English Bahasa
 persuratan@kemsos.go.id

Kemensos Jaga Ketahanan PPKS dalam Menghadapi Pandemi COVID-19

  • Kemensos Jaga Ketahanan PPKS dalam Menghadapi Pandemi COVID-19
  • 16282476556834
  • 16282475962297

Penulis :
Humas Ditjen Rehabilitasi Sosial
Editor :
Intan Qonita N
Penerjemah :
Karlina Irsalyana

JAKARTA (5 Agustus 2021) - Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, Harry Hikmat yang diwakili Sekretaris Ditjen Rehabilitasi Sosial, Idit Supriadi Priatna menghadiri Rapat Koordinasi Ketahanan Keluarga Miskin dalam Menghadapi Pandemi COVID-19 yang diselenggarakan oleh Kemenko PMK secara virtual.

Seperti yang kita ketahui bahwa kondisi pandemi yang telah memasuki tahun kedua ini membawa dampak yang sangat signifikan dalam berbagai sektor kehidupan. Kondisi secara nasional adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi, kemudian penurunan produktivitas, kenaikan angka pengangguran dan bertambahnya orang miskin. 

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kemenko PMK, Femmy Eka Kartika Putri menyampaikan 7 (Tujuh) agenda pembangunan 2020 - 2024, salah satunya yaitu Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

"Dalam kondisi apapun kita mendapatkan tugas untuk tetap membangun SDM Indonesia, karena merupakan salah satu prioritas kita dan keluarga merupakan salah satu fokus dalam meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing tersebut," kata Femmy.

Pada pertemuan virtual ini, Sekretaris Ditjen Rehabilitasi Sosial, Idit Supriadi Priatna menyampaikan kegiatan yang telah dilakukan oleh Kemensos untuk menjaga ketahanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yaitu, Pemberian bantuan ATENSI dan Pelayanan Atensi bagi Penerima Manfaat (PM) dilanjutkan dengan memperketat pelaksanaan prokes.

Selain itu selama PPKM berlangsung, Balai mendirikan dapur umum dan terus memproduksi makanan siap saji dan telur rebus, Vaksinasi diupayakan dengan koordinasi dengan Dinkes, Puskesmas dan berbagai pihak lain untuk PPKS seperti Penyandang Disabilitas, Lansia, Anak dan lainnya, Respon kasus terhadap PPKS yang terpapar dan terdampak COVID-19, Pemberi layanan kesehatan dan penambahan nutrisi, Kampanye melalui media sosial terkait dengan penerapan protokol kesehatan bagi lanjut usia.

Dari dampak kegiatan/program tersebut adalah terpenuhnya kebutuhan dasar PPKS, terpenuhinya gizi dan nutrisi bagi PPKS, memulihkan ketahanan ekonomi bagi PPKS dan keluarganya, akses layanan kesehatan dasar bagi PPKS yang difasilitasi oleh Balai dan LKS, keluarga dan PPKS mendapatkan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan ditengah pandemi COVID-19.

Adapun target dan besaran anggaran bantuan Kemensos untuk menjaga ketahanan PPKS yaitu, Program Rehabilitasi Sosial, bantuan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi 20.000 Korban NAPZA dengan besaran anggaran sekitar Rp119 Miliar, Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi 9.000 Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang dengan besaran anggaran sekitar Rp104 Miliar, Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi 48.000 Penyandang Disabilitas dengan besaran anggaran sekitar Rp501 Miliar, Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi 30.000 anak dengan besaran anggaran sekitar Rp183 Miliar, Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi 35.000 Lanjut Usia dengan besaran anggaran sekitar Rp132 Miliar.

Skema Bantuan Per Tahap pada bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan kategori beserta indeks/tahun dan indeks/3 bulan diantaranya adalah Ibu Hamil indeks/tahun Rp3 juta dan indeks/3 bulan Rp750 ribu, Anak Usia 0 - 6 tahun indeks/tahun Rp3 juta dan indeks/3 bulan Rp750 ribu, Anak Sekolah SD indeks/tahun Rp900 ribu dan indeks/3 bulan Rp225 ribu, Anak Sekolah SLTP Rp1,5 juta dan indeks/3 bulan Rp375 Ribu, Anak Sekolah SLTA indeks/tahun Rp2 juta dan indeks/3 bulan Rp500 ribu, Disabilitas Berat Rp2,4 juta dan indeks/3 bulan Rp600 ribu, Lanjut Usia 70 tahun keatas indeks/tahun Rp2,4 juta dan indeks/3 bulan Rp600 ribu.

Lebih lanjut, Kementerian Sosial juga memberikan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Tahun 2021. Program BST menyasar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), pada 34 provinsi termasuk Jabodetabek yang sebelumnya menerima Bansos Sembako Presiden. Bantuan tunai yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka pencegahan COVID-19, dengan indeks bantuan sebesar Rp300 ribu yang disalurkan selama 6 bulan, distribusi penyaluran bantuan tunai ini melalui PT POS setiap bulannya.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Nizam menyampaikan bahwa teman-teman dari Dikti selalu didorong dan digerakan untuk bisa membantu mengatasi berbagai masalah kemiskinan melalui program-program KKN Tematik.

Nizam juga menyinggung mengenai program Kampus Merdeka yang akan bekerjasama dengan Kementerian Sosial bahwa Kampus Merdeka bisa menjadi ruang yang sangat fleksibel bagi Mahasiswa untuk melakukan berbagai macam bentuk kegiatan di lapangan, terutama di dalam membangun desa mengatasi berbagai masalah kemiskinan. 

Nizam menyampaikan bahwa Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini sangat tertarik dengan program Kampus Merdeka, "Dengan program-program di Kementerian Sosial juga kita perkuat. Jadi, kami siap bersinergi melalui program Kampus Merdeka, baik dalam memobilisasi mahasiswa untuk mengakselerasi berbagai program pemerintah," kata Nizam.

Di akhir pertemuan secara virtual ini Femmy Eka Kartika Putri mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan informasi yang sangat berharga untuk disinergikan dan kolaborasikan ke depan.

Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, Bappenas, BKKBN dan LIPI.
Bagikan :