Terdampak Pandemi, Mensos Juliari Ringankan Beban 15 Ponpes dan LKS dengan Bantuan Rp3,8 Miliar
PEMALANG (20 November 2020) - Menteri Sosial Juliari P. Batubara
memastikan berbagai kelompok masyarakat terdampak pandemi yang belum tersentuh
bantuan, segera mendapatkan bantuan.
Hari ini, Mensos Juliari hadir di
Pemalang menyalurkan bantuan sosial sembako untuk 15 lembaga Islam dan pondok
pesantren. Sebanyak 10.000 lembar masker dan 600 botol hand sanitizer di
Kabupaten Pemalang.
Mensos juga menyerahkan bantuan Rp15
Juta kepada 30 anak di Lembaga Kesejahteraan Anak (LKSA) di Pemalang. Total nilai bantuan mencapai
lebih dari Rp3,8 miliar
Dalam sambutannya Mensos menyatakan,
Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan kepada para pembantunya untuk
memastikan tidak ada warga negara yang tidak bisa makan karena pandemi.
"Bantuan ini merupakan bentuk
langkah nyata pemerintah melalui Kementerian Sosial memastikan rakyat terdampak
pandemi mendapatkan bantuan.
Mudah-mudahan bantuan ini meringankan beban dan membantu mengurangi
pengeluaran selama pandemi, " kata Mensos Juliari dalam sambutannya kepada
perwakilan penerima bantuan di Pemalang (20/11).
Hari ini Mensos dan rombongan melakukan
kunjungan ke berbagai kalangan masyarakat di Pemalang, Purbalingga dan Purwokerto. Dalam kunjungan
ini, agenda Mensos adalah menyaksikan
pencairan Bantuan Sosial Tunai (BST),
Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Mensos juga bertemu dan
memberikan arahan kepada para pendamping PKH.
Mensos meminta agar bantuan digunakan
sebaik-baiknya. Terutama untuk memenuhi kebutuhan mendesak dalam mengatasi
dampak pandemi. "Gunakan bantuan
sebaik-baiknya. Jangan untuk membeli
rokok," kata Mensos Juliari.
Ia menambahkan, pada prinsipnya langkah
pemerintah sejalan dengan konstitusi yakni untuk melindungi masyarakat. "Tugas kita ini apakah eksekutif, legislatif,
di pusat atau di daerah adalah untuk memastikan memenuhi kepentingan
masyarakat," katanya.
Jangankan di saat normal, apalagi pada saat pandemi seperti
sekarang. "Karena kita menganut
ajaran negara kesejahteraan, bukan negara
kapitalis," katanya.
Ia meminta masyarakat tidak ragu. Sebab pada dasarnya aparat pemerintah,
anggota DPR dan juga pendamping,
merupakan pelayan masyarakat.
"Pejabat publik apakah menteri,
gubernur, bupati Walikota,
anggota DPR dan juga pendamping,
merupakan pelayan masyarakat. Bukan masyarakat yang melayani kita. Jadi
kita berjuang untuk masyarakat," katanya.
Mensos mengingatkan, menyalurkan bansos juga bukan pekerjaan mudah. Sebab,
setelah Kemensos mengalokasikan kuota bantuan, ternyata daerah tidak bisa menyerap. "Ini semua tergantung dari keaktifan
kepala daerah dalam berkomunikasi dengan Kemensos," kata Mensos Ari.
Biro
Hubungan Masyarakat
Kementerian
Sosial RI