Untuk
keperluan itu, Risma sudah menginstruksikan jajarannya di Kemensos untuk
bekerja non stop. Hal ini untuk memastikan ketiga bansos dapat salur serentak
seluruh Indonesia.
“Kita
tidak ada libur. Sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, minggu pertama bulan
Januari bantuan ini sudah bisa diberikan kepada penerima manfaat (KPM),” kata
Risma usai mengikuti rapat terbatas di Istana Negara (29/12). Rapat terbatas
yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri Menko Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, itu membahas rencana pelaksanaan
bansos tahun 2021.
Dalam
kesempatan itu, Risma menyatakan, saat ini tengah berlangsung koordinasi
intensif untuk finalisasi data KPM dengan daerah. Kemensos sedang mendorong
data dari pemerintah agar segera tuntas dikirimkan ke pusat. “Data harus kembali
ke pemerintah pusat tanggal 1 Januari,” katanya.
Mengutip
arahan Presiden, Risma menyatakan, ada kebutuhaan untuk segera mencairkan
bansos kepada KPM di daerah. Hal ini karena dana bansos berdampak signifikan
terhadap perputaran roda perekonomian di daerah.
“Misalkan
bansos sembako itu rata-rata 1 bulannya senilai Rp3,76 triliun. Kalau dibagi
514 kabupaten/kota, kurang lebih ada sekitar Rp60 miliaran di daerah. Ini
berputar untuk pemenuhan kebutuhan permakanan, kebutuhan pokok. Jadi membantu
perekonomian di daerah supaya tidak turun,” katanya.
Risma
menargetkan, bansos sudah diterima KPM mulai 4 Januari 2021. “Kemensos akan
bekerja sama dengan PT. Pos Indonesia menyalurkannya kurang lebih tanggal 4
Januari. Kita berharap satu minggu bisa kelar di seluruh Indonesia,” katanya.
Namun
untuk kawasan terluar, terpencil, dan tertinggal (3T) seperti sebagian Papua,
mungkin mekanismenya berbeda. Tahun 2021, Kemensos akan melanjutkan 3 program
bansos, yakni Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga
Harapan (PKH), dan Bansos Tunai (BST).
Untuk
program Kartu Sembako/BPNT akan menjangkau 18,8 juta KPM dengan indeks Rp200
ribu/bulan/KPM, salur Januari-Desember 2021. Bansos Tunai (BST) tahun 2021
menjangkau 10 juta KPM di seluruh Indonesia, termasuk Jabodetabek. Penyalurnya
adalah PT. Pos dengan indeks bantuan Rp300 ribu/KPM selama 4 bulan yaitu
Januari, Februari, Maret, dan April.
Berikutnya
adalah bansos PKH tahun 2021 ada 10 juta penerima manfaat dan penyalurnya
adalah Bank Himbara. Penerima manfaat harus memenuhi komponen di antaranya ibu
hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas, dan lanjut usia.
“Ini akan diberikan setiap 3 bulan sekali tahap pertama Januari, tahap kedua
April, tahap ketiga Juli dan tahap ke empat Oktober 2021.
Terkait
persiapan penyaluran bansos, pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap
penggunaannya. Risma mewanti-wanti agar bantuan tidak untuk dibelikan rokok.
Pemerintah menyiapkan alat yang bisa memantau pembelanjaan uang.
Realisasi
Anggaran
Per
tanggal 28 Desember 2020, dari anggaran Rp134,119 triliun realisasi anggaran
Kemensos mencapai Rp131,054 (97,71%). Capaian tersebut mencerminkan tingkat
realisasi anggaran yang juga tinggi di setiap pos belanja.
Tercatat
realisasi anggaran pos pegawai sebesar 88,17%, pos belanja barang sebesar
95,82%, belanja modal sebesar 94,08%, dan belanja bansos sebesar 97,71%.
Selain
itu, kontribusi besar dan signifikan juga terlihat dari tingginya realisasi
anggaran dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dari anggaran PEN di Kemensos
sebesar Rp127,208 triliun, realisasi mencapai 98,54% per 28 Desember 2020.
Salur
bansos dalam penanganan dampak Pandemi COVID-19 dalam PEN menunjukkan realisasi
yang menggembirakan dan signifikan. Sebanyak 3 program bansos sudah salur
sebanyak 100%, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dengan anggaran Rp36,7
triliun, Bansos Beras (BSB) dengan anggaran Rp4,5 triliun dan Bansos Tunai
untuk KPM BPNT non PKH dengan anggaran Rp4,5 triliun.
Adapun
3 bansos lainnya menunjukkan realisasi mencapai di atas 97%, per 28 Desember
2020. Yakni untuk Bansos Sembako Jabodetabek dengan anggaran Rp6,4 triliun
dengan realisasi sebesar 98,49%, Bansos Tunai (BST) dengan anggaran Rp32,4
triliun realisasi sebesar 97,55%, dan Kartu Sembako/BPNT dengan aggaran Rp42,5
triliun realisasi sebesar 97,59%.
Biro
Hubungan Masyarakat
Kementerian
Sosial RI