English
Bahasa
Masa Reses, Komisi VIII DPR-RI dan Kemensos Dorong Pencairan Bansos di Labuan Bajo dan Medan
Penulis :
Koesworo Setiawan
LABUAN BAJO (22 Februari 2002) - Memasuki masa reses Persidangan III, Komisi VIII DPR-RI dan Kementerian Sosial bersama-sama melakukan pengecekan pencairan bantuan sosial di tiga kota. Secara serentak, pencairan bansos dilakukan di Kota Ternate, Labuhan Bajo (Kabupaten Manggarai Barat), dan Kota Medan.
Bantuan sosial merupakan program prioritas nasional dalam percepatan pengurangan kemiskinan. Begitu pentingnya peran bansos, maka dalam percepatan pencairan bansos tersebut Menteri Sosial Tri Rismaharini hadir secara langsung ke beberapa daerah.
Kemarin, Mensos hadir di Pasuruan dan Probolinggo. Dalam kesempatan sama, secara serentak, Ketua dan Wakil Ketua serta anggota Komisi VIII DPR RI hadir bersama-sama pejabat tinggi madya (eselon I) di tiga kota di atas.
Di Ternate, hadir Sekretaris Jenderal Kemensos Harry Hikmat, di Labuan Bajo hadir Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazaruddin, dan di Medan hadir Kepala Badan Penelitian dan Pendidikan Kesejahteraan Sosial (BP3KS) Hartono Laras.
Untuk bansos tahun 2021, di beberapa daerah, Mensos menemukan masih banyak Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) belum tersalur. Di antara sebabnya adalah ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak hadir, ada yang sudah mampu, meninggal tanpa ahli waris, pindah alamat dan tidak ditemukan.
Meskipun memang, bersamaan dengan itu, bansos tahun 2022 juga dilakukan pencairan. Mensos mengingatkan kepada semua pemangku kepentingan, agar proses salur bansos tidak melebihi bulan Maret 2022. Bila bansos tidak tersalurkan hingga bulan Maret 2022, maka secara otomatis uangnya akan kembali ke negara.
"Ya karena kalau enggak selesai bulan Maret uangnya akan kembali ke negara. Dengan kata lain, masyarakat pra-sejahtera tidak bisa memanfaatkan bantuan tersebut," kata Mensos (22/02).
Dalam salur bansos di Kabupaten Manggarai Barat dilakukan di Kantor Bupati dipimpin langsung Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto. Turut hadir di acara tersebut Wakil Ketua Komisi VIII Tb. Ace Hasan Syadzily, Anggota Komisi VIII Selly Andriany Gantina, Achmad, Paryono, Hj. Lisda Hendrajoni, dan Muhamad Ali Ridha.
Anggota dewan mengecek langsung pencairan bantuan dan menyerahkan bantuan ATENSI. Di Kabupaten Manggarai Barat, Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 1 tahun 2022 yang menjangkau 16.142 KPM senilai Rp15.030.900.000. Penyaluran bansos Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako bulan Januari-Maret 2022 menjangkau 13.258 KPM dengan nilai Rp7.954.800.000.
Kemudian untuk penyaluran BPNT tahun 2021 telah menjangkau sebanyak 1.172 KPM. Program bantuan sosial ATENSI untuk anak yatim, piatu, dan yatim-piatu (Yapi) yang orangtuanya meninggal karena Covid-19 sebanyak 16 orang senilai Rp7.400.000. Sebanyak 13 anak Yapi yang orangtuanya meninggal karena covid-19 mendapatkan bantuan nutrisi senilai Rp3.900.000.
Disalurkan pula bantuan paket ODGJ kepada sebanyak 11 orang senilai Rp5.500.000. Untuk penyandang disabilitas fisik diberikan bantuan berupa kursi roda sebanyak 6 unit senilai Rp10.800.000, dan untuk penyandang disabilitas netra berupa tongkat adaptif sebanyak 10 unit.
Di Kota Medan, salur bansos dihadiri oleh 12 anggota Komisi VIII dipimpin oleh Hj. Endang Maria Astuti, dengan dihadiri Anggota Komisi VIII IGN Kesuma Kelakan, I Komang Koheri, M. Hasbi Asyidiki Jayabaya, Hj. Itje Siti Dewi Kuraesin, M. Husni, Delmeria, Hj Sri Wulan, H Hasani Bin Zuber, Buchori Yusuf, dan Syaiful Rasyid.
Dalam kunker tersebut dilakukan pencairan bantuan PKH tahun 2022 untuk tahap I di wilayah Provinsi Sumatera Utara sebanyak 190.981 KPM dan secara simbolis untuk Kota Medan sebanyak 34.292 KPM dengan nilai Rp26.999.550.000.
Diserahkan pula bantuan Program Kewirausaan (prokus) bagi 12 Pondok Pesantren sebesar Rp507.370.700, bantuan untuk Yapi sebanyak 20 orang dari Sentra Bahagia dan Sentra Insyaf Medan.
Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Sosial RI
نشر :