Dirjen PFM: Bantuan Sosial Akan Beralih Ke Pemberdayaan

SEMARANG (27 November 2019) - Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Dirjen PFM) Andi ZA Dulung menyampaikan bahwa bantuan sosial (bansos) kedepannya akan beralih ke pemberdayaan. Ia menyampaikan hal tersebut sesuai dengan penekanan dari Menteri Sosial Juliari P. Batubara yang berpesan bahwa kedepannya pemberian bantuan harus shifting (beralih) ke pemberdayaan. “Kedepan ini saya kira tantangan semakin berat, Pak Menteri Juliari Batubara penekanannya sama, bahwa kedepannya kita harus shifting tidak hanya bansos dengan memberikan bantuan seperti memberikan bantuan BPNT (Bantuan Pangan Nontunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan) tapi kita harus shifting ke pemberdayaan,” kata Dirjen PFM pada kegiatan Koordinasi Program Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II.

Dikatakan oleh Dirjen PFM peralihan dari Bansos ke pemberdayaan tersebut dimaksudkan agar penurunan kemiskinan tidak hanya sementara. “Bansos yang kita bagikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) ini sebetulnya benar menurunkan angka kemiskinan, tetapi itu temporary (sementara) karena hanya menyelesaikan kebutuhan pokok atau basic need saja,” ujar Dirjen PFM yang juga membuka dan memberikan arahan pada kegiatan tersebut Rabu malam di salah satu hotel di Semarang (27/11).

Melanjutkan ucapannya, Dirjen PFM menyampaikan upaya yang dapat dilakukan supaya KPM dapat mendapatkan penghasilan tambahan salah satunya adalah dengan pemberian bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). “Yang perlu kita lakukan bagaimana supaya mereka (KPM) bisa mendapatkan penghasilan tambahan yang permanen, saya kira berbagai macam cara sudah kita lakukan termasuk salah satunya adalah pemberian bantuan KUBE, Kelompok Usaha Bersama,” Imbuh Dirjen PFM.

Hal tersebut sejalan dengan permintaan Menteri Sosial untuk meningkatkan pemberdayaan yang salah satunya dengan bantuan KUBE tersebut. “Kita dituntut untuk menanganani mungkin akan mencapai sampai satu juta KPM pertahun yang selama ini kan seluruh indonesia itu baru 110.000 KPM, kalau yang di wilayah II ini kalau tidak salah sekitar 40.000an KPM atau sekitar 4000 KUBE,” jelas Dirjen PFM.

Dirjen PFM lalu menyampaikan bahwa kunci keberhasilan KUBE ini juga tergantung dari peran pemerintah daerah dalam mendata dan menyalurkan KUBE tersebut. Oleh sebab itu ia juga meminta dukungan dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) agar menggunakan APBD nya jika memang memerlukan program tambahan. “Teman-teman dari Bappeda mohon dukungannya, kalau memang dibutuhkan program-program tambahan yang pembiayaannya dari APBD untuk keberhasilan program pemberdayaan tersebut,” pungkas Dirjen PFM.

Sebelumnya Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah II, I Wayan Wirawan menyampaikan laporan dari kegiatan tersebut. Dalam laporannya disampaikan bahwa kegiatan yang diadakan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang realisasi pelaksanaan kegiatan penanganan fakir miskin Wilayah II melalui dana dekonsentrasi tahun 2019, menciptakan pemahaman yang sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentang program penanganan fakir miskin yang dilakukan melalui dana dekonsentrasi, dan adanya dukungan dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan program penanganan fakir miskin melalui sharing anggaran APBD.