkan mereka akses penghidupan layak misalnya dengan alat-alat bantu yang sudah buat di Kemensos.

"Semua ini diharapkan kedepannya mereka (penyandang disabilitas) bisa mandiri," kata Mensos.

Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Sosial RI