Penulis :
OHH Ditjen Rehsos
Editor :
Annisa YH
Penerjemah :
Dewi Purbaningrum; Karlina Irsalyana
JAKARTA (15 Agustus 2020) - Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, Harry Hikmat menjadi narasumber dalam webinar "Sampah: Berkah di Masa Pandemi COVID-19" Usaha Alternatif Pengelolaan Sampah di masa pandemi COVID-19. Dirinya berbagi pemikiran dan terobosan Kemensos dalam Pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) bagi Pemulung.
Kebijakan ATENSI bagi pemulung berkaitan dengan tren COVID-19 yang hingga kini angkanya masih terus meningkat. Hal itu menyebabkan dampak yang terjadi juga masih terus berlangsung, yaitu masih ada warga terlantar yang butuh penanganan serius.
"Kemensos melakukan terobosan dalam bentuk ATENSI bagi Pemulung sebagai upaya mengurangi resiko dampak pandemi COVID-19 di DKI Jakarta dan Bekasi. Upaya ini dilakukan bekerjasama dengan 12 Lembaga Kesejahteraan Masyarakat (LKS), salah satunya LKS Yayasan Kumala," kata Dirjen Rehsos.
Mulanya, Menteri Sosial RI, Juliari P. Batubara memberi arahan agar ada upaya serius dalam penanganan warga terlantar akibat COVID-19, mulai dari pengemis, gelandangan, pemulung, tuna wisma hingga korban PHK. Jangan sampai ada masyarakat yang kesulitan hidup dan kelaparan.
Kemensos melalui Ditjen Rehsos membuat Program Penanganan Warga Terlantar Akibat COVID-19 (PWTC), salah satunya kelompok yang dominan terdampak adalah pemulung bersama keluarganya. Penanganan ini melalui tiga pendekatan, yaitu berbasis keluarga, berbasis komunitas dan berbasis residensial.
Pada kondisi tersebut, Kemensos memastikan ada tempat penampungan sementara bagi warga terlantar, yaitu penyediaan 5 Gelanggang Olahraga (GOR) bekerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Penamdampingan keluarga di komunitas oleh 12 LKS, dan rehabilitasi sosial lanjutan di 5 Balai Rehabilitasi Sosial UPT Kemensos dan 2 Panti Sosial UPT Pemda DKI Jakarta
Pendekatan berbasis keluarga dan komunitas menjadi strategi utama untuk mencegah pemulung berada di ruang publik. Melalui penyediaan dapur umum mandiri dan berbagai aktivitas rehabilitasi pemberdayaan sosial, Kemensos bekerja sama dengan LKS dan Pemda telah berhasil memberikan penguatan di keluarga dan mencegah/membatasi mereka ke luar saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal ini ditunjukkan semakin sedikit warga terlantar yang "dijemput" Satpol PP ke TPS GOR.
Sejak Maret hingga Agustus 2020 tercatat 6.015 warga terlantar yang telah ditangani Kemensos dan Dinsos bersama sama LKS. Jumlah tersebut terdiri dari 2.836 jiwa di GOR, 2.781 jiwa di komunitas LKS dan 398 jiwa di Balai Rehabilitasi Sosial dan Panti Sosial.
Hasil analisis data warga yang tertangani, mayoritas (sekitar 70 %) adalah pemulung. Oleh karena itu, penanganan lebih lanjut dikembangkan program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) bagi pemulung. Kondisi pemulung pada masa pandemi COVID-19 menunjukkan rawan kelaparan, sulit dapat bantuan sosial (karena umumnya bukan warga KTP dan KK DKI/Bekasi), tinggal di slum area/bantaran tempat pembuangan sampah, cenderung skeptis dan fatalistik, serta tidak berdaya menghadapi resiko pandemi COVID-19.
Pada sisi lain pemulung merupakan pahlawan dalam pengelolaan sampah, petugas kebersihan ilegal, pelaku daur ulang sampah (reuse, reduce dan recycle), katup pengaman pengangguran dan merupakan bagian dari bisnis daur ulang sampah yang menguntungkan.
