Mensos: Optimalkan Peran Bansos PKH dan BPNT
JAKARTA (11 Februari 2020)
- Menteri Sosial Juliari P. Batubara memastikan jajaran Kementerian Sosial
terus meningkatkan upaya percepatan penurunan kemiskinan. Khususnya terkait
arahan Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada pleno Tim Nasional Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan (TNP2K), hari ini.
Dalam Rapat Pleno
TNP2K Wapres menekankan kembali target RPJMN 2020–2024 dalam menurunkan
tingkat kemiskinan antara 7% (moderat) hingga 6,5% (optimistis) akhir tahun
2024.
Mensos Juliari
menyatakan, Kementerian Sosial siap menindaklanjuti hasil Rakor TNP2K
dalam mencapai target penurunan angka kemiskinan.
"Selain
melalui bantuan sosial yang sudah berjalan, Kemensos juga meningkatkan kualitas
bantuan. Kami juga mendorong graduasi para penerima manfaat agar mereka
mandiri. Tidak kalah penting, Kemensos juga meningkatkan kualitas data penerima
bansos, dengan meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan kementerian dan
lembaga terkait,” kata Mensos Juliari di Jakarta, Selasa (11/02/2020).
Dalam rilis TNP2K, Wapres meminta menteri terkait termasuk Menteri Sosial berkoordinasi dan
memastikan perbaikan sistem perlindungan sosial agar lebih dapat mengatasi
permasalahan kesejahteraan pada setiap tahapan kehidupan.
Wapres juga meminta
program-program perlindungan sosial menjangkau setiap kelompok miskin dan
rentan, dan program diimplementasikan secara efektif.
Arahan Wapres ini
sejalan dengan paradigma pembangunan inklusif dalam pembangunan
kesejahteraan sosial yang dikembangkan Kemensos. Paradigma inklusif diakomodasi
Kemensos dalam tagline baru #KemensosHADIR. Dimana “I” adalah ‘inklusif’
berarti dalam bekerja selalu melibatkan semua stakeholders.
“Kami terus
memperkuat program bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang tahun ini
menjangkau 10 juta keluarga. Kemudian Kemensos juga mulai mentransformasikan
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menjadi Program Sembako. Dimana indeks dan
komponen Program Sembako ditambah,” kata Mensos Juliari.
Akhir Januari,
Mensos Juliari meresmikan transformasi bansos dari BPNT kepada Program Sembako
dimana indeks dari Rp110.000/KPM/bulan menjadi Rp150.000/KPM/bulan.
Selain itu komponen bahan pangan juga diperbanyak, dari beras dan telur pada
skema BPNT, kini ditambah pilihannya dengan ayam, daging dan
kacang-kacangan.
“Adanya tambahan
Rp40.000 per bulan itu kami rekomendasikan untuk membeli daging, ikan, ayam,
dan kacang-kacangan,” kata Mensos.
Penambahan
komoditas selain beras dan/atau telur untuk memperhatikan gizi bagi masyarakat.
Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Dirjen PFM), Andi ZA Dulung
menyampaikan, kenaikan indeks bantuan dan penambahan jenis bahan pangan
tersebut diharapkan pengeluaran KPM dapat ditekan dan mereka menjadi lebih
mandiri.
“Kenaikan (indeks
bantuan) ini selain bertujuan untuk menekan pengeluaran mereka (KPM), tujuan
lainnya adalah untuk membentuk mereka menjadi lebih mandiri," kata Dirjen
PFM.
Program BPNT yang
akan bertransformasi menjadi Program Sembako memberikan kontribusi pada
penurunan persentase penduduk miskin dan ketimpangan pengeluaran penduduk di
Indonesia.
Menurut Badan Pusat
Statistik (BPS), persentase penduduk miskin pada September 2019 sebesar 9,22
persen, angka tersebut menurun 0,19 persen jika dibandingkan pada bulan Maret
2019 yang sebesar 9,41 persen.
Biro
Hubungan Masyarakat
Kementerian
Sosial RI