BANDUNG (20 Februari 2021) – Direktur
Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Dirjen PFM), Asep Sasa Purnama lakukan
diskusi bersama PT Pos Indonesia terkait rencana pemutakhiran data keluarga
penerima manfaat (KPM). Dirjen PFM menyampaikan bahwa keakuratan data KPM
menjadi hal yang penting bagi program bantuan sosial. "Keakuratan data
pada keluarga penerima manfaat (KPM) merupakan hal penting supaya pelaksanaan
program dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan," ujar Dirjen PFM.
Dirjen PFM juga menyampaikan pesan
dari Menteri Sosial dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar data bantuan
sosial kedepannya wajib menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada setiap
keluarga penerima manfaat (KPM). “Kedepannya wajib menggunakan NIK, tidak boleh
lagi ada bansos yang tidak menggunakan NIK dan harus terdata di dukcapil,” ucap
Dirjen PFM saat lakukan diskusi di Kantor Pos Bandung (20/2).
Melanjutkan hal tersebut, Dirjen PFM
menjelaskan bahwa targetnya di Februari ini data sudah semakin rapih dengan
terus melakukan konsolidasi data. “Targetnya ini (data) harus dirapihkan, ibu
menteri menginginkan selama Februari ini konsolidasi terus dilakukan untuk
merapihkan data,” jelas Dirjen PFM.
Selain melakukan diskusi, kunjungan
tersebut sekaligus dilakukan untuk meninjau progres penyaluran Bantuan Sosial
Tunai (BST) dan rencana lokasi pilot project Warung KUBE Fakir Miskin. Didapatkan
informasi bahwa Jumlah Penerima BST di Kota Bandung sebanyak 55.135 KPM dengan progres
realisasi Penyaluran BST di Kota Bandung pada tahap pertama bulan Januari 2021
mencapai 99,48%. Sedangkan untuk tahap ke dua di bulan Februari, per tanggal 20
Februari 2021 sudah mencapai 51,30%.
Hadir pada kesempatan tersebut diantaranya
Plt. Direktur PFM Wilayah I, La Ode Taufik, Sekretaris Daerah Kabupaten
Sumedang, Herman Suryatman, Senior Spesialis PT Pos Indonesia, Hendrasari,
Ketua Satgas BST PT Pos Indonesia, Haris, Kepala Kantor Pos Bandung, Bagus
Yusuf, serta Wakil Kepala Kantor Pos Bandung, Erwandi.