Mensos Tekankan Peran Pemda Cegah Anak Terpapar Terorisme dan Ekstremis Kekerasan
JAKARTA (15 MARET 2023) - Menteri Sosial
Tri Rismaharini menekankan peran pemerintah daerah dalam upaya pencegahan
anak-anak terpapar terorisme. Menurut Mensos, upaya pencegahan jauh lebih
penting dari pada penanganan.
“Karena di pencegahan
itu lah, kita bisa menangani anak itu agar tidak tertarik ke tindakan
terorisme,” kata Mensos Risma dalam acara "Rangkaian Training of Trainers
(ToT) tentang Proses Asesmen Psikososial untuk Anak-anak yang Terasosiasi
dengan Kelompok Teroris dan Ekstremis Kekerasan di Indonesia" di Jakarta,
14 Maret 2023.
Pentingnya peran
pemerintah daerah Mensos gambarkan dalam pengalaman saat menjabat sebagai
kepala daerah Wali Kota Surabaya tahun 2010 - 2020.
“Saat itu saya
mendalami terus membentuk tim baik yang menanngani korban maupun pelaku,”
ungkapnya.
Namun tak hanya
pemerintah daerah, lanjutnya, keluarga dan lingkungan masyarakat juga
diharapkan dapat turut serta dalam mengawasi dan mencegah tindakan-tindakan
terorisme dan paham ekstremis kekerasan pada anak-anak.
Mensos juga
menyarankan untuk melibatkan Kementerian Terkait seperti Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan Serta Kementerian Agama melihat fenomena anak terpapar terorisme
dan ekstremis kekerasan dapat terjadi di lingkungan sekolah. Menurutnya, baik
guru maupun orangtua di rumah berpengaruh kuat pada pemikiran dan tindakan
anak-anak.
“Karena di
sekolah-sekolah level pendidikan SMP SMA saat itu (di Surabaya) dimasuki oleh
para alumni kemudian mereka melakukan intervensi (terorisme dan paham ekstremis
kekerasan) mempengaruhi siswa-siswi,” ungkap Mensos.
Berdasarkan
pengalaman Risma sebagai Wali Kota Surabaya, ia juga menutup seluruh aktivitas
sekolah pada hari Sabtu dan Minggu serta melibatkan pihak Kecamatan dan
Kelurahan untuk masuk mendampingi di sekolah-sekolah pada hari Jumat.
Kegiatan ToT
diselenggarakan pada 15 - 17 Maret 2023 oleh the United Nations Office on Drugs
and Crime (UNODC) bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
(BNPT) dan Kementerian Sosial. Adapun kegiatan bertujuan memberikan panduan
komprehensif bagi psikolog dan pekerja sosial dalam melakukan asesmen
psikososial anak yang terasosiasi dengan kelompok teroris dan ekstrimis
kekerasan.
Sejak tahun 2018, the
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) telah bekerja sama dengan
Pemerintah Indonesia untuk menangani masalah anak-anak yang terasosiasi dengan
kelompok teroris dan ekstremis kekerasan. Upaya ini sejalan dengan prioritas di
bawah Pilar 1 Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme
Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme 2020 - 2024 (RAN PE).
Sementara itu, Kementerian Sosial menyediakan layanan rehabilitasi sosial berbasis residensial bagi keluarga dan anak yang terpapar radikalisme dengan tingkat rendah hingga sedang. Layanan mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, terapi psikososial dan mental spiritual, dukungan keluarga, pelatihan vokasional dan/atau pembinaan kewirausahaan, dan dukungan aksesibilitas seperti pendidikan.
Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Sosial