Mensos Risma Tunjukkan Inovasi Penyandang Disabilitas Indonesia kepada Delegasi Negara HLIGM-FRPD
BOGOR
(21 Oktober 2022) - Beberapa delegasi negara pada Pertemuan
Tingkat Tinggi Asia-Pasifik untuk Penyandang Disabilitas atau disebut
High-level Intergovernmental Meeting on the Final Review of the Asian and the Pacific Decade of Persons with Disabilities (HLIGM-FRPD) tiba di Sentra Terpadu "Inten Soeweno" di Cibinong, Bogor, dengan disambut alunan musik angklung. Merdunya alat musik khas Sunda
ini dimainkan oleh para penyandang disabilitas berbakat.
Rona
gembira terpancar dari wajah para delegasi, seraya membidik momen mengagumkan
ini dengan smartphone masing-masing.
Selepas
penyambutan, para delegasi diajak Menteri Sosial Tri Rismaharini melihat hasil
karya para penyandang disabilitas, sekaligus inovasi Kementerian Sosial berupa
alat bantu dan produk wirausaha.
"Jadi, ini hari terakhir acara dengan UNESCAP. Di hari terahir ini, kami menunjukkan
beberapa karya teman-teman disabilitas yang ada di Indonesia. Salah satunya
peralatan (alat bantu) aksesibilitas," kata Mensos.
Di
pameran ini, inovasi alat bantu Kementerian Sosial terdiri dari tongkat
adaptif, sensor air, kursi roda elektrik, kursi roda adaptif dan motor roda
tiga. Alat bantu ini dirakit oleh penyandang disabilitas dan didesain sesuai
kebutuhan para penyandang disabilitas.
Alat
bantu aksesibilitas ini, sambung Mensos, didesain untuk membantu para
disabilitas agar bisa mandiri secara ekonomi, maupun mandiri dalam aktivitas
sehari-hari.
"Jadi, kursi roda adaptif untuk Cerebral Palsy itu berawal dari saya bermimpi bahwa
pasti ada cara untuk bagaimana mereka bisa berdiri dan mereka bisa melakukan
aktivitas seperti non-disabilitas," jelas Mensos.
Alat
bantu ini juga sempat dicoba oleh Undrakhbayar Chuluundavaa, salah satu
delegasi dari pemerintah Mongolia. "Terima kasih banyak sudah memperbolehkan
saya mencoba kursi roda ini. Di Mongolia juga sedang berusaha mengembangkan
teknologi seperti ini. Kursi roda disana masih belum sampai pada tahap seperti
di Indonesia ini," Katanya.
Kemudian,
Mensos juga menekankan dua hal yang diperlukan penyandang disabilitas, yang
pertama adalah alat bantu aksesibilitas. Kedua, pemberdayaan agar mereka bisa
mandiri, tidak menggantungkan hidupnya kepada siapapun. Dua pendekatannya,
yaitu pendekatan teknologi dan entrepreneurship.
"Seperti
Gading, kita bantu dia alat motor roda tiga agar dia bisa berjualan. Kalau dulu, dia jualan pakai sepeda, dia hanya dapat Rp300 ribu sehari. Sekarang, dia bisa
sampai Rp1 juta lebih per hari. Jadi, ini ada kenaikan penghasilan dengan alat
bantu," tutur Mensos.
Selain
alat bantu, Mensos juga akan memperkaya mereka dengan kemampuan memasarkan
produk hasil karya mereka. Mensos juga telah membangun wadah untuk memasarkan
produk-produk mereka melalui Sentra Kreasi ATENSI yang ada di 31 Sentra Rehabilitasi Sosial milik Kementerian Sosial.
31
Sentra/Sentra Terpadu ini juga memberikan layanan di kepada seluruh kluster
penyandang disabilitas. Kemensos juga akan melakukan maping keahlian para
penyandang disabilitas untuk mengasah potensinya.
Di
sisi lain, Mensos juga masih memproses hak paten dari alat bantu karya
penyandang disabilitas ini. Hak paten ini
untuk memberikan perlindungan hukum atas setiap karya intelektual di
bidang teknologi sehingga terjamin hak kepemilikannya.
Pameran
hasil karya para penyandang disabilitas ini mendapat apresiasi dari para
delegasi negara Asia Pasifik yang
diundang. Hal ini disampaikan oleh Monthian Buntan, Delegasi dari Thailand.
