Kemensos: Bansos Sasar Nelayan dengan Susur Sungai Kali Adem Jakarta

JAKARTA (12 Mei 2020) - Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Ditjen Rehsos) melakukan penyisiran terhadap warga yang terdampak COVID-19 di dua titik di Jakarta Utara, Selasa (12/5/2020).

"Hari ini, Kami melanjutkan misi yang diamanahkan oleh Menteri Sosial Juliari P Batubara agar warga yang terdampak COVID-19, khususnya warga yang tinggal di tempat sedemikian rupa yang secara administratif kependudukan tidak terdata sesuai domisili," ucap Dirjen Rehsos, Harry Hikmat di titik kedua kunjungan. 

Salah satunya, kata Harry, adalah para nelayan di sepanjang Kali Adem yang umumnya pendatang berasal dari Cirebon, Brebes dan  daerah lain untuk mencari penghidupan di sepanjang pantai Jakarta Utara hingga ke Kepulauan Seribu, termasuk Pulau Pari biasa ditempuh setiap melaut.

Dalam situasi COVID-19 ini, kehidupan para nelayan cukup terpuruk ditambah harga tangkapan hasil ikan di pasaran jatuh, misalnya Rajungan biasa dijual Rp 60 ribu, menjadi Rp 20 ribu dan itu hampir sepertiganya dari harga normal. 

"Kondisi itu terjadi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dalam keadaan cukup lesu, sebagai imbas dari COVID-19 serta sistem mekanisme pasar supply demand terganggu. Patut diduga banyak nelayan jatuh miskin berdasarkan pengakuan para nelayan sepanjang Kali Adem," katanya. 

Dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang mengharuskan semua warga tinggal di rumah, termasuk nelayan tidak melaut, berada di ruang publik kalau tidak perlu seperti di pasar dan jalanan, serta mengharuskan menjaga jarak fisik dan sosial. "Kondisi itu ternyata sangat sulit dilaksanakan oleh para nelayan, sebab memang sehari-hari mereka beraktifitas melaut, kendati hasil tangkapan ikan dihargai tidak sesuai dengan harapan seperti biasa," terang Harry. 

Bagi para nelayan yg umumnya pendatang itu, belum menerima bantuan program jaring pengaman sosial, berupa bantuan sosial  sembako dari Presiden.  maupun bantuan sosial sembako dari pemerintah Provinsi DKI atau dari Walikota. 

"Tadi kami telusuri dan datangi dari arah Kali Adem dengan menggunakan perahu, ada 30-an keluarga nelayan belum pernah menerima bantuan sembako dari Pemda maupun dari Presiden melalui kemensos. Ini menjadi catatan bersama terkait dengan sistem pendataan, sistem pengusulan menjadi calon penerima, serta verifikasi-validasi perlu kita dibenahi bersama," ungkapnya. 

Yang menarik dalam kunjungan Dirjen kali ini, cara menyalurkan sembako tidak dari jalan darat, tetapi melalui sungai Kali Adem dengan menyewa perahu bermotor. Rombongan yang membawa sembako dan alat kesehatan dibagi menjadi 2 kelompok. Secara perlahan perahu bergerak menghampiri rumah-rumah gubuk para nelayan dan Dirjen menyapa nelayan dan keluarganya sambil memberikan sembako dari pinggir sungai. Pada umumnya mereka tidak tahu ada bantuan sembako dari pemerintah. Walaupun pihak RW yang ikut mendampingi di perahu menyatakan bahwa data nelayan miskin sudah diajukan ke kelurahan. 

Pendataan mulai dari terbawah RT, RW, Kelurahan, sampai Kecamatan harus dapat dipastikan terhimpun di Dinsos untuk diajukan oleh Walikota, sekaligus menjadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai referensi bagi penerima bansos.

"Memang kita sama-sama tahu bagi warga yang belum mendapatkan BPNT atau Bantuan Pangan dan juga belum mendapatkan PKH, akan  menerima sembako bantuan presiden dan bantuan dari Pemda," katanya. 

Kendati sudah ada mekanisme setiap tiga bulan sesuai aturan update tetapi belum seotimal. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang fakir miskin upaya mengupdate selayaknya dilakukan oleh pemda secara berjenjang dari kelurahan ke kecamatan hingga kabupaten/kota. 

"Kalau sudah dibenahi mudah-mudahan di tahap penyaluran berikutnya di wilayah Jabodetabek semakin tepat sasaran dan dari sisi sasaran betul-betul memperhatikan warga yang selama ini belum mendapatkan bantuan atau termarjinal karena situasi dan kondisi kehidupan sehari-hari yang perlu tetap perlu dibantu," tandasnya. 

Perlu dipahami bantuan sosial ini mengingatkan agar tidak mengenal dikotomi antara warga pendatang atau warga asli, juga tidak mengenal berdasarkan profesi warga baik nelayan, pedagang, pemulung hingga pengemis. 

"Ini prinsip yang harus diterapkan dari program jaring pengaman sosial, siapapun warga kalau kondisinya dari keluarga prasejahtera dan mengalami kesulitan hidup maka dia perlu diberikan bantuan sembako," tutur Harry. 

Sebelumnya, di titik pertama kunjungan, Dirjen Rehsos menyalurkan bansos sembako di daerah BMW, Kampung Kebon Bayam RT 10 RW 08,  Kelurahan Papanggo Tanjung Priuk, Blok AA 2 disalurkan sebanyak 50 paket sembako bagi para pemulung, buruh harian, pengemis, lansia dan warga rentan lainnya.

"Sudah disaluran sebanyak 50 paket bansos sembako yang disaksikan dan diterima lansung oleh Ketua RT Pak Hidayat. Semoga bermanfaat dan bisa meringankan beban warga yang terdampak COVID-19," harap Dirjen.  

Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, juga menyerahkan bantuan alat kesehatan (alkes), berupa hand sanitizer, Masker, Alat Pelindung Diri (APD), Disinfektan (isi 5 liter 2 galon free alkohol), serta alat semprotan.

Selain itu, melalui Yayasan Rumpun Anak Pesisir (YRAP) di Jalan Muara Angke Pengasinan PHPT Blok A RT/RW 06/01 disalurkan 50 paket bansos sembako, ditambah alkes berupa Disinfektan (isi 5 liter 2 galon free alkohol).

"Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih pada pak Dirjen yang telah menyalurkan bansos di tempat kami semoga menambah kegembiraan dan kekusyuan di bulan ramadhan ini," ucap pengurus YRAP, M Asraf. 

Turut hadir mendampingi Dirjen Rehsos, yaitu Direktur Lanjut Usia, Struktural Sekretariat Ditjen Rehsos, Kepala Balai Pangudi Luhur dan Budi Dharma, Kabid Rehsos Dinsos Prov DKI, Satpol Sosial Kec Penjaringan Sudin Sosial Jakut, serta Kasi Kesra Kelurahan Pluit.