Dirjen PFM: Keakuratan Data KPM Penting Bagi Program Bantuan Sosial

  • Dirjen PFM: Keakuratan Data KPM Penting Bagi Program Bantuan Sosial
  • photo_2021-02-21_22-33-48
  • photo_2021-02-21_22-33-49
  • photo_2021-02-21_22-33-50
  • photo_2021-02-21_22-33-52
  • photo_2021-02-21_22-33-51
  • photo_2021-02-21_22-33-53
  • photo_2021-02-21_22-33-54
  • photo_2021-02-21_22-33-55
  • photo_2021-02-21_22-34-02

Penulis :
UHH Setditjen PFM
Editor :
David Myoga
Penerjemah :
Intan Qonita N

BANDUNG (20 Februari 2021) – Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Dirjen PFM), Asep Sasa Purnama lakukan diskusi bersama PT Pos Indonesia terkait rencana pemutakhiran data keluarga penerima manfaat (KPM). Dirjen PFM menyampaikan bahwa keakuratan data KPM menjadi hal yang penting bagi program bantuan sosial. "Keakuratan data pada keluarga penerima manfaat (KPM) merupakan hal penting supaya pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan," ujar Dirjen PFM.

Dirjen PFM juga menyampaikan pesan dari Menteri Sosial dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar data bantuan sosial kedepannya wajib menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada setiap keluarga penerima manfaat (KPM). “Kedepannya wajib menggunakan NIK, tidak boleh lagi ada bansos yang tidak menggunakan NIK dan harus terdata di dukcapil,” ucap Dirjen PFM saat lakukan diskusi di Kantor Pos Bandung (20/2).

Melanjutkan hal tersebut, Dirjen PFM menjelaskan bahwa targetnya di Februari ini data sudah semakin rapih dengan terus melakukan konsolidasi data. “Targetnya ini (data) harus dirapihkan, ibu menteri menginginkan selama Februari ini konsolidasi terus dilakukan untuk merapihkan data,” jelas Dirjen PFM.

Selain melakukan diskusi, kunjungan tersebut sekaligus dilakukan untuk meninjau progres penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dan rencana lokasi pilot project Warung KUBE Fakir Miskin. Didapatkan informasi bahwa Jumlah Penerima BST di Kota Bandung sebanyak 55.135 KPM dengan progres realisasi Penyaluran BST di Kota Bandung pada tahap pertama bulan Januari 2021 mencapai 99,48%. Sedangkan untuk tahap ke dua di bulan Februari, per tanggal 20 Februari 2021 sudah mencapai 51,30%.

Hadir pada kesempatan tersebut diantaranya Plt. Direktur PFM Wilayah I, La Ode Taufik, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Herman Suryatman, Senior Spesialis PT Pos Indonesia, Hendrasari, Ketua Satgas BST PT Pos Indonesia, Haris, Kepala Kantor Pos Bandung, Bagus Yusuf, serta Wakil Kepala Kantor Pos Bandung, Erwandi.

Bagikan :