LKS Kumala bersama LKS lainnya yang merupakan pendiri Bank Sampah juga sebagai mitra Kemensos mengetahui dan merasakan kondisi sulit para pemulung. Bahkan pada kunjungan Dirjen Rehsos ke beberapa komunitas pemulung, salah satu pernyataan yang diingat oleh Dirjen Rehsos.
"Salah satu pemulung pernah mengatakan bahwa jika kami tidak melakukan kegiatan memungut sampah, kami akan mati kelaparan. Ada 2 pilihan, kami mati karena tetap dirumah atau mati karena COVID-19 di luaran sana," kata Dirjen Rehsos. statement tersebut tercetus oleh salah satu pemulung saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan.
Maka Kemensos bersama LKS terus berupaya memberikan ATENSI bagi pemulung, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar (bantuan sembako dan dapur mandiri), memberikan terapi sosial psikologis termasuk edukasi protokol kesehatan dan rapid test kesehatan, memastikan perawatan sosial oleh keluarga terhadap anak-anak, lansia dan disabilitas, memfasilitasi pelatihan keterampilan usaha ekonomi produktif hingga dukungan keluarga lainnya.
Dirjen Rehsos melanjutkan bahwa pengelolaan daur ulang sampah memiliki mekanisme tersendiri. Rantai tersebut yaitu mulai dari pemulung, pelapak, pengepul, supplier, pabrik hingga kembali ke masyarakat dalam bentuk barang yang berguna. "Ini merupakan bisnis proses yang luar biasa, maka mekanisme ini membutuhkan riset mendalam, terutama benefit dari pengelolaan sampah bagi kesejahteraan pemulung," kata Dirjen Rehsos.
Riset sistem perekonomian yang berlangsung pada pemulung ini diperlukan guna mengembalikan hak-hak sosial ekonomi pemulung. Karena berdasarkan kunjungan Dirjen Rehsos ke beberapa pengepul dan pabrik pengolah sampah, terdapat kesenjangan harga yang tinggi antara harga pada level pemulung dengan harga pada level pengepul, supplier, bahkan pabrik.
Penerapan ATENSI bagi pemulung ini untuk menggapai pemulung sejahtera. Mulai dari memberikan status legal sebagai Kader Penggerak Kebersihan (KPK), mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial dan kewirausahaan sosial, meningkatkan partisipasi, menghilangkan stigma, menjamin hak dan kebutuhan dasar hingga memberi akses ke layanan dasar.
Kedepan, pemulung juga akan diupayakan untuk mendapat program pemerintah lainnya seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE) daur ulang sampah, Program Kewirausahaan Sosial dan Bantuan Sosial dasar (KIP, KIS, PKH, Sembako/BPNT dan RTLH). Untuk itu regristasi para pemulung beserta keluarganya terus dilakukan. Sebagian diantaranya telah mendapatkan program jaring pengaman sosial seperti bantuan sembako dari Kemensos.
"Poin penting yang pernah disampaikan Mensos yaitu mendampingi pemulung tidak hanya memastikan perubahan sikap, mental dan perilaku, tetapi harus ada upaya lebih lanjut baik dalam bentuk bantuan sosial berkelanjutan dan akses program-program pemberdayaan sosial," pungkas Dirjen Rehsos.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh LKS Kumala ini diikuti secara daring oleh 177 peserta umum serta pegiat sosial dan lingkungan hidup dari seluruh Indonesia. Selain itu, dihadirkan pula Pembicara Kunci yaitu Manager CSR PT. Donggi - Senoro LNG yang menyampaikan pengalaman program CSR dalam pemberdayaan pemulung melalui LKS.
Narasumber lain yang berkompeten di bidangnya yaitu Dirjen Rehsos Kemensos RI, Sekretaris Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Ketua Yayasan Kumala, Chief Commercial Officer Live Mana dan Co-Founder Garis Kebun juga dihadirkan dalam kegiatan ini. Ini merupakan salah satu upaya membangun jejaring sosial guna kesejahteraan sosial pemulung.
نشر :