Mensos Canangkan Gerakan Satu Desa Satu Puskesos
![Mensos Canangkan Gerakan Satu Desa Satu Puskesos Mensos Canangkan Gerakan Satu Desa Satu Puskesos](https://kemensos.go.id/index.php/uploads/topics/15762072812150.jpeg)
SURAKARTA (12 Desember 2019) - Menteri Sosial
Juliari P. Batubara menyatakan keprihatinanya terkait tingginya tingkat
kemiskinan di pedesaan dibandingkan tingkat kemiskinan nasional. Melalui Pusat
Kesejahteraan Sosial (Puskesos), Mensos berharap akses warga desa terhadap
layanan dasar makin terbuka.
“Tingkat kemiskinan di desa masih sekitar 13%,
bandingkan dengan kemiskinan tingkat nasional yang mencapai rata-rata 9,41%.
Dengan berbagai program, pemerintah berkomitmen penuh agar desa semakin
sejahtera. Bahkan, Bapak Presiden ingin desa jadi penggerak ekonomi,” kata
Mensos dalam sambutannya pada Pembukaan Rapat Kerja Nasional II DPP PAPDESI, di
Surakarta, Kamis (12/12/2019).
Dalam kesempatan itu, Mensos sekaligus
melakukan pencanangan “Gerakan Satu Desa Satu Puskesos”.
Puskesos atau Pusat Kesejaheraan Sosial adalah layanan rujukan satu pintu
(terintegrasi) di tingkat desa, yang merupakan ‘miniatur’
Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) yang berada di tingkat
kabupaten/kota.
Melalui Puskesos, Kementerian Sosial sendiri
terus mendorong Pemerintah Daerah hingga ke Pemerintah Desa untuk melakukan
inovasi terkait pelayanan publik, termasuk dalam penyelenggaraan kesejahteraan
sosial. “Dalam upaya meningkatkan pelayanan kesejahteraan
sosial tidak hanya harus tepat sasaran, cepat, responsif namun juga sebaiknya
terintegrasi,” kata Mensos di hadapan Perkumpulan Aparatur
Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI).
Namun sejauh ini anggaran Kementerian Sosial
dalam membangun Puskesos sangat terbatas, sejalan dengan fokus program pada
Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). “Saat
ini anggaran Kemensos baru cukup untuk pembangunan dua Puskesos untuk satu
kabupaten/kota,” kata Mensos. Dengan keterbatasan anggaran
Kemensos, untuk pendirian Puskesos, akan diprioritaskan untuk desa dengan
kategori desa maju mandiri lebih dulu.
Pada prinsipnya, Kemensos mempersilakan
kabupaten/kota yang berminat mendirikan Puskesos bisa mengajukan surat melalui
dinas sosial setempat. “Saya kira nanti bisa dikoordinasikan dengan
PAPDESI,” kata Mensos.
Namun demikian, Mensos tetap berharap PAPDESI
bisa meningkatkan kualitas tata kelola dana desa. Seperti menyiapan data desa
dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (ABPDes). Mensos mempertanyakan data desa
dan ABPDes kepada pengurus PAPDESI, namun tidak bisa dijawab memuaskan. “Mulai
hari tolong APBDes-nya diselesaikan, dan lakukan pendataan anggota PAPDESI,” kata
Mensos.
Data desa, kata Mensos, sangat penting.
Dengan data yang lengkap, pemerintah tahu jumlah desa ada berapa. Kemudia juga
bisa mengklasifiksikan desa apakah masuk klasifikasi desa mandiri, desa maju,
tertinggal, atau sangat tertinggal.
Juga untuk memetakan potensi desa. Misalnya
di desa tertentu merupakan basis pengerajin tangan, produk yang dihasilkan apa
saja, dan sebagainya. “Bila data bisa dilaporkan dengan baik, maka jenis
intervensi program apa yang tepat bisa ditentukan,” kata
Mensos.
Selain bertemu dengan pengurus PAPDESI,
Mensos juga minjau kesiapan E-Warong di Kelurahan Sambikerep, Kecamatan
Sambikerep, Kota Surabaya, Jawa Timur. Kemudian, malam harinya, Mensos dan
rombongan menghadiri acara Peningkatan Kapasitas Pendamping Bantuan Sosial
Pangan, Kota Surabaya.
Hadir mendampingi Mensos antara lain, Dirjen
Pemberdayaan Sosial Pepen Nazaruddin, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Andi ZA
Dulung, Staf Ahli Menteri Bidang Dinamika Sosial Asep Sasa Purnama, sejumlah
pejabat Eselon II, pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Kementerian
Sosial.
Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Sosial RI