Penulis :
Alif Mufida Ulya
Editor :
Alek Triyono; Intan Qonita N
Penerjemah :
Fazalika Salmiati F; Karlina Irsalyana
JAKARTA (4 Februari 2020) - Menteri Sosial, Juliari P. Batubara menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengelola keuangan Kementerian Sosial (Kemensos) agar mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pesan Mensos ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Harry Hikmat saat membuka kegiatan penyusunan laporan keuangan di lingkungan Ditjen Linjamsos yang berlangsung di Jakarta, Selasa (4/2).
Harry mengatakan sebuah laporan keuangan, idealnya, tidak boleh menyajikan informasi yang keliru. Informasi dalam laporan keuangan harus disajikan secara lengkap sesuai dengan kebutuhan.
"Angka-angka dalam laporan keuangan harus akuntabel. Selain bisa dipertanggungjawabkan, juga harus bisa ditelusuri ketika dibutuhkan. Jika memang ada hal-hal yang meragukan, dapat dibandingkan dengan standar-standar yang ada," terang Harry di hadapan para petugas penyusun laporan keuangan yang hadir.
Sebanyak 96 orang terdiri dari petugas Sistem Akuntansi Informasi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi (SIMAK) Barang Milik Negara (BMN) pusat, hingga perwakilan petugas SAIBA dan bendahara pengeluaran daerah dari masing-masing Dinas Sosial Provinsi di Indonesia hadir sebagai peserta yang mendapat pembekalan agar terbangun komitmen bersama antara kedua belah pihak dalam mewujudkan laporan keuangan yang akurat dan akuntabel.
Ketika bicara laporan keuangan, lanjut Harry, target kita pasti akan mengarah pada WTP. Harry menggambarkan naik turunnya pencapaian laporan keuangan yang pernah ditorehkan Kemensos dalam satu dekade terakhir, "Hingga WTP pada 2016-2018 dan mudah-mudahan 2019 ini kita dapat mempertahankan WTP," ungkapnya.
Atas dasar pengalaman tersebut, Harry berharap agar ada upaya perbaikan dalam manajemen atau tata kelola keuangan ke depannya sehingga hal-hal yang mengacu ke arah negatif tidak perlu terjadi lagi. "Hal ini sesuai dengan semangat Kementerian Sosial untuk melakukan reformasi birokrasi. Ini inline dengan resolusi Kemensos 2020," ujarnya.
Sebagai informasi, pada pekan lalu, Mensos sudah mendeklarasikan bahwa resolusi Kemensos pada 2020 adalah #KemensosHadir. Dengan demikian, diharapkan agar dalam setiap paparan, dokumen atau apapun yang menjadi simbol pemerintah melalui Kemensos, tagline tersebut harus selalu disertakan.
Strategi Penyusunan Laporan Keuangan
Dalam kesempatan tersebut, Harry juga menyampaikan kiat-kiat untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel. Intinya, dalam manajemen harus ada pengendalian secara profesional.
"Jangan sampai salah menempatkan akun ketika pelaporan sehingga justru mempersulit petugas SIMAK-BMN itu sendiri," terang Harry.
Satu sisi, ketika menyusun laporan keuangan, harus ada kolaborasi antara pusat dengan daerah lantaran adanya fungsi penyusunan laporan keuangan yang terkait dengan dana dekonsentrasi sehingga tercipta kesamaan pemahaman dan kemampuan dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.
"Kita juga membuat laporan berbasis akrual karena keuangan yang sudah berjalan dan yang sedang dalam proses untuk digunakan, keduanya harus terlaporkan, tanpa terkecuali," kata Harry.
Menurut Harry, pemahaman akan hal-hal seperti ini yang seringnya membutuhkan peningkatan kompetensi lebih dari para pengelola keuangan. Jadi, perlu dipastikan mereka betul-betul memahami akrual base dalam reporting.
Selain itu, Harry menyarankan agar laporan keuangan dapat mulai didesain menjadi semenarik mungkin agar mudah dibaca dan dipahami.
"Saya ingin laporan keuangan bukan hanya konten, tapi juga dari segi fisik laporan, coba didesain lebih menarik. Meski ada format standar membuat laporan keuangan, tapi bukan berarti kita tidak bisa membuat desain laporan secara menarik sehingga readable, mudah dibaca dan dipahami," sarannya.
Harry menyebut beberapa strategi tersebut harus dilakukan demi menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel sehingga Kemensos dapat terus mempertahankan WTP.
"Mari kita berkomitmen menciptakan laporan keuangan Kemensos, termasuk anggaran dekonsentrasi yang terlaporkan dengan tepat sehingga ketika diaudit, kita dapat mempertahankan WTP," pungkasnya.
Bagikan :