Dukung Akselerasi Penyaluran Bansos, Anggota Fraksi PKS Minta Pemda dan Himbara Laksanakan Arahan Mensos
Semarang (03 September 2021) - Anggota Komisi VIIl KH Buchori meminta bank
Himbara, pemerintah daerah dan pendamping sosial proaktif mengatasi kendala
dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Anggota Fraksi Keadilan Sejahtera ini
mengapresiasi langkah Mensos Risma yang memberikan solusi langsung dalam
mengatasi kerumitan penyaluran bansos.
"Pertemuan
yang dipimpin Ibu Mensos ini sangat bermanfaat. Bu Mensos tadi langsung
memberikan arahan-arahan terkait berbagai kendala dalam penyaluran bansos. Saya
minta pihak terkait tadi proaktif menindaklanjuti catatan dan evaluasi
Mensos," kata Buchori mendampingi Mensos di Semarang (04/09).
Dalam
pertemuan hadir perwakilan Bank Himbara, pemerintah daerah dan pendamping
Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
(TKSK). Pertemuan membahas penyaluran PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
di Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kendal, dan Salatiga.
Dari
hasil evaluasi, kendala banyak berada pada tiga pihak tersebut. Di antaranya,
berupa keterlambatan pencairan dana, pemblokiran kartu, kartu yang belum
terdistribusi, kesalahan data, buku tabungan yang belum terdistribusi, e-wallet yang tidak aktif, KPM meninggal
atau pindah.
Mensos
menyatakan Undangan-Undang No 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
memberikan pemerintah daerah kewenangan menentukan Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial (DTKS). "Daerah memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang
layak menerima bantuan dan yang tidak. Jadi saya minta Pemda berperan
aktif" kata Mensos.
Dalam
pertemuan itu, Mensos memberikan perhatian pada proses penyaluran PKH pada
Tahap II. Di sini terdapat 2.200 KPM yang tidak transaksi, sebanyak 1.825 KPM
ada di Kota Semarang.
Mensos
juga menyoroti data KPM BPNT di Kabupaten Semarang. Pada bulan September
terdapat 4.250 KPM belum tersalurkan. "Kenapa besar sekali. Ini ada
kecenderungan angka yang besar dari beberapa bulan. Dan ini angka yang paling
besar yang pernah saya tahu,' kata Mensos.
Menurut
keterangan TKSK, hal ini karena ada KPM meninggal, menjadi TKI dan setting wallet gagal. Terkait dengan
permasalahan tersebut Mensos meminta perwakilan Bank Himbara segera melakukan
setting ulang yang sebenarnya bisa dilakukan dalam waktu tak terlalu lama.
Pada
akhir pertemuan, Buchori menyampaikan bahwa apa yang disampaikan Mensos sejalan
dengan ajaran agama. Bahwa siapapun yang memperlancar dan mempermudah urusan
orang akan dimudahkan pula urusannya oleh Tuhan.
Serahkan Bantuan
Selain
memastikan akselerasi penyaluran bantuan, Mensos juga menyapa dan memberikan
motivasi kepada anak yatim, piatu dan yatim piatu terdampak Covid-19 di Pendopo
Kabupaten Semarang. Mensos juga menyerahkan berbagai bantuan.
Melalui
Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial diserahkan bantuan stimulan
graduasi PKH untuk dua Keluarga Penerima Manfaat (KPM) @Rp2.500.000.
Kemudian
bantuan keserasian sosial untuk 2 forum keserasian sosial di Kabupaten Semarang
yakni Desa Kalijambe, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang senilai
@150.000.000, dan 2 forum di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten
Semarang senilai @150.000.000.
Dari
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial (Dayasos) disalurkaan bantuan
kewirausahaan bagi Karang Taruna di Kabupaten Semarang yakni Karang Taruna Bina
Muda (jenis bantuan traktor mini dan mesin pencacah rumput) dan Karang Taruna
Dharma Remaja (Mesin Pencacah Pupuk dan Kipas Angin) dengan total bantuan
sebesar Rp55.162.000.
Disalurkan juga bantuan paket vitamin dan masker sebanyak 1.270 paket (7 pcs masker dan vitamin C, D dan Zinc) untuk 35 kab/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan total bantuan 44.450 paket. Kemudian bantuan penguatan daya tahan tubuh dan pencegahan Covid-19 bagi penerima manfaat di Yayasan Nurul Amal Ambarawa Kabupaten Semarang (100 Penerima Manfaat @Rp. 150.000), dengan total bantuan Rp75.000.000. Total bantuan dari Ditjen Dayasos sebesar Rp120.162.000.
Direktorat
Jenderal Rehabilitasi Sosial memberikan bantuan melalui Balai Galih Pakuan
Bogor, Balai Wyata Guna Bandung, Balai Budhi Dharma Bekasi, Balai Tan Miyat
Bekasi, Balai Besar Prof. DR Soeharso Surakarta, Balai Besar Kartini
Temanggung, Balai Melati Jakarta, dan Balai Satria Baturraden. Bantuan berupa
kewirausahaan, usaha (warung nasi, las, dan warung soto, steam cuci kendaraan,
dan alat pembuatan keset), walker dan
nutrisi, dan tongkat penuntun adaptif.
Melalui
Balai Anak Antasena Magelang disalurkan bantuan Atensi berupa tabungan (untuk
103 anak), nutrisi (52 anak), kebutuhan dasar anak LKSA (307 anak) dengan total
nilai Rp405.000.000.
Melalui
Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin disalurkan bantuan sosial
Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS RTLH) untuk 42 KPM di Kota
Semarang dengan nilai Rp840.000.000; untuk 19 KPM di Kabupaten Semarang senilai
Rp380.000.000; dan untuk 73 KPM di Kabupaten Kendal senilai Rp1.460.000.000.
Total bantuan RS RTLH menjangkau 134 KPM dengan nilai bantuan Rp2.680.000.000.
Biro
Hubungan Masyarakat
Kementerian
Sosial RI