Serius Tingkatkan Akurasi DTKS, Mensos: Apakah Pendamping Berani Mengganti KPM yang Sudah Kelamaan?
JAKARTA (22 November 2020) - Menteri Sosial Juliari P. Batubara
menyatakan keseriusannya memastikan memperkuat akurasi data penyaluran bantuan
sosial (bansos). Mensos Juliari meminta kordinator pendamping Program Keluarga
Harapan (PKH) berani ikut “membersihkan” penerima bansos dalam Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sudah terlalu lama menerima bantuan.
Mensos Juliari mengaku mendapat kritikan
sekaligus masukan, bahwa ada yang 8-10 tahun terus-menerus menerima PKH. Karena
kordinator pendamping PKH adalah petugas lapangan yang berperan penting
memastikan kualitas DTKS, maka Mensos Ari meminta peran nyata mereka.
“Kemudian ada yang mengatakan penerima
PKH itu semuanya tergantung dari Kemensos. Nah, kan tidak begitu. Soal data
penerima bantuan itu kan diproses dari desa/kelurahan termasuk dicek oleh
pendamping PKH. Baru naik secara berjenjang kemudian baru disahkan oleh
Kemensos,” kata Mensos Ari di Jakarta (22/11).
Pesan ini diulang Mensos hari ini,
setelah dalam beberapa waktu sebelumnya disampaikan pada beberapa kesempatan, termasuk
dalam pertemuan dengan pendamping PKH di Pemalang dan Purbalingga, Jumat.
Mensos Ari menyadari peran penting
pendamping PKH sejalan dengan proses berjenjanjang dalam pemutakhiran data di
atas.
Oleh karenanya, Mensos Ari menantang
mereka untuk berani mengganti nama-nama penerima PKH yang sudah terlalu lama
menerima bantuan. Ia meyakni, masih banyak masyarakat yang juga layak menerima
bantuan, namun terhalang karena masih bertahannya nama-nama lama.
Bila hal ini tidak segera diatasi, kata
Mensos, ada rasa keadilan yang tidak terpenuhi. “Apakah pendamping berani
mengganti nama-nama itu? Apa berani? Wah, yang bilang ‘berani’ hanya beberapa
saja. Harus berani ya. Kalau tidak berani ya koordinator PKH yang kita ganti,”
kata Mensos dalam kegiatan Koordinasi Teknis Peningkatan SDM PKH di Kabupaten
Pemalang, Jawa Tengah.
Mensos juga mendengar, antara pendamping
dan penerima manfaat PKH sudah terjalin hubungan erat, sehingga sulit mengganti
nama-nama yang sudah lama menerima bantuan tersebut. “Saya dengat begitu. Harus
berani ya. Karena itu kan tugas mulia. Memperjuangkan mereka yang harusnya
berhak mendapat bantuan, itu tugas mulia,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Mensos Ari
mengapresiasi kinerja pendamping PKH yang selama ini sudah bekerja sangat baik.
Ia menegaskan bahwa pendamping PKH adalah ujung tombak dari PKH, dan pendamping
pula yang mengimplementasikan PKH di lapangan.
“Saya mengajak teman-teman pendamping
PKH yang selama ini sudah berkinerja sangat baik,” kata Ari. Pada kegiatan
tersebut, Mensos juga memberikan penghargaan kepada pendamping yang berprestasi
menghantarkan KPM PKH sehingga banyak yang graduasi.
“Tadi juga kita sudah memberikan
apresiasi penghargaan, saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang
setinggi-tingginya ke seluruh pendamping PKH di Kabupaten Purbalingga,”
ungkapnya.
“Ketika kunjungan daerah, lanjutnya saya
selalu meminta kesempatan untuk berdialog dengan pendamping, karena kalian
adalah ujung tombak dari PKH. Tanpa kalian PKH hanya presentasi saja, kalianlah
yang mengimplementasikan di lapangan,” katanya.
Sementara Dirjen Perlindungan dan
Jaminan Sosial Kemensos RI Pepen Nazaruddin mengatakan bahwa target graduasi
secara nasional adalah satu juta KPM PKH, pada bulan November telah mencapai
979.461 KPM.
Provinsi Jawa Tengah tercatat telah
menggraduasi sebanyak 230.085 KPM, “Kabupaten Purbalingga tercatat menggraduasi
sebanyak 5.390 KPM, sementara Kabupaten Pemalang tercatat menggraduasi sebanyak
6.277 KPM,” katanya.
Biro
Hubungan Masyarakat
Kementerian
Sosial RI