English
Bahasa
Mensos Hadiri Raker, Komisi VIII DPR RI Minta Tingkatkan Akurasi Data DTKS
JAKARTA (19 Maret 2024) - Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama Menteri Sosial
dengan agenda "Evaluasi APBN Tahun 2023 dan Isu-isu Aktual"
Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024.
“Kami pastikan bantuan sosial yang diberikan pada
Penerima Manfaat (PM) itu berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
(DTKS),“ ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini di Gedung Parlemen, Jakarta,
Selasa (19/3/2024).
Rapat Kerja tersebut dipimpin langsung oleh Ketua
Komisi VIII DPR RI Dr. H. Ashabul Kahfi dan dihadiri para anggota Komisi VIII
dengan beberapa kesimpulan, di antaranya agar memahami realisasi anggaran
Kementerian Sosial RI TA 2023 sebesar Rp85.530.010.687.985.
“Kami meminta kepada Menteri Sosial RI agar
menindaklanjuti pandangan dan pendapat Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI
dengan memastikan penyaluran bantuan sosial agar dapat dilakukan secara tepat
waktu, tepat nilai, tepat jumlah dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang
berlaku,” kata Ashabul Kahfi.
Komisi VIII DPR RI menindaklanjuti terkait
perubahan status kepegawaian yang berasal dari pilar-pilar sosial untuk
direkrut menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan tetap
memperhatikan aturan Kementerian PAN dan RB.
Selain itu, juga agar memperkuat peran Kemensos
dalam penanggulangan bencana dengan menambah logistik, lumbung sosial, dan
melakukan pendampingan psikososial serta melakukan pemberdayaan ekonomi.
“Termasuk, untuk memperbaiki akurasi DTKS agar
benar-benar valid sebagai dasar penyaluran bantuan sosial,” tandas Ashabul
Kahfi.