Komisi VIII Pahami Pagu Anggaran Kemensos TA 2022 Sebesar Rp78 T
Diyakini
efektif kurangi kemiskinan, legislator apresiasi program Rumah Sejahtera
Terpadu
BOGOR (3 September 2022) - Komisi VIII DPR RI menyatakan dapat
memahami pagu anggaran Kementerian Sosial sebesarTA 2022 sebesar Rp78,179
triliun. Legislator juga mendukung kebijakan Kementerian Sosial dalam
penambahan anggaran sebesar Rp9,081 triliun.
Pernyataan tersebut merupakan bagian
dari butir-butir kesimpulan dalam Rapat Kerja (Raker);Komisi VIII DPR RI dengan
Menteri Sosial Tri Rismaharini dan jajaran. Raker mengambil agenda
"Pembahasan RKA K/L Tahun 2023."
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII
Ashabul Kahfi didampingi para wakil ketua dan anggota yang hadir baik secara
luring maupun daring. Hadir juga mendampingi Mensos, Sekretaris Jenderal,
Direktur Jenderal dan jajaran direktur serta pejabat terkait di Kementerian Sosial.
Dalam paparannya, Mensos menyampaikan
bahwa dengan anggaran TA 2022 sebesar Rp78,304 triliun, telah terealisasi
sebesar Rp55,055 triliun (70,31%) per 31 Agustus 2022. "Realisasi terbesar
pada pos belanja bantuan sosial yakni dengan pagu Rp74,234 triliun telah
terealisasi sebesar Rp53,305 triliun (71,81%)," kata Mensos.
Selama pelaksanaan anggaran tahun 2022,
Kemensos telah optimalisasi atau penguatan beberapa program dan kegiatan yang
menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. "Untuk itu, Kemensos telah melakukan realokasi Pagu 2022 sebesar
Rp264,555 miliar," katanya.
Ada delapan kegiatan yang menjadi
sasaran optimalisasi, di antaranya pelaksanaan Rumah' Sejahtera Terpadu (RST)
sebanyak 5.900 KPM dengan indeks Rp20 juta/KPM dengan total anggaran Rp118
miliar. Kemudian dan buffestock bencana, perawatan taman makam pahlawan, tali
asih TKSK, pelatihan hypnotherapi dan sebagainya.
Realokasi dilakukan terhadap kegiatan
perjalanan dinas, paket meeting/konsinyering untuk
menambah target program prioritas
Kementerian Sosial TA 2022.
Dalam kesempatan tersebut, Mensos juga
menyampaikan usulan penambahan anggaran. Tambahan anggaran meliputi program
Atensi Anak Yatim Piatu untuk 946.863 orang dengan nilai Rp200 ribu/anak
(selama 3 bulan) dengan nilai total Rp568,117 miliar.
Tambahan anggaran lainnya untuk program
permakanan bagi lansia, permakanan bagi disabilitas,
dan alat bantu aksesibilitas.
Kemudian disiapkan juga program RST
sebanyak 10.000 KPM dan Pahlawan Ekonomi Nusantara untuk sebanyak 10.000 KPM.
Total usulan tambahan sebenar Rp2,097 triliun.
Di hadapan wakil rakyat, Mensos juga
menjelaskan kebijakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM.
"Kemensos menyalurkan BLT BBM kepada 20,65 juta keluarga dengan anggaran
sebesar Rp12,96 triliun," kata Mensos.
Suasana Raker berlangsung lancar dan
konstruktif. Secara umum legislator menyampaikan apresiasi atas terobosan yang
dilakukan Mensos. Bahkan hampir semua perwakilan fraksi menyatakan dukungan
terhadap program kemensos.
Dukungan mengalir terutama pada program
yang masuk sebagai usulan tambahan anggaran. Anggota Fraksi Golkar daerah
pemilihan Jambi Hasan Basri, anggota Fraksi Gerindra Hasbi, anggota Fraksi PDIP
MY Esti, anggota Fraksi Demokrat Achmad, dan anggota Fraksi PKS Bukhori Yusuf
mendukung program RAT yang dicanangkan Mensos.
Mereka melihat RST merupakan gagasan
yang komprehensif mempercepat penangan kemiskinan. "Masyarakat di dapil
saya banyak yang menangis dapat bantuan ini. Selain itu, RST tidak hanya
memperbaiki rumah tidak layak huni namun juga memberikan penguatan
kewirausahaan, " kata Hasan Basri
Dengan alasan tersebut, legislator
memberikan dukungan lebih luas kepada Mensos untuk memperkuat program RST.
Untuk TA 2023, Komisi VIII sepakat mendukung program RST diperluas mencapai 100
unit RST.
Oleh karena itu, dalam kesimpulan rapat,
Komisi VIII menuangkan sejumlah dukungan kepada program Kemensos termasuk
program untuk TA 2023. Komisi VIII mendukung penambahan anggaran Kemensos TA
2023 sebesar Rp9,081triliun.
Dalam kesimpulan rapat, dinyatakan
Komisi VIII memahami usulan penambahan anggaran sebesar Rp12,96 triliun untuk
penyaluran bantuan langsung tunai BBM. Komisi VIII memperkuat persetujuan
realokasi anggaran tahun 2002 sebesar Rp78,304 triliun; Komisi VIII menyetujui
usulan tambahan anggaran sebesar Rp8,607 trliiun untuk ATENSI anak yatim,
permakanan lanjut usia, permakanan disabilitas,
alat bantu aksesibilitas RST; pahlawan ekonomi Nusantara; dan pengganti
anggaran program sembako yang terpakai untuk BLT minyak goreng.
Selanjutnya Komisi VIII meminta Mensos
menindaklanjuti pandangan dan pendapat pimpinan Komisi VIII terkait memastikan
BLT BBM dilakukan secara tepat sasaran dan tidak menimbulkan gejolak serta
meminta perbaikan DTKS secara terus-menerus dan melibatkan semua pihak.