Pertemuan Tingkat Tinggi Antar Pemerintah tentang Penyandang Disabilitas Se-Asia-Pasifik Lahirkan Jakarta Declaration
JAKARTA (21 Oktober 2022) - Pertemuan tingkat tinggi antar pemerintah
tentang disabilitas se-Asia-Pasifik atau High-level Intergovermental Meeting on
The Final Review of The Asian and Pasific Decade of Persons with Disabilities
(HLIGM APDPD) ditutup dengan lahirnya Jakarta Declaration yang menandai
dimulainya dekade ke empat dari dasawarsa penyandang disabilitas di kawasan
Asia Pasifik.
Deklarasi
Jakarta diharapkan mampu menegaskan kembali komitmen pemerintah negara Asia
Pasifik dalam mewujudkam Strategy Incheon yang diinisiasi sepuluh tahun lalu.
"Hari
ini, hari terakhir dan sudah ditutup untuk pertemuan tingkat tinggi antar
pemerintah di Asia Pasifik dan kita membuat Deklarasi Jakarta untuk tindak
lanjut 2023-2032, yang akan ditindaklanjuti oleh para anggota, diakselerasi dan
dilaksanakan," kata Mensos dalam keterangannya pasca menutup kegiatan yang
berlangsung tiga hari itu.
Deklarasi
Jakarta memuat enam resolusi sebagai komitmen pemerintah di negara Asia Pasifik
dalam pembangunan yang inklusif disabilitas. Salah satu isu prioritas adalah
penyelarasan Konvensi Hak Disabilitas atau Convention on the Rights of Persons
with Disabilities (CRPD) pada legislasi tingkat nasional.
Indonesia
sendiri telah meratifikasi CRPD melalui UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan pada tahun
2016, UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas lahir sebagai pengganti UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang
penyandang cacat.
Menurut
Risma, harmonisasi legislasi menjadi tantangan paling berat bagi Pemerintah
Indonesia karena memiliki pemerintahan pada tiga level yakni pemerintah pusat,
pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daera kabupaten/kota.
"Itulah
yang PR saya yang paling berat karena kita punya tiga level pemerintahan. Itu
tidak mudah pasti, tapi kita harus tetap mencoba," katanya saat
diwawancarai oleh wartawan di Jakarta, Jumat (21/10).
Sementara itu, Under-Secretary-General of the United Nations and Executive Secretary of the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), Armida Salsiah Alisjahbana, mengatakan meskipun implementasi dari CRPD telah mengalami kemajuan, namun penyandang disabilitas di wilayah Asia Pasifik menghadapi hambatan yang membatasi partisipasi mereka dalam pendidikan, pekerjaan, pengambilan keputusan, dan banyak aspek kehidupan sehari-hari lainnya.
Untuk itu, Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional era Presidan SBY ini mengajak anggota UNESCAP untuk memperkuat kemitraan baru dengan organisasi penyandang disabilitas, sektor swasta, entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan lainnya menciptakan pendekatan masyarakat yang menyeluruh.
"Dengan
janji baru ini (Deklarasi Jakarta), mari kita investasikan sumber daya yang
diperlukan untuk memastikan kita mencapai 10 sasaran Strategi Incheon selama
dekade baru," katanya saat
memberikan pernyataan penutup.
Dalam
mengadopsi Deklarasi Jakarta, Armida berharap penyandang disabilitas dapat
berpartisipasi aktif dan signifikan dalam semua kebijakan dan program terkait
disabilitas, sejalan dengan semangat nothing without us (tak akan
berarti tanpa kita).
Adapun, HLIGM APDPD terlaksana atas kerja sama UNESCAP dengan Kementerian Sosial. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid sejak 19 Oktober dan berakhir pada 21 Oktober 2022. Turut hadir pada kegiatan ini, delegasi dari 53 negara anggota, 9 negara asosiasi, negara observer, badan PBB, dan organsisasi masyarakat sipil.
Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Sosial RI