Cegah Konflik Sosial, Kemensos Latih Pelopor Perdamaian dan Serahkan Bantuan Rp1,15 Miliar di Sulawesi Tengah

PALU (11 Juli 2021) – Indonesia dikaruniai Tuhan sebagai negara dengan beragam suku, agama dan budaya. Di sisi lain memiliki potensi dan kerawanan konflik sosial.

Sesuai dengan arahan Menteri Sosial Tri Rismaharini, agar penanganan bencana alam, non alam dan sosial bisa ditangani dengan baik, salah satunya dengan menjaga kearifan lokal.

Oleh karena itu, Kementerian Sosial melalui Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) berupaya memupuk keharmonisan warga lokal melalui sejumlah kegiatan keserasian sosial dengan penguatan kapasitas Pelopor Perdamaian (Pordam).

“Penguatan kapasitas bertujuan agar Relawan Pordam membekali diri sebagai rescuer yang handal menangani korban bencana sosial,” kata Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Sunarti saat membuka kegiatan Penguatan Pelopor Perdamaian dan Monitoring Evaluasi Program PSKBS dengan Komisi VIII DPR RI di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (7/7).

Dipandu oleh Igun Gunawan, Rony Faisal dan Aldinel Fikri sebagai Tim Layanan Dukungan Psikososial (LDP) Pusat, kegiatan penguatan tersebut diharapkan dapat menjadikan Pordam sebagai relawan yang tanggap dalam situasi darurat melalui intervensi psikososial.

“Peran Pordam begitu strategis, terlebih saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19 yang memerlukan perhatian khusus dan intens dalam upaya penegakan protokol kesehatan (prokes) di tengah masyarakat,” ujar Sunarti.

Dalam rangkaian giat tersebut, Kemensos juga menyerahkan bantuan keserasian sosial dan kearifan lokal di Provinsi Sulawesi Tengah senilai Rp 1,15 miliar untuk mencegah konflik sosial dan paham radikal.

“Kami hadir untuk menjaga dan merawat harmonisasi kebangsaan, sehingga diharapkan komitmen masyarakat untuk menjaga perdamaian dan merawat kearifan lokal meningkat,” ujar Sunarti.

Anggota Komisi VIII DPR RI Matindas J Rumambi menyatakan bahwa kearifan lokal diharapkan menjadi alat utama perekat kehidupan harmonis.

“Menyadari pentingnya kedua program ini, Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Sosial sebagai mitra kerja berupaya program tersalurkan ke masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna kemudian memberikan dampak berkelanjutan,” kata Matindas.

Idealnya, lanjut Matindas, kedua bantuan direalisasikan melalui kegiatan fisik maupun non fisik, tentunya dengan melibatkan unsur masyarakat setempat.

“Dapat diwujudkan melalui pembuatan sarana jalan kampung, rehabilitasi sarana ibadah, pembuatan lapangan olahraga, saluran air lingkungan, pengadaan air bersih, pembuatan sarana penerangan lingkungan, tugu keserasian sosial dan kearifan lokal,” jelas Matindas.

Bantuan diserahkan secara simbolis kepada Wakil Walikota Palu Reny Lamadjido dan Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi berupa:

Pertama, untuk Kota Palu di 1 lokasi Keserasian Sosial Rp 150 juta dan 1 lokasi Kearifan Lokal Rp 50 juta dengan nilai bantuan sejumlah Rp 200 juta.

Kedua, Kabupaten Parigi Moutong dengan 1 lokasi Keserasian Sosial dengan nilai bantuan sejumlah Rp150 juta.

Ketiga, di Kabupaten Poso di 4 lokasi Keserasian Sosial dengan nilai bantuan sejumlah Rp 600 juta.

Keempat, di Kabupaten Sigi di 1 lokasi Keserasian Sosial Rp 150 juta dan 1 lokasi Kearifan Lokal Rp 50 juta dengan nilai bantuan sejumlah Rp 200 juta.

Turut hadir dalam rangkaian kegiatan Kemensos tersebut, yakni Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Sosial Kota Palu, Dinas Sosial Kabupaten Sigi, Fasilitator Daerah Tim BNPT Saman, Sekretaris Desa, serta Camat Pikoro.

Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Sosial RI