Kemensos Paparkan Inovasi Layanan Rehsos di Forum Dunia

JAKARTA (5 Juli 2019) - Kementerian Sosial mendapat kehormatan untuk hadir dalam Forum Pelayanan Publik Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNPSF) 2019 di Baku, Azerbaijan, pada tanggal  24-26 Juni 2019 dalam rangka memaparkan inovasi dalam memberikan layanan Rehabilitasi Sosial (Rehsos). 

"Kementerian Sosial mendapat kehormatan berada dalam Forum Pelayanan Publik PBB atas kontribusinya dalam menciptakan inovasi dalam pelayanan publik untuk mempercepat terwujudnya Sustainable Development Goals (SDGs)," tutur Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Jumat.  

Mensos mengatakan kehadiran Delegasi Kementerian Sosial dalam forum internasional ini karena Kemensos dinilai telah mewujudkan pelayanan kesejahteraan sosial yang inklusif, efektif, dan inovatif sehingga dapat mempercepat tercapainya tujuan SDG's. 

"Layanan terserbut tercermin dalam sedikitnya 3 hal. Pertama, inovasi yang mendapat pengakuan dari UNPSF yakni Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, penyaluran bansos secara non tunai untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang terpadu dalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)," terang Mensos. 

Kedua, inovasi Program Rehabilitasi Sosial 5.0 New Platform (Progres 5.0 NP) dimana layanan rehabilitasi sosial terfokus pada 5 klaster yakni anak, lansia, penyandang disabilitas, korban penyalahgunaan NAPZA, dan tuna sosial. 

"Melalui program ini, proses intervensi dan terapi kepada penerima manfaat dilakukan secara holistik, sistematik, dan terstandar untuk mengembangkan fungsi sosial mereka sehigga dapat kembali ke masyarakat," katanya.

Ketiga, lanjutnya, pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE). KUBE adalah salah satu upaya pemerintah memutus mata rantai kemiskinan di Indonesia. Lewat program KUBE, masyarakat diajarkan untuk lebih berdaya dan mandiri secara ekonomi melalui pemberian bantuan modal usaha.

Mensos memimpin Delegasi Kemensos yang terdiri dari Staf Khusus Menteri Prof. M. Jusuf Hamka, Ketua Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) Tantyo Adji S, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Edi Suharto, dan Kepala Balai BRSPDI "Kartini", Temanggung, Murhardjani. 

Pertemuan digelar di Heydar Alivey Center, menghadirkan sejumlah kementerian dan lembaga dari berbagai negara yang dinilai berhasil dalam melakukan inovasi dalam pelayanan publik. 

Acara yang diselenggarakan atas kerjasama PBB dengan Badan Negara untuk Layanan Warga dan Inovasi Sosial Azerbaijan (Layanan ASAN) ini dihadiri oleh lebih dari 500 peserta senior dari 192 negara di seluruh dunia. Tampak hadir dalam acara ini di antaranya Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev, Anggota Dewan Nasional Azerbaijan Mihrivan Aliveya, Wakil Sekretaris Jenderal PBB Liu Zhenmin. 

Tema yang diangkat dalam UNPSF adalah “Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui Penyampaian Layanan yang Efektif, Transformasi Inovatif, dan Lembaga yang Bertanggung Jawab”.

Selain menghadiri pertemuan utama, Mensos juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial Penduduk Azerbaijan. Keduanya bertukar pengalaman tentang bagaimana penanganan dan pelayanan kepada masyarakat di bawah garis kemiskinan. 

"Azerbaijan memiliki jumlah penduduk sekitar 10 juta. Angka kemiskinannya 3 persen dan pengangguran 5 persen. Negara ini kaya akan minyak. Pelayanan penanggulangan kemiskinan relatif managable. Mereka banyak memiliki program perlindungan sosial seperti jaminan perumahan dan pemberian bantuan-bantuan alat untuk penyandang disabilitas. Kita sama-sama saling belajar mengenai upaya perlindungan sosial ini," kata Mensos. 

Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Edi Suharto mengatakan dalam pertemuan itu Kementerian Sosial mendapat kesempatan untuk memaparkan tentang inovasi pelayanan yang telah dilakukan Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual (BBRSPDI) "Kartini", Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Balai ini telah berhasil dalam memberikan pelayanan rehabilitasi sosial melalui penjangkauan terhadap penyandang disabilitas intelektual.

"Kalau dulu penyandang disabilitas yang harus ke balai, maka saat ini kami yang melakukan jemput bola menjangkau mereka. Mereka juga tidak diharuskan tinggal di balai, namun tetap berada di lingkungan tempat tinggal semula," tutur Dirjen. 

Atas peran tersebut, lanjut Edi, BBRSPDI "Kartini" meraih penghargaan TOP 40 Inovasi Pelayanan Publik 2018 yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penghargaan diberikan atas Pelayanan Penjangkauan (Outreaching) Melayani Penyandang Disabilitas di Lingkungan Masyarakat. 

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial RI 

Sonny W. Manalu