Cegah Konflik Sosial, Kemensos Latih Pelopor Perdamaian dan Serahkan Bantuan Rp1,15 Miliar di Sulawesi Tengah
PALU (11 Juli 2021) – Indonesia
dikaruniai Tuhan sebagai negara dengan beragam suku, agama dan budaya. Di sisi
lain memiliki potensi dan kerawanan konflik sosial.
Sesuai dengan arahan Menteri
Sosial Tri Rismaharini, agar penanganan bencana alam, non alam dan sosial bisa
ditangani dengan baik, salah satunya dengan menjaga kearifan lokal.
Oleh karena itu, Kementerian
Sosial melalui Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS)
berupaya memupuk keharmonisan warga lokal melalui sejumlah kegiatan keserasian
sosial dengan penguatan kapasitas Pelopor Perdamaian (Pordam).
“Penguatan kapasitas bertujuan
agar Relawan Pordam membekali diri sebagai rescuer yang handal menangani korban
bencana sosial,” kata Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
(PSKBS) Sunarti saat membuka kegiatan Penguatan Pelopor Perdamaian dan
Monitoring Evaluasi Program PSKBS dengan Komisi VIII DPR RI di Kota Palu,
Sulawesi Tengah, Rabu (7/7).
Dipandu oleh Igun Gunawan, Rony
Faisal dan Aldinel Fikri sebagai Tim Layanan Dukungan Psikososial (LDP) Pusat,
kegiatan penguatan tersebut diharapkan dapat menjadikan Pordam sebagai relawan
yang tanggap dalam situasi darurat melalui intervensi psikososial.
“Peran Pordam begitu strategis,
terlebih saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19 yang memerlukan
perhatian khusus dan intens dalam upaya penegakan protokol kesehatan (prokes)
di tengah masyarakat,” ujar Sunarti.
Dalam rangkaian giat tersebut,
Kemensos juga menyerahkan bantuan keserasian sosial dan kearifan lokal di Provinsi
Sulawesi Tengah senilai Rp 1,15 miliar untuk mencegah konflik sosial dan paham
radikal.
“Kami hadir untuk menjaga dan
merawat harmonisasi kebangsaan, sehingga diharapkan komitmen masyarakat untuk
menjaga perdamaian dan merawat kearifan lokal meningkat,” ujar Sunarti.
Anggota Komisi VIII DPR RI
Matindas J Rumambi menyatakan bahwa kearifan lokal diharapkan menjadi alat
utama perekat kehidupan harmonis.
“Menyadari pentingnya kedua
program ini, Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Sosial sebagai mitra
kerja berupaya program tersalurkan ke masyarakat secara tepat sasaran dan tepat
guna kemudian memberikan dampak berkelanjutan,” kata Matindas.
Idealnya, lanjut Matindas, kedua
bantuan direalisasikan melalui kegiatan fisik maupun non fisik, tentunya dengan
melibatkan unsur masyarakat setempat.
“Dapat diwujudkan melalui
pembuatan sarana jalan kampung, rehabilitasi sarana ibadah, pembuatan lapangan
olahraga, saluran air lingkungan, pengadaan air bersih, pembuatan sarana
penerangan lingkungan, tugu keserasian sosial dan kearifan lokal,” jelas
Matindas.
Bantuan diserahkan secara simbolis
kepada Wakil Walikota Palu Reny Lamadjido dan Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen
Pongi berupa:
Pertama, untuk Kota Palu di 1
lokasi Keserasian Sosial Rp 150 juta dan 1 lokasi Kearifan Lokal Rp 50 juta
dengan nilai bantuan sejumlah Rp 200 juta.
Kedua, Kabupaten Parigi Moutong
dengan 1 lokasi Keserasian Sosial dengan nilai bantuan sejumlah Rp150 juta.
Ketiga, di Kabupaten Poso di 4
lokasi Keserasian Sosial dengan nilai bantuan sejumlah Rp 600 juta.
Keempat, di Kabupaten Sigi di 1
lokasi Keserasian Sosial Rp 150 juta dan 1 lokasi Kearifan Lokal Rp 50 juta
dengan nilai bantuan sejumlah Rp 200 juta.
Turut hadir dalam rangkaian
kegiatan Kemensos tersebut, yakni Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas
Sosial Kota Palu, Dinas Sosial Kabupaten Sigi, Fasilitator Daerah Tim BNPT
Saman, Sekretaris Desa, serta Camat Pikoro.
Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Sosial RI