Penulis :
Humas Ditjen Rehabilitasi Sosial
Editor :
Annisa YH
Penerjemah :
Karlina Irsalyana
JAKARTA (25 Februari 2022) - Menteri Sosial Tri Rismaharini menyampaikan beberapa arahan dalam rapat Monitoring dan Evaluasi Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Bulan Januari 2022. Mensos Risma tekankan konsep multilayanan multifungsi yang dilaksanakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rehabilitasi Sosial di Kementerian Sosial.
Berdasarkan Permensos Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial melaksanakan layanan langsung yang bersifat multilayanan multifungsi.
Artinya semua Balai-balai Rehabilitasi Sosial tidak hanya menangani satu masalah sosial saja, tetapi semua masalah sosial seperti masalah anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, korban penyalahgunaan Napza, gelandangan, pengemis hingga korban bencana alam.
"Saya ingin sampaikan kenapa konsep balai itu menjadi layanan multifungsi. Kita bayangkan saat terjadi masalah di NTT, misal masalah ODGJ, tapi tidak bisa layani ODGJ karena balai terdekat bukan menangani ODGJ. Padahal kita punya fasilitas gedung, ruangan pelayanan yang kosong dan ada SDMnya, apakah kita akan biarkan ODGJ tersebut? Tidak merespon cepat karena balai tidak multifungsi? Oleh karena itu saya minta balai laksanakan multilayanan multifungsi agar bisa tangani semua masalah sosial", Jelas Mensos Risma.
Mensos Risma juga menekankan bahwa dengan adanya layanan multifungsi, balai bisa merespon cepat korban bencana alam. Balai yang tersebar hampir di seluruh Indonesia bisa difungsikan sebagai gudang logistik sehingga ketika terjadi bencana tidak terlalu lama mengirimkan logistik.
Upaya ini dilakukan mengingat gudang logistik bencana sebelumnya hanya ada di beberapa titik di Indonesia. Multilayanan multifungsi ini memudahkan pelayanan lintas kluster di daerah.
Mensos Risma mengajak seluruh jajarannya untuk saling bekerjasama, "Ayo kerjasama, kalau kita hanya datang kemudian pulang itu tidak akan maksimal. Kita buka pikiran kita, agar mudah kerjanya. Tidak ada manusia yang sempurna tapi tetap lakukan yang terbaik", pungkasnya.
Dalam rapat monitoring dan evaluasi ini dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan optimalisasi penyaluran bantuan ATENSI. Plt. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Harry Hikmat menekankan agar balai mengoptimalkan penyerahan bantuan kepada penerima manfaat, baik kualitas maupun kuantitasnya.
Data menyebutkan bahwa selama tahun 2021, output dari ATENSI yang terangkum yaitu 211.184 penerima manfaat memperoleh ATENSI, 93.665 keluarga terlibat dalam ATENSI, 4.140 Kelompok/Komunitas/LKS yang melaksanakan ATENSI dan 7.927 Sumberdaya Manusia yang mendampingi ATENSI.
Sedangkan hasil ATENSI (Outcome) yang tercatat di tahun 2021 yaitu 172.306 penerima manfaat terpenuhi kebutuhan dasarnya, 22.218 penerima manfaat memiliki penghasilan sendiri dengan berwirausaha, 13.933 penerima manfaat memiliki mobilitas lebih baik dengan ATENSI alat bantu dan 60.702 keluarga mampu mengasuh/merawat penerima manfaat.
Kemudian, balai juga harus merespon cepat berbagai permasalahan sosial yang ada, bahkan kini Kementerian Sosial bekerja sama dengan kitabisa.com untuk menggalang dana bagi penerima manfaat yang membutuhkan fasilitas khusus dalam menyelesaikan masalahnya, contohnya seperti biaya pengobatan sakit berat.
Harry juga menyampaikan pesan dari Mensos Risma agar balai-balai mulai bergerak lagi untuk merakit alat bantu bagi penyandang disabilitas. Di tahun 2021 sebanyak 6.581 alat bantu diproduksi oleh penerima manfaat penyandang disabilitas yang terdiri dari 757 unit kursi roda elektrik, 354 unit motor niaga roda tiga, 5.420 unit tongkat adaptif dan 50 unit sensor air disabilitas netra.
Di tahun 2022 Setiap balai diharapkan memiliki 2 workshop perakitan alat bantu agar produksi alat bantu aksesibilitas bagi penyandang disabilitas semakin optimal.
Balai-balai yang telah menjalankan Sentra Kreasi ATENSI juga diharapkan terus mengembangkannya dengan cara promosi dan meningkatkan kualitas serta ragam produk, tidak hanya produk karya penerima manfaat balai tersebut, bisa juga hasil karya lintas balai dan penerima manfaat program Kemensos lainnya seperti PKH, Prokus dan lainnya.
Data rekapitulasi omzet penjualan produk di SKA per 31 Desember 2021 menunjukkan total omzet sebesar Rp. 2.822.565.501 dengan laba sebesar Rp. 882.726.773.
Harry juga mengarahkan agar balai-balai detail dan terus mengecek realisasi anggaran masing-masing, mengevaluasi berbagai kendala dalam realisasi dan mencari solusinya.
Rapat Monitoring dan Evaluasi Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial ini bertujuan untuk memastikan Program ATENSI dapat berjalan dengan baik di seluruh Balai Rehabilitasi Sosial milik Kementerian Sosial dan memaksimalkan kinerja serta realisasi anggaran yang ada.
Rapat ini digelar secara virtual dan diikuti oleh Sekretaris Ditjen Rehabilitasi Sosial Idit Supriadi Priatna beserta jajaran, Para Direktur Rehabilitasi Sosial dan para Kepala Balai Rehabilitasi Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial.
Bagikan :