Dirjen PFM Himbau Kepala Daerah untuk Tingkatkan Kualitas Data KPM

JAKARTA (17 Februari 2020) – Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Dirjen PFM), Andi ZA Dulung menghimbau kepala daerah untuk meningkatkan kualitas data keluarga penerima manfaat (KPM). “Pemutakhiran data agar bantuan tepat sasaran dan kuota terpenuhi sangat bergantung dari pemerintah daerah,” kata Dirjen PFM pada kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2020" yang diselenggarakan oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos).

Pada kegiatan tersebut, Dirjen PFM bersama Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos), Harry Hikmat dan Dirjen Pemberdayaan Sosial (Dayasos), Pepen Nazaruddin menjadi narasumber dalam diskusi panel pada hari kedua. Tema yang dibawakan oleh Dirjen PFM yaitu Peningkatan Kualitas Data untuk Efektivitas Penyelenggaraan Program Penanganan Fakir Miskin. Peserta yang hadir pada kegiatan tersebut yaitu kepada dinas sosial dari seluruh daerah di Indonesia.

Dirjen PFM menyampaikan bahwa bantuan pada Program Sembako saat ini meningkat dari sebelumnya Rp110.000/KPM/Bulan menjadi Rp150.000/KPM/Bulan. Ia juga menyampaikan bahwa bantuan program sembako tersebut berbeda dengan PKH karena untuk bantuan PKH dapat ditabung sedangkan untuk sembako tidak dapat ditabung dan harus segera dihabiskan. “Perbedaan antara PKH dengan Program Sembako, untuk Program Sembako tolong uangnya langsung habis dibelanjakan, karena BPK menuntut tiga bulan harus dikembalikan ke kas negara, sedangkan PKH memang saving, mereka boleh menabung, kalau ini (sembako) bukan tabungan karena di wallet tempatnya,” jelas Dirjen PFM.

Selain pemberian bantuan Program Sembako, Dirjen PFM menyampaikan bahwa pemberdayaan juga menjadi hal yang saat ini sedang difokuskan oleh Menteri Sosial agar KPM dapat graduasi. "Yang sekarang Pak Menteri fokuskan adalah bagaimana supaya mereka (KPM) dibantu pemberdayaan, inilah yang saat ini kita pikirkan, bagi mereka yang mendapatkan bantuan ini agar mereka bisa graduasi," kata Dirjen PFM.

Disampaikan oleh Dirjen PFM, salah satu bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh Direktorat PFM adalah dengan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang saat ini dilakukan dengan lebih intens. “Perbedaan dari KUBE yang sekarang dengan yang dulu, sekarang kita akan lebih intens lagi dari A sampai Z jadi dari pemasarannya, pembiayaannya, kreditnya kita hubungkan dengan KUR, dengan UMi, Mekaar, jadi kita lihat kesulitan-kesulitan apa yang bapak/ibu hadapi, di situ kita bantu,” ungkap Dirjen PFM

Terkait dengan pemutakhiran data yang dilakukan Direktorat PFM, Dirjen PFM menjelaskan bahwa data yang diambil adalah data dari daerah yang ada di SISK-NG yang selanjutnya diberikan ke bank untuk diproses. “Direktorat PFM itu mengambil data betul yang sudah di SK kan (oleh ketua Tim Koordinasi Daerah) yang sudah masuk di SIKS NG, jadi kami betul-betul tergantung dari data Bapak/Ibu pemerintah daerah sekalian, kami terima apa adanya, lalu kami kirim datanya ke bank,” kata Dirjen PFM.

Sebagai penutup, Dirjen PFM menegaskan bahwa untuk dapat menjalankan program dengan baik dan mencapai target yang diharapkan maka diperlukan pula data yang baik. "Ini semua bisa kita lakukan kalau data kita baik. Kalau data kita tidak baik, jelas ini akan sulit sekali kita capai," ungkap Dirjen PFM.