English
Bahasa
Pedoman ATENSI Penyandang Disabilitas Tahun 2022 merupakan Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Asistensi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas. ATENSI Penyandang Disabilitas adalah layanan rehabilitasi sosial bagi penyand...
Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial terus berupaya melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan layanan Rehabilitasi Sosial bagi para Korban Bencana dan Kedaruratan secara komprehensif dan terstandar. Salah satunya melalui program ATENSI. Pedoman Operasiona...
Buku Pedoman Operasional ini sebagai acuan bagi UPT/ LKSA, Pemerintah Daerah dan mitra lainnya dalam penyelenggaraan layanan ATENSI bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, balita, anak jalanan dan anak yang membutuhkan pengembangan fungsi sosial. Penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang ...
Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) merupakan program unggulan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Pendekatan yang dilakukan dalam menerapkan ATENSI adalah manajemen kasus, yang merupakan suatu langkah sistematis untuk mengatur dan melakukan layanan dalam rangka mengatasi masalah perlindunga...
Pemenjaraan Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dianggap sebagai upaya pilihan terakhir. Berkaitan dengan hal tersebut, pasal 105 huruf (f) mewajibkan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk membangun Lembaga Penyelen...
Pedoman ini memuat acuan pelaksanaan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Stunting yang akan dilaksanakan oleh Bala Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Wilayah I-VI di seluruh Indonesia yang ditujukan kepada SDM Kesos dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting di In...
Buku Pedoman Operasional ini sebagai acuan bagi Balai/LokaAnak, Panti/ LKSA, Pemerintah Daerah dan mitra lainnya dalam penyelenggaraan layanan ATENSI bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, balita, anak jalanan dan anak yang membutuhkan pengembangan fungsi sosial. Penyelenggaraan reha...
Pedoman operasional Asistensi Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA (ATENSIKPN) ini disusun agar tersedianya panduan sistematis dan terstandar bagi Sentra/Loka Rehabilitasi Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) maupun Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), keluarga korban peny...
Pedoman ATENSI Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang bertujuan untuk memberikan acuan bagi pelaksanaan program kegiatan ATENSI dan menguraikan mekanisme serta prosedur kerja rehabilitasi sosial melalui Balai/Loka Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)...
Pedoman Operasional Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dimaksudkan sebagai acuan bagi satuan kerja di lingkungan Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Pemerintah Daerah, Lembaga Kesejahteraan Sosial, komunitas serta masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan, implement...
ATENSI Penyandang Disabilitas adalah layanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fi...
Dalam Pertempuran Surabaya para tentara dan milisi Indonesia yang pro kemerdekaan berperang melawan tentara Britania Raya dan Belanda yang merupakan bagian dari Revolusi Nasional Indonesia. Pertempuran dalam skala besar ini menjadi salah satu sejarah kelam, karena menewaskan 6000 hingga 16.000 pe...
Selama lima tahun Puskesos-SLRT memberikan pelayanan (2016-2020), ada banyak pencapaian dan pembelajaran yang telah diraih. Pencapaian ini bisa dilihat dari tiga aspek yang saling terkait yaitu pertama, dari sisi jangkauan pelayanan. Puskesos-SLRT memberikan layanan dengan cakupan wilaya...
Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2021-2024 ini merupakan penyempurnaan dari Pedoman Pelaksanaan PKH sebelumnya untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan PKH oleh Pelaksana PKH dan seluruh pemangku kepentingan.Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial be...
SLRT adalah sistem layanan yang membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin serta menghubungkan mereka dengan program-program perlindungan sosial2 dan penanggulangan kemiskinan3 yang diselenggarakan pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kot...
TAGANA adalah relawan sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang berasal dari masyarakat dan memiliki kepedulian serta aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial....
Pedoman Umum Program Sembako yang telah disempurnakan ini merupakan edisi perubahan pertama di tahun 2020 yang disusun bersama oleh kementerian/lembaga lintas sektor terkait, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional...
Biro Keuangan sebagai Pembina dalam tata kelola Keuangan dilingkungan Kementerian Sosial terus melakukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan tata kelola Keuangan dilingkungan Kementerian Sosial. Salah satu upaya ini dengan menyusun Buku Petunjuk Teknis Bendahara yang digunakan sebagai panduan bagi...
Undang-undang Perlindungan Anak menegaskan perlindungan Anak dari kekerasan dan diskriminasi agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Orang tua, keluarga dan masyarakat perlu mengetahui seluk beluk kekerasan dan perlakua...
1 - 20 of ( 28 ) records