Mensos Minta Riset terkait Program Pemberdayaan Sosial Diperkuat
![Mensos Minta Riset terkait Program Pemberdayaan Sosial Diperkuat Mensos Minta Riset terkait Program Pemberdayaan Sosial Diperkuat](https://kemensos.go.id/index.php/uploads/topics/15761452628294.jpeg)
JAKARTA (11 Desember 2019)
- Menteri Sosial Juliari P. Batubara memastikan, kebijakan dan program di
Kementerian Sosial sudah banyak yang berbasiskan riset. Selain terkait social
protection , Mensos meminta badan litbang Kemensos memperkuat riset terkait
social empowernment.
“Sudah banyak kebijakan
yang diambil Kementerian Sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang
berdasarkan riset. Tidak asal. Penelitian juga digunakan dalam konteks evaluasi
terhadap program, apakah sudah tepat sasaran,” kata Mensos usai menghadiri dan
membuka Workshop Internasional tentang Riset dan Kebijakan, di Jakarta, Rabu
(11/12/2019).
Ke depan Mensos
meminta agar lebih banyak lagi riset digunakan sebagai basis dari program di
Kementerian Sosial. Mensos mendorong agar riset tidak hanya untuk program yang
terkait social protection , namun juga social empowernment (pemberdayaan
sosial).
Kepada Kepala
Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial (BP3S) Syahabuddin, Mensos
meminta agar dilakukan kajian terkait pemberdayaan sosial tersebut. “Bapak
Kabadan, ke depan kita harus lebih banyak riset terkait dengan pemberdayaan
sosial” kata Mensos.
Dalam paparannya
lebih lanjut, Mensos menjelaskan, riset dan kebijakan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
penyelenggaraan kesejahteraan sosial. “Melalui riset yang terstruktur, bisa
diperoleh data, dan informasi, serta pengetahuan tentang permasalahan,
tantangan dan peluang serta potensi penyelenggaraan kesejahteraan sosial,” kata
Mensos.
“Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibangun dengan kebijakan berkualitas adalah kebijakan yang dapat diimplementasikan dengan efektif dan rasional. Juga memberikan solusi terhadap persoalan sosial yang semakin kompleks,” katanya.
Mensos
menekankan, pelaksanaan program perlindungan sosial tidak diarahkan untuk
sekedar memenuhi kebutuhan dasar. “Namun juga untuk memperkuat pemberdayaan dan
ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi berbagai goncangan, dan dampak
negatif dari kemajuan teknologi dan informasi,” katanya.
Oleh karena itu
riset menjadi sangat penting dalam menyusun kebijakan dan program. “Riset
menjadi alat dalam membantu pengambilan keputusan tentang apa yang perlu atau
tidak perlu dilakukan,” kata Mensos.
Pada kesempatan
sama, Syahabuddin menjelaskan, BP3S melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan
Kesejahteraan Sosial (Puslitbang Kesos) sedang meretas kerja sama bidang riset
dan pengembangan kebijakan, serta peningkapatan kapasitas SDM dengan
Universitas South Australia.
“Nota kerja sama
sedang dibahas kedua pihak. Penyelenggaraan Workshop ini merupakan bagian dari
rencana kerjasama tersebut,” kata Syahabuddin. Tema workshop “Towards Qualified
Social Welfare Policy Based On Research” mencerminkan tekad Kemensos mendorong
kebijakan yang semakin berkualitas.
“Kebijakan yang
semakin berkualitas terkait kesejahteran sosial harus didukung oleh bukti yang
didapat dari penelitian yang terstruktur,” kata Syahabuddin.
Sejauh ini,
Puslitbang Kesos telah melakukan berbagai kajian dan penelitian kesejahteraan
sosial yang menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program kesos.
Misalnya Program
Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kelompok Usaha Bersama
(KUBE), Rencana Strategis Kementerian Sosial, hingga Kebijakan Arah Baru
Pembangunan Kesejahteraan Sosial Indonesia 2020-2024.
Hadir
mendampingi Mensos, Inspektur Jenderal Dadang Iskandar, Dirjen Perlindungan dan
Jaminan Sosial Harry Hikmat, Dirjen Pemberdayaan Sosial Pepen Nazaruddin,
pejabat Eselon II, pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Kementerian
Sosial. Workshop menghadirkan narasumber baik dari dalam maupun luar negeri.
Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Sosial RI
Sonny W Manalu