Serius Tingkatkan Akurasi DTKS, Mensos: Apakah Pendamping Berani Mengganti KPM yang Sudah Kelamaan?

JAKARTA (22 November 2020) - Menteri Sosial Juliari P. Batubara menyatakan keseriusannya memastikan memperkuat akurasi data penyaluran bantuan sosial (bansos). Mensos Juliari meminta kordinator pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) berani ikut “membersihkan” penerima bansos dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sudah terlalu lama menerima bantuan.

Mensos Juliari mengaku mendapat kritikan sekaligus masukan, bahwa ada yang 8-10 tahun terus-menerus menerima PKH. Karena kordinator pendamping PKH adalah petugas lapangan yang berperan penting memastikan kualitas DTKS, maka Mensos Ari meminta peran nyata mereka.

“Kemudian ada yang mengatakan penerima PKH itu semuanya tergantung dari Kemensos. Nah, kan tidak begitu. Soal data penerima bantuan itu kan diproses dari desa/kelurahan termasuk dicek oleh pendamping PKH. Baru naik secara berjenjang kemudian baru disahkan oleh Kemensos,” kata Mensos Ari di Jakarta (22/11).

Pesan ini diulang Mensos hari ini, setelah dalam beberapa waktu sebelumnya disampaikan pada beberapa kesempatan, termasuk dalam pertemuan dengan pendamping PKH di Pemalang dan Purbalingga, Jumat.

Mensos Ari menyadari peran penting pendamping PKH sejalan dengan proses berjenjanjang dalam pemutakhiran data di atas.

Oleh karenanya, Mensos Ari menantang mereka untuk berani mengganti nama-nama penerima PKH yang sudah terlalu lama menerima bantuan. Ia meyakni, masih banyak masyarakat yang juga layak menerima bantuan, namun terhalang karena masih bertahannya nama-nama lama.

Bila hal ini tidak segera diatasi, kata Mensos, ada rasa keadilan yang tidak terpenuhi. “Apakah pendamping berani mengganti nama-nama itu? Apa berani? Wah, yang bilang ‘berani’ hanya beberapa saja. Harus berani ya. Kalau tidak berani ya koordinator PKH yang kita ganti,” kata Mensos dalam kegiatan Koordinasi Teknis Peningkatan SDM PKH di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.

Mensos juga mendengar, antara pendamping dan penerima manfaat PKH sudah terjalin hubungan erat, sehingga sulit mengganti nama-nama yang sudah lama menerima bantuan tersebut. “Saya dengat begitu. Harus berani ya. Karena itu kan tugas mulia. Memperjuangkan mereka yang harusnya berhak mendapat bantuan, itu tugas mulia,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Mensos Ari mengapresiasi kinerja pendamping PKH yang selama ini sudah bekerja sangat baik. Ia menegaskan bahwa pendamping PKH adalah ujung tombak dari PKH, dan pendamping pula yang mengimplementasikan PKH di lapangan.

“Saya mengajak teman-teman pendamping PKH yang selama ini sudah berkinerja sangat baik,” kata Ari. Pada kegiatan tersebut, Mensos juga memberikan penghargaan kepada pendamping yang berprestasi menghantarkan KPM PKH sehingga banyak yang graduasi.

“Tadi juga kita sudah memberikan apresiasi penghargaan, saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya ke seluruh pendamping PKH di Kabupaten Purbalingga,” ungkapnya.

“Ketika kunjungan daerah, lanjutnya saya selalu meminta kesempatan untuk berdialog dengan pendamping, karena kalian adalah ujung tombak dari PKH. Tanpa kalian PKH hanya presentasi saja, kalianlah yang mengimplementasikan di lapangan,” katanya.

Sementara Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Pepen Nazaruddin mengatakan bahwa target graduasi secara nasional adalah satu juta KPM PKH, pada bulan November telah mencapai 979.461 KPM.

Provinsi Jawa Tengah tercatat telah menggraduasi sebanyak 230.085 KPM, “Kabupaten Purbalingga tercatat menggraduasi sebanyak 5.390 KPM, sementara Kabupaten Pemalang tercatat menggraduasi sebanyak 6.277 KPM,” katanya.

Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Sosial RI