Respon Cepat Kemensos RI Melalui UPT Terhadap Anak dengan Kelainan Tulang Paha
SUKABUMI (20 Maret 2021) – Menteri Sosial RI Tri Rismaharini memerintahkan seluruh jajarannya untuk merespon cepat kasus melalui 41 Unit Pelaksana Tugas (UPT) baik balai maupun loka di seluruh Indonesia.
Seperti yang dilakukan oleh Tim Balai “Phala Martha” mendampingi Tim Balai Prof Dr Soeharso Surakarta merespon cepat anak dengan tulang paha kiri tidak terbentuk sempurna.
Hasil asesmen fisik tim dan rontgen rumah sakit, Balai Soeharso terhadap Muklis Abdul Holik atau Adul, 11 tahun, siswa SDN 10 Cibadak yang tinggal di RT 05 RW 01, Kp Cikiwul Tonggoh, Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, sebagai berikut:
Pertama, ada kelainan yang diderita sejak anak lahir, dimana tulang paha kiri tidak terbentuk dengan sempurna. Kedua, otot betis kiri memendek yang mengakibatkan menapak dengan ujung kaki atau jinjit.
Ketiga, paha kanan terbentuk tapi pendek dengan telapak kaki mengarah ke dalam yang mengakibatkan hanya menapak dengan sisi samping.
Adul berjalan dengan posisi kaki seperti di atas, mengakibatkan nyeri walaupun sudah dibantu dengan alat mobilitas, kruk ketiak tetap tidak nyaman. Adul pun lebih nyaman dengan bantuan telapak tangannya.
Tim Balai “Phala Martha” dan Tim Balai Soeharso meng-asesmen fisik ke rumah Adul, termasuk pemeriksaan discrepancy tungkai dan pemeriksaan penunjang berupa rontgen kedua pangkal paha, untuk melihat struktur persendian panggul, keadaan tulang paha, tulang betis dan tulang kaki.
Mengonsultasikan hasil rontgen dengan spesialis orthopedi dan konsultan pediatri untuk rekonstruksi pergelangan kaki kanan dan kiri. Untuk target jangka pendek memperbaiki struktur anatomi telapak kaki kanan dan kiri agar posisi menapak penuh.
Target jangka panjang, yaitu melatih jalan mandiri menggunakan alat bantu, memotivasi orang tua penerima manfaat (PM) untuk proses penanganan yang membutuhkan waktu kurang lebih satu tahun.
Berdasarkan data Kemensos, bahwa keluarga Adul menerima Program Keluarga Harapan (PKH) sejak 2007 hingga sekarang Rp 550 ribu per tiga bulan.
Selain itu, Adul melalui sekolah mendapatkan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Jamkesmas melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Sosial RI