English
Bahasa
Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja, Biro Keuangan menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2022 yang di dalamnya menjelaskan tentang rencana kinerja, pencapaian atas rencana kinerja tersebut, dan anggaran....
Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja, Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2022 yang di dalamnya menjelaskan tentang rencana kinerja, pencapaian atas rencana kinerja tersebut, dan anggaran....
Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja, Politeknik Kesejahteraan Sosial menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2022 yang di dalamnya menjelaskan tentang rencana kinerja, pencapaian atas rencana kinerja tersebut, dan anggaran....
Rencana Strategis (Renstra) merupakan panduan 5 (lima) tahun pelaksanaan tugas pokok BBPPKS Padang untuk periode 2020 - 2024...
Rencana Strategis (Renstra) merupakan panduan tahun pelaksanaan tugas pokok BBPPKS Yogyakarta untuk periode 2022...
Dalam rangka akuntabilitas kinerja, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial menyusun Laporan Kinerja 2022. Laporan ini menguraikan rencana kinerja, pencapaian kinerja dan realisasi anggaran Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Tahun 2022....
Dalam rangka akuntabilitas kinerja, Biro Hubungan Masyarakat menyusun Laporan Kinerja 2022. Laporan ini menguraikan rencana kinerja, pencapaian kinerja dan realisasi anggaran Biro Hubungan Masyarakat tahun 2022....
Dalam rangka akuntabilitas kinerja, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia menyusun Laporan Kinerja 2022. Laporan ini menguraikan rencana kinerja, pencapaian kinerja dan realisasi anggaran Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia tahun 2022....
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. DIPA disusun berdasarkan Keputusan Presiden mengenai rincian anggaran belanja pemerintah pusat. DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah mendapat...
Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja, Kementerian Sosial menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2022 yang di dalamnya menjelaskan tentang rencana kinerja, pencapaian atas rencana kinerja tersebut, dan anggaran.Dokumen LAKIN Kementerian Sosial RI Tahun 2022...
Kementerian Sosial sebagai Badan publik memiliki komitmen yang kuat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, Kementerian Sosial telah melakukan survei kepuasan masyarakat (SKM) untuk mendapatkan umpan-balik atas kualitas pelayanan yang telah dilakukan.SKM tersebut se...
Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) yang diperingati setiap tanggal 29 Mei merupakan hari di mana negara Republik Indonesia ingin mengapresiasi berupa penghargaan atas semangat jiwa raga serta peran penting dan strategi para lanjut usia Indonesia dalam kiprahnya mempertahankan kemerdekaan, mengisi pemb...
Dalam rangka akuntabilitas kinerja, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial menyusun Laporan Kinerja 2022. Laporan ini menguraikan rencana kinerja, pencapaian kinerja dan realisasi anggaran Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial tahun 2022....
Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Rencana Strategis Tahun 2020- 2024. ...
Dalam rangka akuntabilitas kinerja, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial menyusun Laporan Kinerja 2022. Laporan ini menguraikan rencana kinerja, pencapaian kinerja dan realisasi anggaran Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial tahun 2022....
Dalam rangka akuntabilitas kinerja, Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial menyusun Laporan Kinerja 2022. Laporan ini menguraikan rencana kinerja, pencapaian kinerja dan realisasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial tahun 2022....
Dalam rangka pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), PPID Kementerian Sosial telah membuat DIK Tahun 2022. Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) merupakan daftar informasi yang tidak dapat diakses oleh publik sebagaimana amanat UU KIP....
Surat Edaran Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penertiban Kegiatan Eksploitasi dan/atau Kegiatan Mengemis yang Memanfaatkan Lanjut Usia, Anak, Penyandang Disabilitas, dan/atau Kelompok Rentan Lainnya...
Penyelenggaraan dan peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional yang dikoordinir oleh Kementerian Sosial RI turut menentukan identitas untuk digunakan dalam seluruh kegiatan yang meliputi peringatan hari nasional tersebut.Hari ini menjadi ajang bertemu dan silaturahmi dalam meningkatkan semangat ...
HKSN diperingati dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendorong tumbuhnya partisipasi sosial, solidaritas, kerukunan, keinginan untuk saling bantu, menggugah kepedulian sosial, empati, sikap mau untuk berbagi, dan toleran, khususnya disaat saat kita sedang dihadapkan pada berbagai bencana, dan...
61 - 80 of ( 189 ) records