Presiden Jokowi Pastikan Penyaluran BLT BBM di Malut Tanpa Kendala
SOFIFI (29 September 2022) -
Presiden Joko Widodo memastikan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan
Bakar Minyak (BBM) untuk masyarakat penerima yang tinggal di kawasan terdepan,
terluar dan tertinggal (3T) tidak terkendala. Hal ini dipastikan Presiden
Jokowi lewat kunjungannya ke tiga wilayah di Provinsi Maluku Utara, yaitu Kota
Ternate, Kabupaten Halmahera Barat, dan ibukota Tidore Kepulauan, Sofifi, Rabu (28/9).
“Gimana ibu-ibu, sudah terima semua bantuannya?”
ucap Presiden bertanya kepada para penerima bantuan asal Sofifi, Kota Tidore
Kepulauan, Maluku Utara, yang duduk berderet di hadapan Presiden.
Pertanyaan itu, lantas, mendapat jawaban serempak
dari para penerima manfaat yang mayoritas merupakan kaum hawa itu, “Sudaaaahhh,
Bapak Presiden,” kata mereka, “Terima kasih bantuannyaaa,” sambung mereka.
Di tempat yang sama, Menteri Sosial Tri
Rismaharini, yang kehadirannya di Maluku Utara diwakili oleh Sekretaris
Jenderal Kemensos Harry Hikmat, mengungkap penyaluran BLT BBM tahap pertama
untuk seluruh penerimanya akan mencapai 100% pada akhir Bulan September.
“Sampai Rabu (28/9), berdasarkan dashboard yang
sudah disiapkan PT. Pos Indonesia, realisasi BLT BBM itu sudah mencapai 96,88%
secara nasional. Jadi, dari total 20,65 juta KPM, itu sudah terealisasi
20.005.508 KPM,” kata Harry.
Adapun, realisasi penyaluran di Maluku Utara
sendiri, telah mencapai angka 77,4%. Sementara, lokasi yang menjadi kunjungan
Presiden di Sofifi, Kota Tidore Kepulauan, diungkap Harry, telah mencapai angka
88,8%.
“Saya kira, tingkat realisasi secara nasional,
termasuk tinggi untuk tahap pertama Bulan September. Insya Allah, akhir
September ini, bisa kita tuntaskan untuk mendekati 100%. Ini baru tahap
pertama, akan ada tahap kedua nanti di Bulan Desember,” ucapnya.
Harry, yang turut mendampingi Presiden pada
kunjungannya di Sofifi, menyatakan bahwa kendala-kendala yang mungkin dihadapi
petugas di lapangan saat menyalurkan bantuan, utamanya di kawasan 3T, terus
dikomunikasikan dengan PT. Pos Indonesia, sebagai pihak penyalur, dan
pemerintah daerah setempat. “Ini dilakukan agar penyaluran di kawasan 3T
optimal sehingga secara nasional, kita bisa menyelesaikan secara tuntas BLT
BBM,” kata Harry.
Pernyataan Harry diamini oleh Deputi Operasional
Vice President untuk Kantor Pos Indonesia Regional VI Makassar Syahrul
Zainuddin di Kantor Pos Sofifi. Berdasarkan pengalaman dari jajarannya yang
menyalurkan BLT BBM di kawasan 3T, terutama Maluku Utara dan sekitarnya, ia
belum mendapati laporan adanya kendala berarti.
Menurutnya, hal utama dalam penyaluran bantuan di
kawasan 3T agar berjalan tanpa kendala ialah penjadwalan yang matang. “Kalau
penyaluran ke kawasan 3T itu, pertama, harus dijadwalkan dengan baik untuk
menjamin bahwa seluruh penerima itu, pada saat kita datang, hadir seluruhnya,
karena tidak mungkin dikunjungi berkali-kali,” terangnya.
Yang kedua, adalah penunjukan petugas. Ia akan
cenderung mengirimkan petugas yang betul-betul menguasai wilayah itu sehingga
penyaluran bisa maksimal. Adapun, hal ketiga, bagi dia, yang tak bisa
terelakkan adalah faktor alam dan jarak tempuh.
“Seringkali, kendala lebih banyak datang dari
faktor alam dan jarak tempuh yang luar biasa. Cuaca dan jarak itu mempengaruhi
transportasi kami menuju lokasi. Ada yang sampai harus menggunakan 3 jenis moda
transportasi sekali tempuh, angkutan udara dulu ke lokasi terdekat, lalu
angkutan darat, sudah itu, lanjut ke lokasi tujuan menggunakan angkutan kapal,
baik itu laut maupun sungai,” paparnya.
Namun, baginya, kendala ada bukan untuk dihindari.
“Kita tetap komitmen untuk menyalurkan ke lokasi itu, langsung ke titik dimana
berkumpulnya penerima. Jadi, kami betul-betul mendekatkan diri kepada penerima
di lokasi terdekat dimana mereka bisa ambil bantuan. Itu yang kita utamakan
untuk kawasan 3T,” katanya penuh penekanan.
Capaian realisasi yang telah diraih oleh Kemensos
bersama PT. Pos ini, diakuinya, atas dukungan dan kerja sama pihak-pihak
terkait, termasuk dukungan pemerintah daerah, sampai aparat penegak hukum.
“Dukungan Pemda selama ini cukup baik. Misalnya, di
tingkat RT/RW, mereka membantu menunjukkan alamat warganya kepada kami.
Kemudian, di tingkat Lurah/Camat, mereka menginstruksikan kepada warganya bahwa
PT. Pos akan menyalurkan bantuan. Begitu pun, dengan Bupati/Walikota, mereka
membantu memperlancar jalannya penyaluran,” pungkasnya.
Biro Hubungan Masyrakat
Kementerian Sosial RI