Mensos Juliari Ingin Poltekesos Bandung Kembali Jadi Kampus Ikatan Dinas

BANDUNG (4 Februari 2020) - Menteri Sosial Juliari P. Batubara menekankan tugas Kementerian Sosial mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul sesuai visi Presiden Joko Widodo.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut,  Mensos berharap Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung, Jawa Barat kembali menjadi kampus ikatan dinas Kementerian Sosial.

Kepala Badan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Sosial Kemensos, Prof dr. Syahabuddin M.Ag mengatakan, sesuai arahan Mensos, ingin lulusan Poltekesos Bandung tidak dibiarkan, namun sebagian akan diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN).

"Mensos ingin alumni tidak dibiarkan saja. Ada rencana kita jadikan sebagai PNS sebagian. Namun masih dalam tahap pembicaraan," tegas Kepala Badan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Sosial Kemensos, Prof dr. Syahabuddin M.Ag usai memberikan arahan Dies Natalis ke 55 Poltekesos Bandung, Selasa (4/2/2020).

Menurut Syahabuddin, pihaknya akan menindaklanjuti arahan Mensos dengan membicarakan hal tersebut bersama para rektor maupun Kemen PAN RB untuk masalah teknis. Ia berharap, setahun ada 500 mahasiswa terbaik yang bisa menjadi calon ASN.

"Kami ingin pola pembibitan yang terbaik. Misalnya dalam setahun ada 500 mahasiswa terbaik yang menjadi pegawai," katanya.

Pertemuan dengan pihak Kemen PAN RB, kata Syahabuddin, akan membahas tentang akkselerasi dan percepatan disahkannya Poltekesos Bandung menjadi seperti sebelumnya, yaitu sebagai kampus ikatan dinas Kemensos.

"Seperti Akademi Militer, Akademi Polisi, STAN, BPS, IPDN. Yang berprestasi diangkat langsung PNS," tambahnya.

Mata Kuliah Pengawasan

Sementara itu, Inspektorat Jenderal Kemensos, Dadang Iskandar mengakui, hingga saat ini di Poltekesos Bandung belum ada mata kuliah tentang pengawasan kesejahteraan sosial. Untuk itu pihaknya berharap agar dimasukkan mata kuliah pengawasan, karena kebutuhan tenaga auditor.

"Saat ini belum ada mata kuliah pengawasan. Saya sudah minta diselipkan mata kuliah soal pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial," kata Dadang.

Pihaknya juga mengaku membutuhkan 100 persen tenaga auditor untuk menjadi pegawai di Irjen Kemensos.

"Porsi kebutuhan pegawai di Irjen sebanyak 125 orang. Yang berprofesi sebagai auditor hanya 60. Kedepan kita butuh 100 persen karena jumlah Kecamatan di Indonesia yang lebih dari 7 ribu, butuh pengawasan program Kesos," katanya. 

Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Sosial RI