Mensos Minta Pemda Penuhi Kekurangan Data Penerima Bansos Tunai

JAKARTA (8 Mei 2020) - Menteri Sosial Juliari P. Batubara terus mendorong upaya nyata dari pemerintah daerah untuk secepatnya memenuhi kebutuhan data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST). Dari target 9 juta kepala keluarga (KK), Kementerian Sosial baru menerima sekitar 7,8 juta KK.

“Dari target 9 juta KK, hari ini kami belum mendapat 100 persen. Data baru yang kami terima ada 7,8 juta KK. Masih ada daerah yang belum mengirimkan data. Kami sudah minta untuk dikirim kekurangannya yang 1,2 juta KK,” kata Mensos di Jakarta, hari ini (08/05).

Mensos terus menyerukan permintaannya tersebut, terutama terkait dengan keharusan untuk mengejar tenggat distribusi sebelum Hari Raya Idul Fitri, sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo. “Perintah Presiden agar penyaluran bansos tunai dan sembako selesai sebelum Idul Fitri,” kata Mensos lagi.

Persoalan data penerima bansos, tidak bisa dilepaskan dari peran daerah. Salah satu alasannya karena daerah yang paling memahami kondisi warganya yang terdampak pandemi COVID-19. Kemensos sudah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan data.

Sebelum distribusi bantuan dilakukan, Mensos sudah menggelar pertemuan melalui video conference dengan pimpinan daerah, apakah gubernur, wali kota, dan juga bupati secara maraton selama dua hari. Melalui koomunikasi tersebut, Kemensos pada intinya memberikan keleluasaan kepada pemda untuk mengusulkan penerima bantuan sosial.

Pemda dipersilakan menyalurkan bansos kepada penerima di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Kementerian Sosial.

“Jadi sebenarnya prosedurnya tidak sulit. Tidak benar kalau dikatakan prosesnya njllimet (rumit). Kami tidak “mengunci” daftar penerima bansos hanya dari DTKS kami. Karena kami memahami yang menjadi kebutuhan daerah,” kata Mensos.

Kemensos sudah memberikan kemudahan kepada kepala daerah, untuk menggunakan data warga miskin pada DTKS yang belum mendapatkan bantuan baik dari Desil 2, Desil 3, Desil 4 dan non desil.

“DTKS kami hanya jadi referensi. Tidak harus menjadikan DTKS sebagai satu-satunya data untuk penerima bansos tunai. Kami berharap pemkab dan pemkot datanya akurat sehingga bansos tepat sasaran,” kata Mensos.

Mensos menyatakan, penyaluran BST kini sedang berjalan sejumlah 1,8 juta KK melalui Kantor Pos. Adapun distribusi melalui Bank-Bank Himbara dengan mekanisme transfer sebesar 785.000 KK. Sehingga total disrtribusi BST bisa disalurkan untuk 2,6 juta KK per 9 Mei 2020 besok.

“Distribusi melalui transfer bank untuk penerima bansos yang memiliki nomer rekening. Adapun yang tidak memiliki rekening, dibayarkan di Kantor Pos, dengan mendapatkan undangan lebih dulu,” katanya.

Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Sosial RI