English Bahasa
 persuratan@kemsos.go.id
  • News
  • Directorate General of Social Rehabilitation

Syaifullah Tamliha Anggota Komisi VIII DPR RI: Perlu Evaluasi Proses Penyaluran Bantuan Sosial

Syaifullah Tamliha Anggota Komisi VIII DPR RI: Perlu Evaluasi Proses Penyaluran Bantuan Sosial
Writer :
Humas Ditjen Rehabilitasi Sosial
Editor :
Laili Hariroh

BANJARBARU (28 November 2023) - Kementerian Sosial bersama Komisi VIII DPR RI menyalurkan bantuan sosial di  Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan senilai 81 miliar, dalam rangka kunjungan kerja spesifik yang dilaksanakan di Balai Besar Pendidikan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin.

Mewakili Kementerian Sosial Kepala BBPPKS Banjarmasin Laode Taufik Nuryadin menyampaikan bahwa ini merupakan suatu kehormatan bisa mendampingi kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI yang dilaksanakan di BBPPKS Banjarmasin, perlu diketahui juga bahwa Sentra Budiluhur dan BPPKS Banjarmasin sudah menyalurkan bantuan ATENSI di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Anggota Komis VIII DPR RI, H. Syaifullah Tamhila menekankan, "Penyaluran bantuan oleh PT. Pos Indonesia harus dievaluasi, mengedepankan transparansi dalam melakukan proses pencairan dan memverifikasi data yang sudah disalurkan. Ini merupakan fungsi DPR RI di bidang pengawasan sebagai mitra kerja Kementerian Sosial RI."

"Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk mendengarkan tanggapan serta aspirasi dari masyarakat terkait progam Kementerian Sosial," tambahnya.

Total bantuan senilai Rp 81.106.109.863  terdiri dari Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Rp 33.130.999.728, BNPT Rp 46.480.800.000, PENA Rp 303.979.728 serta Bantuan ATENSI Rp 1.109.330.170.

Penerima bantuan ATENSI alat bantu berupa kursi roda, Erlida Yulianti sangat senang dan terbantu mendapatkan bantuan kursi roda karena dapat memperlancar aksesibilitas kesehariannya. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini. "Semoga diberi kesehatan dan dipermudahkan dalam menjalankan tugas," harapnya.

Hadir dalam kunjungan kerja spesifik Anggota Komisi VIII DPR RI, Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan, Plt. Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Timur, Kepala BBPPKS Banjarmasin, Kepala Sentra Budiluhur serta PKH dan Pendamping Sosial.
Share :