Komisi VIII DPR RI Pastikan Realisasi PKH Tepat Sasaran
SURAKARTA (19 November 2020) - Komisi VIII DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota
Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Dalam pengecekan langsung ke lapangan, wakil
rakyat menyimpulkan penyaluran bansos Program Keluarga Harapan (PKH), berjalan
tepat waktu dan tepat sasaran.
"Alhamdulillah. Dari
laporan KPM, tidak ada masalah.
Penyaluran bansos PKH berjalan tepat waktu dan tepat sasaran, " kata Ketua
Tim Kunker Spesifik Komisi VIII DPR RI Samsu Niang, dalam sambutannya di
Pendopo Kantor Walikota Surakarta (19/11).
Dalam kesempatan itu, anggota Komisi VIII DPR RI berharap agar
pemerintah secepatnya mengembalikan penyaluran PKH dari pertriwulan menjadi
perbulan. Karena kalau 3 bulan baru menerima uang, kata Samsu,
terlalu lama. Ia merasa kasihan KPM tidak ada uang dan akhirnya rentenir
bisa masuk untuk meminjamkan uang ke KPM PKH.
"Bunganya mencapai 25% dengan iming-iming bisa dibayar setelah
bantuan tersebut cair. "Dan ini akan kita sampaikan di saat raker
nanti," katanya.
Di bagian lain sambutannya, Samsu
juga menyatakan dukungannnya terhadap
komitmen Menteri Sosial Juliari P. Batubara agar data penerima bantuan sosial
dikaji ulang. Sehingga tidak ada penerima bantuan yang sama dari tahun ke
tahun.
"Jangan sampai penerima bantuan orangnya itu-itu saja,"
katanya. Untuk itu, penting pula memastikan terus mendorong peserta PKH
Graduasi. "Saya juga berpesan agar para pendamping memastikan dalam proses
pencairan bantuan mematuhi protokol kesehatan," katanya.
Pada kesempatan yang sama,
Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI Rachmat Koesnadi
mengatakan, untuk Provinsi Jawa Tengah, penyaluran bansos PKH tahun anggaran
2020 total mencapai sebanyak Rp5,2 triliun bagi 1.572.687 KPM. Sedangkan Kota Surakarta telah
disalurkan bansos PKH sebanyak Rp59,4 miliar bagi 17.697 KPM.
"Untuk target graduasi bagi 1 juta KPM PKH secara nasional, pada
bulan Oktober telah mencapai 839.731 KPM atau 83,97%," katanya. Provinsi Jawa
Tengah tercatat telah menggraduasi sebanyak 188.143 KPM atau 11,96 %
dari total KPM. Dan Kota Surakarta menggraduasi 2.446 KPM atau 13,8%.
Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Sosial RI