Komisi VIII DPR RI Apresiasi Langkah Cepat Kemensos Tangani Bencana
JAKARTA (14 Januari 2020) - Memulai Masa
Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 Komisi VIII DPR RI langsung menggelar
rapat kerja gabungan dengan Menteri Sosial dan Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB).
Rapat membahas penanganan dan penanggulangan
bencana yang akhir-akhir ini terjadi terutama di Jabodetabek dan Banten, maupun
juga tindak lanjut penanganan bencana yang terjadi di daerah lain.
Raker dipimpin oleh Ketua Komisi VIII Yandri
Susanto, dihadiri semua Wakil Ketua Komisi dan sebagian besar anggota. Rapat
berjalan dinamis dengan banyak respon pertanyaan, masukan, dan apresiasi
terhadap langkah-langkah penangan bencana yang dilakukan Kemensos.
Suara anggota dewan sebagian besar menyoroti
tentang luasnya spektrum dan pihak-pihak terkait dalam penanganan bencana.
Sehingga meskipun Kementerian Sosial dan BNPB sudah bekerja maksimal namun
secara umum, dampak bencana masih cukup luas.
“Saya bergembira, anggota dewan memberikan apresiasi
kepada kerja Kemensos. Namun, dewan mengingatkan kami agar tetap meningkatkan
kewaspadaan. Dengan sumber daya yang kami miliki, dewan meminta kami agar tetap
bersiaga terhadap kemungkinan terjadinya eskalasi bencana sejalan dengan masih
tingginya curah hujan ke depan,” kata Mensos dalam Rapat Kerja Gabungan Komisi VIII
dengan Menteri Sosial dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana, di Gedung DPR
RI, di Jakarta, Selasa (14/01/2020).
Sejauh ini, Kemensos telah melaksanakan
sejumlah langkah antisipasi pasca bencana. “Kami
langsung berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan memobilisasi Tagana di wilayah
terdampak banjir tentang aktivitas penanganan dan mengamati situasi terkini,”
katanya.
Pengerahan Tagana dan Tim Kawasan Siaga
Bencana (KSB) bertujuan untuk melakukan pendataan korban, evakuasi korban ke
tempat aman khususnya kepada kelompok rentan yang terdiri atas lansia,
anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok khusus lainnya.
“Kemudian juga melakukan pendistribusian logistik
untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam. Kami punya stok di Gudang
Pusat Kemensos RI dan Gudang Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten,” kata
Mensos.
Kemensos juga melakukan pelayanan dapur umum
lapangan dan layanan dukungan psikososial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
penyintas yang berada di lokasi pengungsian.
Mensos juga mengapresiasi, perhatian anggota
dewan yang mengkhawatirkan keterbatasan anggaran kebencanaan dihadapkan pada
curah hujan yang masih tinggi hingga Februari sesuai prakiraan BMKG.
“Memang anggaran kebencanaan kami tidak terlalu
banyak yakni Rp270 miliar. Tapi kami bekerja tidak dengan melihat keterbatasan
anggaran. Dengan anggaran yang ada kami coba untuk mengoptimalkan. Tentu bila
ada perhatian anggota dewan, untuk meningkatkan anggaran, kami sangat
mengapresiasi,” kata Mensos.
Kepada angota dewan, Mensos menyatakan,
anggaran di Direktorat Bencana Alam sebesar Rp270 miliar itu hampir separuhnya
untuk tali asih Tagana. “Jumlah personel Tagana kita sekitar hampir 40.000
orang. Kalau nilai tali asih sekitar senilai Rp50.000 untuk separuh anggota
saja, sudah Rp 1 miliar,” katanya.
Belum lagi untuk penyediaan logistik bencana.
“Jadi memang terus terang tidak ideal. Jadi kita kan
harus lebih memfokuskan yang mana kesiapsiagaan logistik atau menambah tali
asih Tagana. Kami di lapangan memang kelihatannya jauh dari ideal. Tidak
terlalu banyak fleksibilitas di penganggaran yang kami miliki,” kata
Mensos.
Mensos juga menyinggung keberadaan Posko
Induk Penanggulangan Bencana di Gedung Cawang Kencana, Jakarta Timur. Menurut
Mensos, pendirian posko ini untuk meningkatkan efektifitas penyaluran bantuan,
khususnya bantuan logistik kepada masyarakat terdampak bencana.
"Selain logistik, posko juga menyediakan
berbagai layanan masyarakat terdampak bencana," kata
Mensos. Layanan yang dimaksud adalah Layanan Dukungan Psikososial (LDP), mobil dapur umum lapangan, motor, truk pengangkut bantuan, pusat koordinasi,
pusat media, layanan penyandang disabilitas, cuci gratis, dan sebagainya.
Posko ini merupakan pusat komando, pusat komunikasi, dan gudang logistik.
"Posko ini juga merupakan bentuk sinergi dari semua unsur di Kementerian
Sosial, dan kerja sama dengan semua elemen masyarakat. Dari masyarakat dan
dunia usaha sudah menitipkan berbagai bantuan untuk kami distribusikan ke
titik-titik kawasan terdampak bencana," kata Mensos.
Sinergitas dengan masyarakat, merupakan salah
satu pilihan Kemensos untuk meningkatkan efektiftas penanganan bencana.
Biro Hubungan
Masyarakat
Kementerian Sosial RI