English
Bahasa
Bersama Mensos, KPK Turun Langsung Awasi Penyaluran Bansos Sembako Tahap 3 DKI Jakarta
Penulis :
Alif Mufida Ulya
Editor :
Alek Triyono; Intan Qonita N
Penerjemah :
Intan Qonita N
JAKARTA (19 Mei 2020) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri didampingi Menteri Sosial, Juliari P. Batubara turun ke lapangan untuk mengawasi penyaluran bantuan sosial sembako tahap ketiga di Provinsi DKI Jakarta.
Firli menjelaskan maksud kedatangannya ke kawasan Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan bersama Mensos Juliari.
"Niatan kami adalah satu, bagaimana kita bisa memberikan kepastian bahwa setiap warga negara yang punya hak untuk menerima bantuan itu sampai," ujar Firli di Cipete Utara, Jakarta Selatan, Selasa (19/5).
Ia ingin memastikan bahwa penyaluran sembako yang dilakukan Kementerian Sosial berjalan dengan baik. "Karena pada prinsipnya, bantuan itu harus tepat sasaran dan tepat guna, dan sampai kepada si penerima," ungkapnya.
Pihaknya menambahkan asal muasal data penerima bansos yang digunakan Kementerian Sosial melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal ini juga kerap disampaikan Mensos dalam berbagai kesempatan.
"Pedoman utama pemberian bantuan sosial itu menggunakan DTKS, tetapi apabila di lapangan ditemukan ada warga yang memang layak untuk menerima, padahal yang bersangkutan tidak masuk dalam DTKS, maka dia dimasukkan," paparnya.
Hal sebaliknya juga berlaku, lanjutnya, sehingga seluruh bantuan sosial dari pemerintah bisa sampai tepat sasaran.
Ditanya tentang kehadiran Ketua KPK, Mensos menjelaskan bahwa kehadiran Ketua KPK untuk menyaksikan secara langsung proses penyaluran bansos sembako tahap ketiga di DKI Jakarta, khususnya dalam hal ini, penyaluran sejumlah 1.361 paket sembako kepada warga RW 02 Kelurahan Cipete Utara.
"Kami mengajak Bapak Ketua KPK juga untuk sama-sama melihat kondisi di lapangan, bagaimana penyaluran bansos, kita langsung dialog dengan para penerima," kata Mensos Juliari kepada awak media.
Juliari menyebut hal itu sebagai bagian dari pengawasan yang sudah seharusnya dilakukan oleh badan/institusi berwenang.
"Saya kira ini bagian dari kemitraan kami di pemerintah dengan KPK, dan juga sejalan dengan instruksi Bapak Presiden agar kami-kami yang ditugasi menyalurkan bansos ini meminta pendampingan kepada institusi-institusi seperti KPK, kemudian BPKP," terangnya.
Lebih lanjut, Mensos berharap agar badan/institusi pengawas, seperti KPK, terus memberikan pendampingan terhadap penyaluran bansos sembako yang tengah masif dilakukan Kementerian Sosial.
"Kami juga berharap kepada KPK untuk diberikan pendampingan dan diingatkan juga apabila ada rambu-rambu, ada potensi pelanggaran (dalam pelaksanaan bansos sembako)," pinta Juliari.
Kementerian Sosial menyalurkan 1,9 juta paket sembako bagi keluarga terdampak COVID-19 di Jabodetabek. Bantuan akan disalurkan sebanyak enam kali selama tiga bulan. Untuk wilayah DKI Jakarta, saat ini, bansos sembako telah memasuki penyaluran tahap ketiga.
Selain Cipete Utara, Menteri Sosial juga menyalurkan bansos sembako di wilayah Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, hari ini. Dalam kunjungannya, ia turut didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Hartono Laras dan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos), Pepen Nazaruddin, serta Sekretaris Ditjen Linjamsos, M.O Royani.
Bagikan :