English
Bahasa
Dirjen Rehsos Tingkatkan Kapasitas Kinerja Pegawai Balai "Pangudi Luhur"
Penulis :
Humas Balai "Pangudi Luhur" Bekasi
Editor :
Annisa YH
Penerjemah :
Intan Qonita N
BEKASI (18 Juni 2020) - Pandemi COVID-19 sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat dengan tatanan normal baru yang disebut new normal. Kemensos melalui Surat Edaran Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2020 menetapkan protokol sistem kerja pegawai dalam tatanan normal baru.
Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Harry Hikmat memberikan arahan kepada semua pegawai Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis (BRSEGP) "Pangudi Luhur" Bekasi melalui video conference. "Pekerjaaan yang kita laksanakan termasuk dalam kategori pelayanan publik, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Sehingga dalam kondisi seperti ini, kita harus tetap melaksanakan pelayanan yang optimal dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan," ujarnya.
Balai "Pangudi Luhur" telah menjalankan fungsi sebagai temporary shelter bagi warga terlantar terdampak COVID-19. Fungsi ini akan terus dijalankan melalui kemitraan dengan lembaga-lembaga yang berada di tingkat grassroots.
Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) melalui temporary shelter memberikan layanan kebutuhan dasar, dukungan keluarga, perawatan sosial, respon kasus, terapi psikososial, pelatihan keterampilan dan kewirausahaan.
Kepala Balai, Kokom Komalawati melaporkan kepada Dirjen Rehsos bahwa sampai saat ini 82 orang pemerlu pelayanan yang telah mendapat layanan temporary shelter dengan realisasi anggaran sampai dengan bulan Juni mencapai 50,78%.
Harry menuturkan bahwa pegawai Balai "Pangudi Luhur" harus lebih pro aktif dengan gencar melakukan outreach. Lakukan interaksi dan pendekatan dengan gelandangan, pengemis, pemulung, manusia silver serta penyandang disabilitas yang mengemis di jalanan. Tawarkan kepada mereka untuk mendapatkan layanan di Balai "Pangudi Luhur".
"Ada anak yang mau mendapatkan pelayanan, ikut ke balai tapi di rumahnya ada neneknya yang sedang sakit. Dengan kondisi ini tidak mungkin kita memaksakan anak tersebut untuk ikut ke balai. Oleh karena itu, balai perlu melakukan pelayanan berbasis keluarga", ujar Harry.
Paradigma layanan institutional based saat ini harus bertransformasi menjadi family / community based. Sehingga saat mereka tidak mau mendapatkan pelayanan di dalam balai, kita berikan layanan berbasis keluarga atau komunitas. Asesmen pekerja sosial harus dilaksanakan secara komprehensif, sehingga dapat dijadikan dasar dalam menentukan pelayanan yang tepat bagi pemerlu pelayanan.
Harry menyiapkan Balai "Pangudi Luhur" untuk menjadi piloting centerlink pelayanan rehabilitasi sosial kategori tuna sosial dan korban perdagangan orang pada tahun 2021.
Dalam melaksanakan bisnis proses di situasi seperti ini, Kokom menyampaikan bahwa ini bukan merupakan sebuah hambatan melainkan sebuah tantangan bagi seluruh pegawai Balai "Pangudi Luhur". Masing-masing pegawai selalu diingatkan untuk tetap menggunakan masker selama di kantor, tetap menjaga jarak fisik dan sosial. Juga telah dibagikan masker, hand sanitizer dan sabun cuci tangan kepada masing-masing pegawai.
Harry menitipkan pesan kepada seluruh pegawai untuk tetap menjaga kesehatan dengan meningkatkan imunitas, perlu juga para struktural mempertimbangkan penambahan vitamin bagi pegawai.
Pegawai dihimbau untuk segera mengkomunikasikan kepada pimpinan apabila kondisi kesehatan sedang tidak baik karena saat ini terdapat fleksibilitas pengaturan lokasi bekerja sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Pegawai dapat melaksanakan Work From Home (WFH) dengan mempertimbangkan jenis pekerjaan, penguasaan teknologi, kesehatan serta tempat tinggal yang masih diberlakukan PSBB. Bagi pegawai yang melaksanakan Work From Office (WFO) dihimbau untuk mentaati Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja.
نشر :