Lugas dan Solutif, Legislator Komisi VIII Kagumi Gaya Dialog Mensos Urai Kerumitan Distribusi Bansos
PEKANBARU (01 September 2021) - Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad
mengapresiasi cara-cara Menteri Sosial Tri Rismaharini mengakselerasi
penyaluran bantuan sosial. Memilih gaya dialog yang lugas, Mensos menyelesaikan
kerumitan distribusi bansos "on the spot".
Model
dialog "on the spot" atau menggelar rembug bareng dengan semua pihak
yang terkait, menurut Achmad, membuat masalah bisa diselesaikan saat itu juga.
Apalagi Mensos Risma bisa mengambil keputusan dengan cepat dan tegas.
"Saya
ucapkan terima kasih kepada Ibu Mensos. Pertemuan seperti ini cepat bisa
mengambil solusi. Data-data bisa langsung dibuka dan dianalisa di sini.
Pertemuan dihadiri oleh pihak-pihak terkait sehingga bisa clean and clear ," kata Achmad usai
pertemuan membahas akselerasi penyaluran bansos di Kota Pekanbaru (31/08).
Hadir
dalam pertemuan itu anggota Komisi VIII DPR RI DR. Achmad, Wakil Ketua DPRD
Provinsi Riau Syafaruddin Poti, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos, Dirjen
Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, dan Staf Khusus Menteri Sosial.
Sebagai
salah satu pihak yang terlibat langsung dalam pertemuan tersebut, Achmad tidak melihat ada nada kemarahan pada
diri Mensos selama memimpin pertemuan. Ia melihatnya sebagai sikap tegas dan
cepat mengambil keputusan.
"Dari
pendapat yang disampaikan berbagai pihak, salah satu kendala utama dalam
penyaluran bansos di Provinsi Riau adalah tantangan geografis. Dan Bu Risma
tidak terlalu lama menemukan solusi dan membuat keputusan," kata anggota
Fraksi Demokrat tersebut.
Topografi
wilayah yang banyak terdapat sungai dan melintasi laut, katanya, membuat
penyaluran bansos tidak secepat yang diharapkan. "Nah bu Risma tadi
langsung memutuskan untuk menyalurkan sekaligus dalam enam bulan. Untuk itu
beliau langsung menyanggupi untuk menerbitkan permensos. Ini keputusan cepat
dan solutif," kata Achmad.
Dalam
pertemuan tersebut, Mensos memang memberikan pandangan senada. Mensos
menyatakan, faktor biaya dan kondisi alam yang sulit, membuat KPM di kawasan 3T
terlambat menerima bansos. "Jangan-jangan itu juga yang menjadi penyebab
besarnya bansos yang tidak tersalurkan," katanya
Kesimpulan
tersebut didapat setelah mendengarkan penjelasan hadirin, yakni pemerintah
daerah, bank Himbara, pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Riau, dan
anggota DPRD yang turut hadir.
Saat
mengecek kendala penyaluran bantuan, beberapa pendamping PKH menyatakan
penyaluran bantuan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ditempuh dengan menumpang
perahu kecil menyusuri sungai atau menyeberangi laut. Biaya yang dikeluarkan
untuk keperluan itu, berkisar antara Rp200-600 ribu.
"Bantuannya
saja Rp200 ribu. Ongkosnya sampai Rp200-600 ribu. Sudah gitu taruhan nyawa. Ya
untuk apa Pak. Saya akan siapkan peraturan khusus supaya mereka bisa menerima
bantuan," kata Mensos dalam pertemuan di Hotel Aryaduta Pekanbaru
tersebut.
Namun
demikian, ia akan melakukan asesmen lebih dahulu untuk memastikan pendekatan
apa yang paling tepat agar penerima manfaat di kawasan 3T bisa mendapatkan
haknya.
Biro
Hubungan Masyarakat
Kementerian
Sosial RI