"Saya
kira tongkat adaptif ini adalah perkembangan yang sangat bagus karena memiliki
berbagai fitur. Ada fitur untuk sensor air, api, dan rintangan. Saya akan
berusaha mendorong untuk melakukan perkembangan sensornya, ukurannya, dan juga
beratnya sehingga bisa lebih ringan lagi dan bisa terhubung ke
smartphone," katanya.
Monthian
juga memberi masukan bahwa penyandang disabilitas netra pasti ingin yang lebih
ringan, kuat, tipis dan kecil sehingga sangat bagus untuk aksesoris pendukung
sama seperti jam dan membuatnya terlihat menarik.
Di
kesempatan ini Mensos menunjukkan bahwa Indonesia sudah berupaya memenuhi
hak-hak penyandang disabilitas walau belum sempurna. Indonesia akan terus
bergerak untuk bisa mendampingi para penyandang disabilitas agar bisa berdaya.
JAKARTA (21 Oktober 2022) -- Pertemuan tingkat tinggi antar pemerintah tentang disabilitas se-Asia-Pasifik atau High-level Intergovermental Meeting on The Final Review of The Asian and Pasific Decade of Persons with Disabilities (HLIGM APDPD) ditutup dengan lahirnya Jakarta Declaration yang menandai dimulainya dekade ke empat dari dasawarsa penyandang disabilitas di kawasan Asia Pasifik.
Deklarasi Jakarta diharapkan mampu menegaskan kembali komitmen pemerintah negara Asia Pasifik dalam mewujudkam Strategy Incheon yang diinisiasi sepuluh tahun lalu.
"Hari ini, hari terakhir dan sudah ditutup untuk pertemuan tingkat tinggi antar pemerintah di Asia Pasifik dan kita membuat Deklarasi Jakarta untuk tindak lanjut 2023-2032, yang akan ditindaklanjuti oleh para anggota, diakselerasi dan dilaksanakan," kata Mensos dalam keterangannya pasca menutup kegiatan yang berlangsung tiga hari itu.
Deklarasi Jakarta memuat enam resolusi sebagai komitmen pemerintah di negara Asia Pasifik dalam pembangunan yang inklusif disabilitas. Salah satu isu prioritas adalah penyelarasan Konvensi Hak Disabilitas atau Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) pada legislasi tingkat nasional.
Indonesia sendiri telah meratifikasi CRPD melalui UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan pada tahun 2016, UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas lahir sebagai pengganti UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat.
Menurut Risma, harmonisasi legislasi menjadi tantangan paling berat bagi Pemerintah Indonesia karena memiliki pemerintahan pada tiga level yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daera kabupaten/kota.
"Itulah yang PR saya yang paling berat karena kita punya tiga level pemerintahan. Itu tidak mudah pasti, tapi kita harus tetap mencoba," katanya saat diwawancarai oleh wartawan di Jakarta, Jumat (21/10).
Sementara itu, Under-Secretary-General of the United Nations and Executive Secretary of the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), Armida Salsiah Alisjahbana, mengatakan meskipun implementasi dari CRPD telah mengalami kemajuan, namun penyandang disabilitas di wilayah Asia Pasifik menghadapi hambatan yang membatasi partisipasi mereka dalam pendidikan, pekerjaan, pengambilan keputusan, dan banyak aspek kehidupan sehari-hari lainnya.
Untuk itu, Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional era Presidan SBY ini mengajak anggota UNESCAP untuk memperkuat kemitraan baru dengan organisasi penyandang disabilitas, sektor swasta, entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan lainnya menciptakan pendekatan masyarakat yang menyeluruh.
"Dengan janji baru ini (Deklarasi Jakarta), mari kita investasikan sumber daya yang diperlukan untuk memastikan kita mencapai 10 sasaran Strategi Incheon selama dekade baru," katanya saat memberikan pernyataan penutup.
Dalam mengadopsi Deklarasi Jakarta, Armida berharap penyandang disabilitas dapat berpartisipasi aktif dan signifikan dalam semua kebijakan dan program terkait disabilitas, sejalan dengan semangat nothing without us (tak akan berarti tanpa kita).
Adapun, HLIGM APDPD terlaksana atas kerja sama UNESCAP dengan Kementerian Sosial. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid sejak 19 Oktober dan berakhir pada 21 Oktober 2022. Turut hadir pada kegiatan ini, delegasi dari 53 negara anggota, 9 negara asosiasi, negara observer, badan PBB, dan organsisasi masyarakat sipil.
Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Sosial RI