Kemensos Bahas Evaluasi Program 2019 dan Rancangan Anggaran Tahun 2021 di Gedung DPR RI

  • Kemensos Bahas Evaluasi Program 2019 dan Rancangan Anggaran Tahun 2021 di Gedung DPR RI
  • WhatsApp Image 2020-06-24 at 8.02.29 PM
  • 15930107788211
  • 15930107785297
  • 15930107786817
  • 15930107784165
  • 15930107783460
  • 15930107783686
  • 15930107782273

Penulis :
Fakhrudin
Editor :
Annisa YH
Penerjemah :
Firli Afanti; Karlina Irsalyana

JAKARTA (24 Juni 2020 ) - Komisi VIII DPR RI mengundang Kementerian Sosial untuk membahas Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2019, Evaluasi Kinerja dan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) Tahun 2021.

Menteri Sosial RI, Juliari P. Batubara, menyampaikan secara umum anggaran telah terserap 97,78 % dengan serapan anggaran diantaranya pada program Penanganan Fakir Miskin sebesar 94,41% di tahun 2019 kemarin. Di tahun 2020 Kemensos mengalami peningkatan dari anggaran awal 62,8 T menjadi 124,8 T, alokasi penambahan digunakan untuk bansos sembako dan bansos tunai selama 6 bulan senilai 300 ribu setiap bulannya.

“Untuk tahun 2021 pagu indikatif Kementerian Sosial sebesar 62 Triliun. Dan terdapat usulan tambahan pada pagu anggaran 2021 sebesar 4 Triliun. Dengan rincian diantaranya Ditjen PFM sebesar 685 miliar dengan rencana pemanfataan untuk usulan KUBE 135.000 KPM, RTLH 18.000 unit, pendamping KUBE profesional untuk New KUBE sejumlah 145 miliar,” ucap Mensos.

“Terkait road map pengentasan kemiskinan dengan skema pemberdayaan melalui KUBE sebenarnya kami ingin bergerak, tapi begitu ada COVID-19 tertunda semua tidak bisa kita jalankan, anggarannya juga terpotong. Jadi kami sangat-sangat mengapresiasi kepada Komisi VIII apabila program-program pemberdayaan seperti KUBE, atau kewirausahaan sosial bisa didorong kembali,” lanjutnya.

Menteri menambahkan untuk realisasi Ditjen PFM telah terserap sebanyak 56,25 % per 23 Juni 2020 ini.

Hadir mendampingi Menteri Sosial, diantaranya Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Asep Sasa Purnama, Sekretaris Ditjen PFM, Nurul Farijati, Direktur PFM Wilayah III, AM. Asnandar, serta pejabat Eselon I dan II unit kerja di Kementerian Sosial.
Bagikan :