English Bahasa
    |    persuratan@kemsos.go.id
  • الأخبار
  • Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

BRSLU "Budhi Dharma" Respon Aduan Masyarakat Tangani Lansia

  • BRSLU "Budhi Dharma" Respon Aduan Masyarakat Tangani Lansia
  • 15892833351172
  • 15892940879369

Penulis :
Humas BRSLU "Budhi Dharma" Bekasi
Editor :
Intan Qonita N
Penerjemah :
Intan Qonita N

BEKASI (11 Mei 2020) - Merespon cepat aduan masyarakat, Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia  (BRSLU) “Budhi Dharma” Bekasi lakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memberikan penanganan cepat terhadap lansia ''S" dengan kondisi memprihatinkan tinggal di Desa Kunir, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. 

Dalam aduan tersebut, disampaikan bahwa “S” dalam kondisi terlantar, sakit-sakitan, kesulitan memenuhi kebutuhan  hidup dan sama sekali belum tersentuh bantuan.  

Mengingat Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi wilayah jangkauan BRSLU “Budhi Dharma” Bekasi, Kepala Balai, Pujiyanto langsung perintahkan Tim Respon Kasus untuk segera lakukan koordinasi dan menelusuri dengan berbagai pihak, antara lain Dinas Sosial Kabupaten Demak, Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS-LU) di Kabupaten Demak dan Tenaga Profesional Lanjut Usia (TPLU) Provinsi Jawa Tengah. Penelusuran bertujuan agar mendapatkan kejelasan informasi terkait kasus tersebut sesuai prosedur dan melibatkan pemerintahan desa setempat.

Dari hasil penelusuran, diperoleh informasi bahwa “S” merupakan seorang janda berusia 86 tahun berdomisili di Desa Kunir, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak dengan kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan. “S” sakit-sakitan dan tinggal seorang diri dalam gubuk berukuran 3x4 meter yang tidak layak huni dan jauh dari pemukiman warga lainnya serta tanpa fasilitas MCK. Meski memiliki "S" memiliki 5 orang anak tiri, kondisi mereka juga sangat sederhana dan tidak bisa membantu “S” dalam memenuhi kebutuhan gizi ''S" sehari hari. Selama ini  “S” di bantu warga sekitar seadanya dan bantuan beras dari pemerintah desa.

Lebih memprihatinkan lagi "S” tidak memiliki KK dan KTPakibatnya tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) sebagai akses untuk mendapatkan bantuan dan jaminan apapun dari pemerintah, baik PBI BPJS, BPNT, PKH dan bantuan resmi lainnya. 

Dari hasil koordinasi secara daring yang dilakukan oleh Balai "Budhi Dharma" Bekasi dengan semua pihak terkait dan telah ditindak lanjuti oleh TPLU Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Sosial Kabupaten Demak untuk melakukan asesmen kebutuhan “S”. Ternyata “S” sangat memerlukan pendampingan, pelayanan kesehatan,  perawatan sosial dan pelayanan kartu  identitas kependudukan e-KTP sebagai dasar pengajuan ID-DTKS untuk mengakses bantuan pemerintah mupun pemerintah daerah setempat.

Akhirnya pada hari  Senin, 11 Mei 2020, BRSLU “Budhi Dharma” Bekasi menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (PROGRES-LU) kepada “S” melalui LKS Hidayatus Solihin Kabupaten Demak, Jawa Tengah yang didampingi Kasi Anak, Lanjut Usia dan Tuna Sosial Dinas Sosial Kabupaten Demak, TPLU Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Desa Kunir. Balai "Budhi Dharma" Bekasi juga menekankan kepada semua pihak untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam penanganan lanjut usia di wilayahnya.

Kepala Desa Kunir, M. Ramli pun menyampaikan terima kasih kepada BRSLU “Budhi Dharma” Bekasi dan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Kementerian Sosial RI yang telah memberikan bantuan sosial kepada “S”. Kepala desa juga berkomitmen akan lebih meningkatkan perhatian kepada warganya khususnya lanjut usia. Komitmen Kepala Desa ditunjukkan dengan langkah awal mewujudkan identitas kependudukan KK dan e-KTP atas nama “S” yang sekaligus diberikan pada saat penyaluran bansos PROGRES-LU.

Balai ''Budhi Dharma'' meminta kepada LKS Hidayatus Sholihin agar memberikan pendampingan dan advokasi kepada “S” secara rutin, Apabila sudah sangat mendesak, Balai meminta pihak Dinas Sosial Kabupaten Demak melalui UPTD Panti Sosial setempat agar dapat  memberikan  akses layanan dalam panti bagi ''S", lanjut usia telantar yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
نشر :