PEKANBARU (1 September
2021) - Kementerian Sosial melalui Balai "Dharma Guna" Bengkulu
menyalurkan paket Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) kepada 30
orang Penerima Manfaat (PM) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bina Laras Dinas Sosial
Provinsi Riau.
Bantuan
ATENSI diberikan dalam bentuk barang berupa alat kesehatan seperti masker dan hand sanitizer, tambahan nutrisi dan
vitamin serta peralatan dan perlengkapan pertanian.
Menteri
Sosial, Tri Rismaharini menyerahkan bantuan secara simbolis kepada salah satu
penerima manfaat a.n Doni bersama dengan Gubernur Provinsi Riau, H.Syamsuar,
Anggota Komisi VIII RI, H.Achmad, dan Walikota Pekanbaru, H.Firdaus di Balai
Abiseka Riau.
Bantuan
ATENSI diberikan berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan oleh tim Balai
"Dharma Guna" Bengkulu.
“Bantuan ini
agar dipergunakan dengan baik, seperti masker dan hand sanitizer ini dapat
mencegah terpapar Covid-19 ke tubuh kita,” tutur Kartika Ari, Penyuluh Sosial
Balai "Dharma Guna".
Bantuan
keterampilan pertanian diberikan karena UPT Bina Laras memiliki potensi untuk
mengembangkan keterampilan pertanian bagi Penerima Manfaat disana untuk belajar
dan berpraktik dan nantinya bisa diwirausahakan.
Doni, salah
satu PM yang menerima bantuan, mengungkapkan perasaan senangnya bisa mendapatkan
bantuan ini dan dapat bertemu langsung dengan Menteri Sosial.
Selain
memberikan bantuan ATENSI, Tim "Dharma Guna" Bengkulu juga melakukan Advokasi
Penerima Manfaat agar mendapatkan Hak Kependudukannya. Semua PM UPT Bina Laras
merupakan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang tidak teridentifikasi sehingga
belum diketahui memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Oleh
karenanya, Tim bersama dengan Pekerja Sosial UPT Bina Laras mendatangi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dan bertemu dengan
Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk dan Kepala Seksi Pendataan Penduduk guna
berkonsultasi perihal pendaftaran dan pengecekan data kependudukan.
Nantinya,
pihak Disdukcapil Kota Pekanbaru akan melakukan pengecekan retina mata untuk
mengetahui kepemilikan NIK dari masing-masing PM tersebut.