SUKOHARJO (1 Oktober 2019) - Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Pemantapan Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian (KUBE Bekerja) Tahun 2019 di Sukoharjo, Selasa.

Dalam laporannya, Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah II, Bapak I Wayan Wirawan menyampaikan agar KPM penerima bantuan dapat berkembang maka perlu didampingi oleh pendamping sosial. Pendamping Sosial KUBE ini diharapkan dapat menjadi solusi KPM yang mempunyai kendala dalam keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh KUBE yang akan memajukan usahanya. “Untuk itu, para pendamping perlu dibekali dengan ilmu dan pengetahuan tentang pengelolaan KUBE dan kewirausahaan,” jelas Direktur PFM Wilayah II.

Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Dirjen PFM), Andi ZA Dulung. Dalam arahannya, Dirjen PFM menyampaikan pentingnya peran Pendamping Sosial agar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat mandiri atau graduasi dari kemiskinan.

Menurut Dirjen PFM, jika hanya bergantung pada bantuan sosial, apabila bantuan sosialnya diberhentikan maka KPM akan jatuh miskin lagi. “Fungsi dari bantuan sosial itu memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Istilahnya kita membantu mengurangi pengeluarannya yang tadinya kebutuhan membeli beras untuk 30 hari menjadi 20 hari karena yang 10 hari sudah dapat dipenuhi dari program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) untuk beras dan telurnya,” jelas Dirjen PFM.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dirjen PFM juga menyampaikan perlu adanya pemberdayaan agar KPM tidak bergantung dari penerimaan bantuan sosial. Untuk itu, Kementerian Sosial bekerjasama dengan Kementerian Pertanian serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui program KUBE Bekerja.

Menurut Dirjen PFM, ide kerja sama ini muncul saat transformasi bantuan sosial Beras Sejahtera (Rastra) menjadi BPNT. Melalui program BPNT, KPM tidak hanya dapat membeli beras namun juga telur. “Sebetulnya untuk keberadaan telur ayam di Indonesia itu jumlahnya surplus akan tetapi kurang merata. Di wilayah Batam, masih ada KPM yang susah memperoleh telur karena harganya yang mahal,” jelas Dirjen PFM.

Untuk itu melalui program KUBE Bekerja, nantinya akan diatur agar keberadaan telur juga semakin merata. “Bisa melalui KPM yang diberi ayam petelur kemudian telur yang dihasilkan dapat dijual di warong terdekat kemudian dibeli melalui program BPNT. Jadi supply telurnya di warong tidak hanya dari peternakan besar,” tambah Dirjen PFM.

Dirjen PFM juga berharap agar program KUBE Bekerja ini dapat berjalan dengan baik. Menurutnya, disamping program ini dapat menambah pemasukan (income) KPM, program ini sekaligus juga dapat membantu agar KPM graduasi sehingga tidak perlu menerima bantuan sosial lagi.