DPR Setuju Anggaran Kemensos TA 2022 Rp78,2 Triliun, Pemberdayaan Ekonomi Jadi Perhatian Penting
JAKARTA (27 Agustus 2021) – Komisi VIII DPR RI
menyetujui pagu anggaran Kementerian Sosial TA 2022 sebesar Rp78,2 Triliun.
Tahun depan, Menteri Sosial Tri Rismaharini akan memberi perhatian penting pada
program-program pemberdayaan ekonomi, sejalan dengan dampak pandemi yang memicu
peningkatan angka kemiskinan.
Secara umum,
dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI tersebut, anggota dewan sangat
mengapresiasi kinerja dan program kerja Mensos. Penambahan anggaran untuk
Program Sembako dan bantuan untuk anak yatim, piatu, dan yatim piatu, menjadi
isu yang banyak disinggung dan mendapat apresiasi positif.
Anggota
Komisi VIII DPR dari Partai Demokrat Dr H Achmad MSi menyatakan, setuju dengan
pemberdayaan sosial yang dinilai sangat dirasakan manfaatnya dan Rumah Tidak
Layak Huni (Rutilahu) diintegrasikan dengan lingkungan masyarakat.
“Untuk tahun
2022 Rutilahu tidak fisik lagi, tapi diintegrasikan dengan karakter masyarakat
yang terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi seperti di kampung nelayan, serta
untuk anak yatim dengan program yang berkelanjutan,” katanya.
Rapat kerja
dipimpin Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto penyetujui pagu anggaran
Kemensos tahun 2022 Rp 78.256.327.121.000 dengan satker Sekretariat Jenderal,
Inspektorat Jenderal, Pemberdayaan Sosial, Rehabiliasi Sosial, Perlindungan dan
Jaminan Sosial, Penangann Fakir Miskin, serta Badiklit Pensos.
Mensos Risma
menyatakan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) untuk menjadi salah satu ujung
tombak pengentasan kemiskinan. Tahun 2021 ini kan dikembangkan menjadi 6000
unit, karena standarnya berubah dari Rp 15 juta jadi Rp 20 juta per unit.
“Sebetulnya
konsep yang kita ingin bangun bagi warga miskin jika rumahnya sudah diperbaiki
tetap saja miskin cuma berubah menjadi lebih bagus, maka dilanjutkan
pemberdayaan ekonomi sebab permasalahan terkadang membutuhkan aksesibilitas
infrastruktur lingkungan,” kata Mensos.
Kementerian
Sosial memastikan warga miskin bisa terpenuhi semua kebutuhan dasar meskipun
dengan fasilitas sederhana. Tapi di saat bersamaan bisa keluar dari lingkaran
kemiskinan, salah satunya dengan cara meningkatkan pendapatan mereka.
Dalam bagian
lain, Mensos menyatakan, Kemensos telah berkontribusi dalam pemberdayaan
ekonomi, misalnya di beberapa wilayah di Asmat, Papua. Di wilayah ini,
pemberdayaan ekonomi menyasar para nelayan dengan dukungan berupa pengembangan
usaha yang dikelola secara bersama-sama dalam bentuk koperasi.
“Di sana
sudah ada pemberdayaan bagi nelayan seperti memberikan bantuan alat menangkap
ikan yang lebih memadai, memberikan bantuan untuk peternakan ayam dan ayam
petelur, serta men-support usaha kios dan koperasi sembako yang dikelola oleh
penerima bantuan,” katanya.
Sedangkan,
untuk program perlindungan sosial bagi anak yatim tahun 2022 menyasar seluruh
anak yatim. Tapi untuk tahun ini hanya bagi anak yatim yang terdampak Covid-19
melalui Program ATENSI dari Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.
“Pagu ATENSI
untuk anak yatim tahun 2022 diusulkan Rp11,1 triliun rupiah. Tapi untuk tahun
2021, dialokasikan Rp 2,3 miliar bantuan untuk anak yatim karena kehilangan
orangtua akibat Covid-19 dan membantu mereka bertahan hidup untuk memenuhi
kebutuhan dasar dengan mengefektifkan balai-balai Kemensos khususnya bagi anak
yatim yang tidak ada yang merawat, ” katanya.
Tahun depan,
Kemensos akan mengusulkan bantuan untuk seleruh anak yatim. Kemensos menekankan
dalam menyalurkan bantuan untuk kemandirian ekonomi mereka.
Biro
Hubungan Masyarakat
Kementerian
Sosial RI