Whistleblowing System Tindak Pidana Korupsi (WBS TPK) adalah Sistem Pelaporan Pelanggaran untuk memproses pengaduan yang dapat dimanfaatkan oleh pegawai/pejabat di lingkungan Kementerian Sosial.  Kunjungi WBS TPK...

Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) adalah wadah bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara di sebuah instansi pemerintahan untuk melaporkan gratifikasi yang ia terima. UPG adalah perpanjangan tangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menerima laporan gratifikasi  Kunjungi UP...

Sentra Terpadu "Inten Suweno" di BogorSentra Terpadu "Pangudi Luhur" di Bekasi Sentra Terpadu "Prof. Dr. Soeharso" di Surakarta Sentra Terpadu "Kartini" di Temanggung Sentra "Handayani" di Jakarta ...

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dalam Bab IV butir 1.2 menyatakan bahwa “pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme     aparatur   negara&nb...

Informasi selengkapnya klik https://simppsdbs.kemensos.go.id/...

Politeknik Kesejahteraan Sosial BandungBalai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) di PadangBalai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) di BandungBalai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) di MakassarBalai Besar Pendidikan dan Pel...

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan yang beranggotakan instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum.   Kunjung...

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah Pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di Badan Publik dan bertanggung jawab langsung kepada atasan PPID (Sekretariat Jenderal dan Menteri)  Kunjungi PPI...